77 PNS Subang Ikuti Porpemda

SUBANG,Spirit.

Sebanyak 77 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Subang mengikuti Pekan Olahraga Pemda (Porpemda) Jabar di Bandung. Event olahraga ini digelar dari Selasa (2/12/2014) hingga Kamis (5/12/2014).

Sektetaris Kontingen Subang, Asep Nuroni kepada Spirit Karawang selasa (2/12-2014) di kantor Disbudparpora mengatakan,  pada Porpemda ini pihaknya mengutus 77 atlit untuk berlaga di delapan dari 11 cabang olah raga yang perlombakan. 

"Ini event olahraga untuk para PNS se-Jabar, Pesertanya PNS semua  termasuk atlit tenis lantai kita yaitu Kepala DPPKAD Subang, Ahmad Sobari," kata Asep.

Kedelapan cabang olahraga yang diikuti Subang adalah Basket, badminton, tenis meja, gerak jalan, bola voli, catur, futsal, dan cabang olahraga senam. Soal target, Asep mengatakan pihaknya tidak mematok target khusus.

"Kita tidak ada target khusus, tapi mudah-mudahan bisa dapat empat medali emas. Poinnya ini hanya untuk silaturahim antar PNS melalui olahraga," katanya.

Official Basket Dadang Kurnianudin mengatakan pihaknya akan berjuang bisa masuk ke semi final. Dadang berfikir realistis karena anak asuhnya belum pernah dipertandingkan.

"Insya Allah semi final dulu lah. soalnya sistem gugur jadi rada sulit prediksinya. Pokonya berjuang dululah karena baru pertama dipertandingkan jadi gambaran lawan rada sulit," katanya. (Ade)

Read more »

Bupati Ojang Calon Terkuat Ketua DPC PDIP Subang

SUBANG,Spirit

Setelah lama dijabat ketua pelaksana harian (Plh), DPC PDIP Subang mulai ancang-ancang untuk mencari Ketua DPC definitif periode 2015-2020 mendatang. Saat ini, DPC melakukan proses penjaringan di tingkat pengurus ranting. Penjaringan calon Ketua DPC PDIP di tingkat anak cabang akan dilakukan hingga 7 Januari mendatang. Ojang Sohandi yang kini menjabat Bupati Subang menjadi calon terkuat menjadi ketua DPC PDIP Subang. 

"Pelaksanannya pada Januari nanti. Waktunya belum pasti," kata Plh Ketua DPC PDIP Subang, Ating Rusnatim kepada Spirit Karawang, Selasa (2/12).

Ating mengatakan, masing-masing Ranting akan mengusulkan tiga nama untuk kemudian diserahkan ke DPP bagi mereka yang persyaratannya sudah lengkap. Persyaratan mutlak calon ketua DPC, jelas Ating menjadi anggota minimal 5 tahun. "Mereka akan mengikuti test and propertest di pusat," jelasnya.

Meskipun masih proses penjaringan di tingkat ranting, sejumlah nama disebut-sebut bakal maju. Ada nama politisi senior seperti Beni Rudiono, Ating Rusnatim, Maman Yudia, Aif Saipurohman dan Bupati Subang, H Ojang Sohandi. 

Saat ditanya Ojang merupakan kader yang paling kuat menduduki Ketua DPC PDI Perjuangan, menurut Ating mungkin saja bila DPP menghendaki itu sangat memungkinkan, walaupun banyak orang mempertanyakan bahwa Ojang bukan kader karena belum memiliki kartu anggota.

Menurut Ating pendapat itu sangat keliru, Ojang itu adalah merupakan aset PDI Perjuangan yang terpilih jadi Bupati yang diusung oleh PDIP, dan secara otomatis Ojang adalah kader PDI Perjuangan.

Hal yang berbeda dikatakan Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Subang, Aif Saipulrohman. Menurutnya Ojang bukan kader PDIP, dan hanya merupakan aset PDI Perjuangan. Ojang dapat dikatakan kader jika telah menjadi anggota selama 5 tahun, dan dibuktikan dengan legal tanda bukti kartu keanggotaan.

“Ojang bisa membuktikan tidak hal seperti itu, ditambah Ojang setatusnya PNS dan menurut aturan bupati tidak boleh merangkap dengan pengurus partai,” kata Aip.

Aip mengatakan dirinya sangat siap untuk maju jika dicalonkan. "Ke depan PDIP harus menjadi partai modern yang terbuka semua golongan. Terkait proses penjaringan ini kami berharap dilakukan secara jujur, bersih dan konsekwen sesuai aturan demi PDI Perjuangan kedepan,” pungkasnya. (Ade)

Read more »

Bekasi Rancang Corak Baku Batik

Cikarang, Spirit 

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai merancang corak baku batik daerah setempat sebagai penguatan identitas budaya. 

"Saat ini kami sedang mencoba merumuskan corak batik yang tepat mewakili budaya Kabupaten Bekasi," kata Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi, Herlina, di Cikarang, Sabtu.

Menurut dia, salah satu upaya tersebut adalah dengan mengumpulkan sejumlah seniman batik, mahasiswa, dan pemerhati seni, di Kabupaten Bekasi untuk bertukar pikiran menentukan corak baku yang khas.

"Kami kumpulkan mereka dalam suatu agenda lokakarya untuk merumuskan seperti apa motif maupun corak dari batik Bekasi," katanya. Menurut Herlina, penentuan corak batik tersebut membutuhkan perencanaan akurat agar tidak menyalahi kultur budaya.

Menurutnya, para budayawan akan berkisah tentang sejarah Bekasi berupa budaya, alam, karakter masyarakat, dan lainnya untuk dituangkan dalam satu bentuk corak. Corak itu lah yang nantinya akan didesain para seniman agar tampil menarik dan mewakili karakter budaya daerah.

"Kami berencana akan menggelar lomba untuk mengumpulkan seluruh corak yang ada di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara umum," katanya.

Di lokasi yang sama, Dosen Fakultas Seni Rupa Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) Yanyan Sunarya mengatakan, batik Bekasi harus memiliki identidas tersendiri. "Misalnya dalam gaya, bisa merunut gaya klasik atau kontemporer," katanya.

Yanyan menjelaskan, batik telah eksis pada abad keempat, walaupun menurut sejumlah pakar, Bekasi tidak memiliki tradisi batik. "Saya berharap penentuan sebuah corak batik tidak bisa begitu saja ditetapkan, karena butuh ketelitian," katanya. 

Read more »

Sosiolog dan Psikolog UI Kunjungi Pelaku Pencabulan Dibawah Umur

PURWAKARTA, Spirit 

Sosiolog dan juga dosen DISIF UI, Imam B Prasojo bersama tiga Psikolog UI kunjungi Mapolres Purwakarta, Sabtu (29/11). Kedatangan penggagas dan penggerak Yayasan Nurani Dunia ini guna melihat dari dekat sosok SAK (50) dukun cabul yang diduga telah mencabuli sebanyak sebelah anak perempuan yang sebagian besar masih dibawah umur.

Diantar Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Tri Hartanto, Imam bersama dua orang psikolog mengunjungi sel tahanan Mapolres Purwakarta dan berdialog dengan SAK hampir setengah jam lamanya. Sedangklan seorang psikolog tidak berkenan bertemu dengan sang dukun cabul, alasannuya karena dia ingin bertemu dengan pihak korban dan keluarga korban kebrutalan SAK.

Menurut Imam tujuan dirinya mengunjungi pelaku, guna menyadarkan pelaku bahwa perbuatannya  banyak membuat orang jadi korban. Bukan hanya korban, begitu juga keluarga serta kerabat korban, bahkan keluarga pelaku sendiri juga jadi korban. Karena perbuatan korban yang sangat diluar batas membuat anak dan istrinya juga dibuat malu.

“Pelaku mengaku kalau dirinya masih memiliki anak yang baru berumur Sembilan tahun dan sudah sekolah, pastinya anaknya tersebut malu ketika mengetahui perbuatan bapaknya tersebut,” ungkap Imam usai melakukan dialog bersama SAK.

Imam nelanjutkan, pelaku diminta untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Mungkin kalau pelaku meminta maaf, kemarahan dan emosi  keluarga korban sedikit berkurang, walaupun mungkin  tidak bisa  memaafkan.

Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang. Bahwa kita harus waspada terhadap orang orang yang mengaku itu dan ini, serta bisa begini atau begitu. Begitu juga orang tua harus lebih waspada lagi terhadap anak anak, agar peristiwa ini tidak terulang di Purwakarta di kemudian hari.

Menanggapi keikut sertaan Tiga Psikolog UI, menurut Imam, mereka terpanggil untuk membantu seluruh korban sang dukun cabul. “Rencana ke tiga psikolog ini akan menemui keluarga korban serta korban. Namun itupun apabila tidak menjadi beban bagi mereka,” terang Imam.

Selain itu, Imam juga akan mendatangi kepala sekolah, guru guru serta teman teman korban untuk memberikan pemahaman, agar mereka tidak mengucilkan bahkan mencemoohkan korban. Mereka mengalami hal itu bukan atas kehendaknya,  melainkan sebagai korban. Karena itu jangan ditambah lagi beban pada diri korban.

“Perlu  upaya hukum serta langkah rehabilatasi terhadap, korban, apalagi mereka masih dibawah umur, untuk itu penangannya harus serius agar mereka bisa tetap semangat,” tutup Imam. (Asp).    

Read more »

Belanja Pegawai Pemkab Subang Rp 700 Miliar

SUBANG,Spirit

Bupati Subang, Ojang Sohandi mengungkap, tiap tahunnya lebih dari Rp 700 miliar dihabiskan untuk gaji pegawai di Pemkab Subang. Untuk itu, bupati meminta PNS meningkatkan kinerja dan mengutamakan kepuasan dalam pelayanan masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati Ojang dalam pidato sambutan pelantikan pejabat eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Subang, Selasa (25/11).  Acara yang digelar di Pendopo Bupati Subang itu melantik 506 orang PNS yang terdiri dari 16 pejabat eselon III, 67 pejabat eselon IV dan 423 pejabat fungsional.

Pada kesempatan itu Bupati Ojang menyampaikan amanat Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyatakan perlunya sinkronisasi kinerja antar instansi di daerah baik instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Caranya ialah dengan menjalin silaturahim dengan sesama pejabat.

Lebih lanjut kata  Ojang, aset terbesar dari sumber daya manusia (SDM) ialah kekompakan dan komitmen dalam kerja. Kekompakan maksudnya antara atasan dan bawahan nyambung. Ojang dengan tegas menyatakan akan memberlakukan kebijakan memisahkan atasan dan bawahan apabila tidak terjadi kekompakkan dalam bekerja. “Apakah atasannya dipindahkan atau bawahannya dipindahkan,” tegasnya

Upaya ini dilakukan guna menjaga peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintah.  “Jangan sampai kinerja terganggu hanya ada unsur ketidaksenangan dalam bekerja,” jelasnya lagi.

Dikatakan lebih lanjut, periode tahun 2014 - 2019 adalah masa berakhirnya era birokrasi priayi dan berganti dengan era pamong praja (pelayan masyarakat). “Bukan pangreh atau pejabat yang dilayani tetapi sebaliknya melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Subang, Drs H Abbdurakhman, M.Si., selaku Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Subang mengaku bahwa tantangan yang menonjol dari aparatur pemerintah secara umum ialah kurang disiplin dan mental attitude yang kurang.  (Ade)

Read more »

Anggaran Rehab Ruang Kelas Disunat

SUBANG,Spirit

Beberapa pengelola sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang membenarkan telah terjadi pemotongan anggaran sebesar 10 persen dari anggaran bantuan rehab ruang kelas dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Bendahara pengelola pembangunan rehab di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Cijambe, membenarkan adanya uang DAK yang dikeluarkan sebesar 10 persen dari total anggaran yang diterima. Uang tersebut dikeluarkan oleh kepala sekolah. Sedangkan penerimanya belum diketahui, dan isyu yang berkembang dikalangan aktifis dan pewarta, uang tersebut diterima oleh oknum di Dinas Pendidikan Subang. 

Sumber Spirit Karawang pun mengaku heran. Seharusnya uang tersebut dipergunakan seluruhnya untuk rehab kelas, bukan yang lainnya. “Kami pun merasa heran, kok masih terjadi di era repormasi, padahal dana sebesar itu kan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi. Namun kami yang namanya bawahan wajib menuruti perintah pimpinan,” katanya. 

Sementara itu, Heri Juhamin, seorang kepala sekolah Eglasari di Desa Cimenteng membenarkan adanya pemotongan anggaran rehab sekolah dari DAK. “Sebenarnya bukan diminta, namun hasil komitmen awal. Jika tidak mengkuti permainan seperti itu, sekolah manapun tidak akan mendapat bantuan karena anggaran yang terbatas sedangkan setiap sekolah membutuhkan rehab bangunan,” jelasnya. 

Heri mengaku sekolahnya mendapat bantuan sebesar Rp 130 juta yang akan dipergunakan pembangunan perpustakaan dan pengadaan mebelair. Dari 130 juta, kata Heri, pihaknya baru menerima 40 persen atau Rp 52 juta. 

“Mungkin setelah cair yang terakhir (termin terakhir), baru kami akan menyerahkan uang tersebut. Namun saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah yang telah menyetorkan uang tersebur, tentang siapa uang ini disetor, jangan sampai nanti salah ngasih,” kata Heri. 

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Karyono S.pd., menjelaskan, sekolah yang mendapat anggaran rehab ruang kelas ada yang dikerjakan oleh rekanan alias pihak ketiga, ada juga yang dikerjakan secara swakelola. “Yang dikerjakan dengan swakelola  itu ada 95 sekolah yang mendapat rehab bangunan yang dilaksanakan oleh komite sekolah karena  sumber danannya berasal dari Dana alokasi Khusus (DAK),” tuturnya.

Ditegaskan Karyono, dirinya tidak mengetahui isyu tentang pungutan 10 persen. “Pekerjaan saya itu di tatanan administrasi saja, jadi tidak tahu tentang isyu itu,” pungkasnya. 

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, H E Kusdinar mengaku telah mendapat informasi terkait permasalahan tersebut. Kusdinar mengaku akan melakukan penelusuran di lapangan untuk membuktikan kepada siapa uang 10 persen dari nilai anggaran rehab ruang kelas DAK itu diberikan. (Ade)

Read more »

Akibat DBD, 6 Meninggal

Ribuan Warga Subang  juga Terserang Diare 

SUBANG, Spirit 

Enam orang meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD) dari 820 kasus  yang terjangkit di Kabupaten Subang. Ratusan yang terjangkit DBD tersebut terhitung dari bulan Januari hingga Novemver 2014.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Budi Subiantoro, kepada Spirit Karawang, Senin (24/11).

Kasus tersebut, tutur Budi, mengalami penurunan jika di banding tahun 2013 . Pada tahun itu yang terjangkit mencapai 1.200 kasus  yang terkena penyakit DBD." Kalau yang meninggal dunia akibat DBD pada tahun 2013 memang lebih tinggi, jumlahnya 10 orang," paparnya.

Selain DBD kata Budi, kasus penyakit diare di wilayah Subang juga masih sangat tinggi bahkan jumlahnya mencapai ribuan.

"Diare di kita masih tinggi.  Data pastinya ada di kantor, hanya jika diperkirakan jumlahnya sudah ada ribuan yang terjangkit diare. Walapun paling banyak diarenya masih diare ringan," katanya.

Adapun untuk penderita penyakit kaki gajah akut, menurut Budi,  sampai sekarang mencapai 28 orang. Penderita  masuk katagori  terjangkit, tetapi masih bisa disembuhkan dan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

Disebutkan Budi, kasus kaki gajah kali pertama  menyerang Subang pada 2000 di Pantura, yakni  Kecamatan Pusakanagara. Saat itu populasi serangan kaki gajah sudah mencapai 1,4 persen penduduk Subang yang berjumlah 1,3 juta lebih.

Untuk mengantisipasi makin merebaknya dan maraknya penjangkitan kaki gajah, kata Budi,  Dinas Kesehatan Kabupaten Subang terus melakukan pengobatan massal filariasis di seluruh desa endemis. Target sasaran pengobatan gratis kaki gajah itu mencapai 1.237.603 orang.

Penyebab dua pennyakit tersebut kata Budi, akibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan penting pola hidup sehat, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Dengan demikian, menurut Budi,  guna mencegah tiga  penyakit tersebut pihaknya menggencarkan sosialiasai akan pentingnya hidup sehat, seperti sebelum, sesudah makan, harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu.

Selain itu Budi  mengimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan 3M atau memberesihkan, menguras, dan menimbun. Itu selalu kami sosialisasikan ke masyarakat," katanya.

Budi menambahkan, pentingya akan kesehatan saat ini di Kabupaten Subang sudah mulai ada peningkatan.  Hal itu terbukiti 70 persen masayarakat Subang sudah memiliki  memiliki jamban sehat. Itu terus tingkatkan supaya Subang, bebas dari ODF. (ade)

Read more »

Genye & Manusia Tanah jadi Icon

PURWAKARTA, Spirit

Kesenian gerakan nyere (genye) dan manusia tanah menjadi "Ikonik" di Kabupaten Purwakarta untuk menyambut warga Purwakarta yang menjadi "Pahlawan" mengharumkan nama kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat ini. 

Dalam satu bulan terakhir, masyarakat Purwakarta di perkotaan disuguhkan seringnya penampilan pasangan seni genye dan manusia tanah ini menggelar pertunjukan di jalanan kota.

Bukan sekadar pertunjukan seni budaya khas Purwakarta semata. Melainkan pasangan seniman ini punya misi khusus untuk menyambut warga yang sudah mengharumkan nama Purwakarta.

Sebut saja, ketika kepulangan ponggawa Persib Bandung, penjaga gawang Shahar Ginanjar yang tulen warga Purwakarta awal November 2014. Kemudian, Jumat pekan kemarin, tim Garuda Muda Indonesia yang berlaga dalam Final Dunia U-12 di Brasil yang diwakili ASAD 313 Jaya Perkasa Purwakarta tak kalah penyambutannya saat menginjakkan kaki kembali di Purwakarta.

Promosi wisata

Begitu juga Senin (24/11) pagi kontingen Purwakarta di Porda  XII disambut meriah genye dan manusia tanah. Tradisi penyambutan ini akan terus digelar sebagai bagian promosi wisata Purwakarta. "Ini bentuk penghormatan bagi yang disambutnya. Mereka kan berjuang atas nama Purwakarta yang kita cintai. jadi tak berlebihan ini digelar," kata  Sekretaris Dinas Pariwisata, Deden Guntari.

Deden  yang juga perintis terciptanya genye ini menyebutkan, kesenian baru ini akan melekat di hati warga Purwakarta ke depannya. Pasalnya, filosofi genye sebagai satu kesatuan dan kekuatan dari nyere (lidi) yang diikatkan. 

"Ini simbolisasi persatuan dan kekuatan Purwakarta sebagai kota berbudaya Sunda menjunjung tinggi silih asah silih asih silih asuh sebagaimana halnya sapu lidi," ungkapnya.

Sementara manusia tanah adalah gambaran Purwakarta sebagai kota penghasil kerajinan keramik, tepatnya di Plered. Dengan demikian, menurut Deden, seniman manusia tanah juga merupakan ikon baru di Purwakarta.

Syarif (29), warga Jalan Tengah mengaku, sudah tak asing jika penampakan genye di jalur Jalan Tengah ini pasti sedang mengarak warga Purwakarta. "Unik sih bener. ngingetin kita, jika ada manusia tanah pasti ada yang diarak," katanya. (Asp)

Read more »

PNS Dilarang Kegiatan di Hotel

Mulai 1 Desember 2014 

BANDUNG, Spirit  

Aturan pelarangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar kegiatan di hotel mulai berlaku 1 Desember 2014. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi sudah menyiapkan sanksi jika PNS melanggar. 

"Sanksinya ada. Sanksi administratif," kata Yuddy sewaktu ditemui wartawan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, Jalan Sabang, Kota Bandung, Minggu (23/11). 

Yuddy menegaskan,  sanksi berat siap diberlakukan tanpa pandang bulu.  "Bagi pejabat-pejabat negara tingkat pusat dan daerah yang mengabaikan imbauan peningkatan efesiensi dan efektivitas, bisa ditunda promosinya, didemosi, dan kena sanksi," tutur Yuddy.

Selain itu, katanya,  gaji ke-13-nya tidak diturunkan dan tunjangan kinerjanya tidak diberikan. ”Berat semua (sanksinya) itu," kata politisi Partai Hanura tersebut. 

Di instansi 

Yuddy menambahkan, larangan PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan sudah tertuang dalam surat edaran MenPAN No. 10 tahun 2014.

"Suratnya berisi melarang seluruh jajaran aparatur sipil negara melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di luar instansi pemerintahan. Berlaku 1 Desember 2014, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan di instansi pemerintahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yuddy menuturkan, satu instansi dengan instansi lain harus bekerjasama menjalani kebijakan tersebut. Tidak  ada alasan lagi pemerintah kota dan kabupaten tidak memiliki gedung.

"Bekerjasamalah dengan pemprov, dan  dengan TNI dan Polri. Seluruh penyelenggara pemerintah harus bisa saling memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan," ujar Yuddy. (dtc)

Read more »

Polisi Tangkap 4 Buruh Pemblokir Tol

Gerbang Cikarang Utama Macet

BEKASI, Spirit

Empat oknum buruh ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi yang berujung pemblokiran Gerbang Tol Cikarang Utama, Jumat (21/11) pagi.

"Yang kita tangkap ada empat buruh. Namun semuanya sudah dibawa ke Markas Polda Metro Jaya," kata Kasubag Humas Polresta Bekasi Iptu Makmur di Cikarang.

Menurut dia, empat oknum tersebut diduga menghasut rekan-rekannya untuk memblokir jalan tol sehingga perlu diamankan guna menghindari aksi anarkistis.

Ia mengatakan, hingga kini empat buruh itu belum diketahui identitas serta serikat pekerjanya.

Namun mereka ditangkap polisi saat tengah bergabung dalam kerumunan aksi besar-besaran sekitar 15 ribu buruh yang menuntut UMK 2015 Kabupaten Bekasi di kisaran Rp 2,9 juta.

Aksi pemblokiran GT Cikarang Utama itu berlangsung sejak pukul 07.00 WIB.

Dikatakan Makmur, pihaknya hingga kini telah menyiagakan sekitar 2.000 lebih anggota polisi guna mengawal pembahasan UMK agar berlangsung kondusif.

"Personel itu berasal dari gabungan Polda, Polres, dan seluruh Polsek," katanya.

Fokus utama pengamanan, kata dia, adalah sejumlah objek vital di Kabupaten Bekasi, seperti tujuh gerbang tol Jakarta-Cikampek, dan delapan kawasan industri.

"Sejauh ini status pengamanan masih bersifat preventif, belum siaga satu," ujar Makmur.

Pemblokiran pada Jumat kemarin diawali konvoi ratusan massa buruh yang berjalan kaki  merangsek masuk ke ruas jalan Tol Cikampek – Jakarta. Akidatnya  sempat membuat kemacetan arus lalu lintas kendaraan yang keluar maupun masuk gerbang Tol Cikarang Utama selama kurang lebih dua jam.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hal itu merupakan dampak belum tercapainya kesepatan penetapan upah buruh oleh dewan pengupahan Kabupaten Bekasi. 

Thomas (45), karyawan Swasta , kepada Spirit Karawang menuturkan, dirinya tertahan selama 1,5 jam akibat terjebak kemacetan saat hendak menuju Jakarta.  Arus lalu lintas Tol  Cikampek menuju Jakarta terhenti hanya beberapa ratus meter didepan pintu tol Cikarang Utama sekitar pukul 07.00  WIB.

 “ Saya dari Karawang menuju ke jakarta, tertahan sekitar dua jam hanya beberapa ratus meter dari gerbang Tol Cikarang Utama” ujarnya, saat dihubungi via ponsel.

Dikatakan dia, ratusan buruh itu  awalnya hanya berjalan di sekitar jalan tol secara bergerombol. Namun, beberapa dari mereka membuat barikade dengan cara memberhentikan tiga truk trailer yang melintas di tol tersebut, sehingga menghalangi kendaraan lain yang melintas. 

“ Iya saya lihat ada tiga mobil yang melintang di jalan tol, itu yang bikin macet. Terus, beberapa orang buruh lainnya duduk di tengah pembatas jalan tol, sisanya berdiri di tengah di jalan,” paparnya. 

Thomas juga mengeluhkan,  seharusnya aksi pemblokiran jalan tol  tidak perlu dilakukan karena sangat merugikan banyak pihak. Buruh seharusnya mencari jalan lain untuk menyampaikan aspirasinya. “ Saya juga terlambat kerja jadinya, “ keluhnya.

Masih Kata Thomas, aksi blokir ini tak berlangsung lama karena ratusan polisi dari Polres Kabupaten Bekasi, membubarkan buruh yang memblokir pintu  tol Cikarang. Meski demikian, arus kendaraan yang melintas tol Jakarta – Cikampek sempat macet sejak pukul 07-00 WIB – 08.45 WIB.(dit)

Read more »

Lagi, PNFI Raih Penghargaan

KARAWANG, Spirit

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Karawang mendapat anugrah penghargaan pengabdi kursus dan pelatihan kategori pemerintah kabupaten terbesar alokasi dana untuk PNFI tahun 2014. 

Menurut Kabid PNFI Disdikpora Karawang, Amid Mulyana, SE., Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disalurkan Kabupaten Karawang ke bidang PNFI mencapai Rp 1.479.532.500 dari tahun 2012-2014 kedua terbesar se-nasional setelah Kabupaten Sleman, Jogyakarta Rp 1.667.440.000 dari tahun 2011-2014, kemudian ketiga Banyumas Jawa Tengah Rp 1.225.000.000 dari tahun 2012-2014. Sedangkan provinsi yang mendapat penghargaan ini yaitu Bengkulu dengan APBD untuk bidang PNFI Rp 1.950.000.000.

“Saya bersyukur pemkab Karawang telah menaruh perhatian cukup besar ke PNFI,” ucapnya. Diketahui, lanjut Amid, Kabupaten Karawang mengalokasikan APBD untuk pendidikan sebesar 35%, ini melebihi amanat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 20% untuk pendidikan. Di dalam anggaran 35% itu dialokasikan untuk bidang PNFI dengan jumlah biaya Rp Rp 1.479.532.500 selama tiga tahun ini.

Dengan demikian, imbuh Amid, Karawang dianggap mampu menopang kegiatan lembaga pendidikan non formal dengan bukti telah mampu berprestasi di tingkat provinsi dan nasional. Terakhir, PNFI Karawang juara umum perlombaan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-49 tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang Bandung 1-2 Nopember 2014 lalu. “Pada event HAI di Bandung, kami berhasil mendapat beberapa penghargaan,” ujarnya.

Dijelaskan Amid, selama dua tahun menjabat di PNFI, dia fokus dan komitmen memajukan semua lembaga pendidikan non formal dan informal. Keberhasilannya di bidang PNFI ini tak lepas dari upaya Pemkab Karawang memajukan pendidikan, yaitu dengan menganggarkan APBD hingga 35% untuk pendidikan.

Diharapkan Amid, lulusan non formal ke depan tak kalah saing dengan formal, sebab di lembaga pendidikan non formal pun diajarkan berbagai keahlian melalui kursus. Sehingga, akan banyak masyarakat yang memiliki keahlian khusus dan mampu berwirausaha, kemudian bisa menjadi masyarakat yang sejahtera, di tengah maraknya industrialisasi di kabupaten ini. (tif)

Read more »

25 Persen Gedung Sekolah Rusak

PURWAKARTA, Spirit 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disikpora) mengungkapkan jika saat ini tersisa sekitar 25 persen bangunan sekolah yang belum diperbaiki. Jumlah tersebut menurun drastis dari jumlah sebelumnya.

Kabid Dikdas Disdikpora Purwakarta, Asep Surya mengatakan, dari jumlah sekolah yang sudah diperbaiki pada tahun 2014 mayoritas diantaranya sekolah dasar (SD). "Tahun ini sekolah dasar yang menjadi prioritas utama kita," katanya. Sedangkan, untuk bangunan SMP masih terbilang layak untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Ia menambahkan, perbaikan terhadap sekolah tersebut merupakan dari anggaran dana alokasi khusus (DAK). "Perbaikan yang kita lakukan yakni jenis rehab, selain itu ada juga sekolah yang diperbaiki akibat terkena musibah seperti tertimpa reruntuhan pohon," sebutnya. Sambil melanjutkan, bagi sekolah yang belum mendapatkan perbaikan pihaknya akan memprioritaskan pada tahun mendatang.

"Kita upayakan tahun depan semua sekolah yang ada di bawah naungan bidang Dikdas insfatrukturnya bangunannya tidak bermasalah," imbuhnya. Hal itu agar tenaga pendidik dan siswanya dalam melakukan KBM dapat dengan tenang.

Ia pun melanjutkan, kendala yang dihadapi dalam melakukan perbaikan atau rehab sekolah diantaranya keterbatasan lahan atau tanah sekolah itu sendiri. Oleh karenanya, dengan berbagai upaya pihaknya akan melakukan yang terbaik bagi sekolah yang ada di wilayah Kab Purwakarta.

Tak hanya itu, kedepan pihaknya pun akan berupaya memperbaiki semua sekolah yang ada seperti tingkat SMP. "Kami akan terus meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang ada di purwakarta," pungkasnya.(Asp)

Read more »

Dukun Cabuli 11 ABG

PURWAKARTA, Spirit

Sebanyak sebelas orang perempuan yang rata rata masih dibawah umur  alias anak baru gede (ABG) mengaku menjadi korban pencabulan seorang pria berinisial SAK. Pria yang berdomisili di Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta itu memperdaya korbannya telah kerasukan setan sehingga harus diobati dengan cara meminum air yang diduga telah dicampur obat bius, hingga akhirnya korban tak sadarkan diri lantas leluasa berbuat cabul. 

Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Tri Hartanto menjelaskan, seluruh korban yang melaporkan SAK, pada Selasa (18/11) telah menjalani visum etrepertum di RSUD Bayu Asih Purwakarta.Pihaknya pun telah meminta keterangan dari seluruh korban.

Dijelaskan, berdasarkan pengakuan sementara para korban, awalnya sang dukun mengatakan kalau calon korbannya kemasukan setan sehinggga harus diobati dengan cara dimandikan, agar calon korban tidak sampai menjadi gila. Akan tetapi, setelah dimandikan dan diberi minum, calon korban kemudian tidak sadarkan diri hingga kemudian dicabuli pelaku. 

Menurut Tri, aksi kejahatan yang dilakukan tersangka berlangsung sejak Agustus 2014 lalu hingga awal Nopember. Pada umumnya para korban mengaku telah lima kali dicabuli SAK. “Tersangka bakal dijerat undang undang No 80 Tahun 2002 tentang perlinsungan anak dengan ancaman kurungan selama 15 tahun penjara,” ungkapnya.

Sementara itu Bunga (bukan nama sebenarnya) yang baru berusia 16 tahun dan duduk dibangku kelas XI kepada Spirit Karawang menuturkan,  dia bertemu dan berkenalan dengan SAK secara kebetulan. SAK mengatakan jika Bunga tengah kemasukan setan, dan kemudian menwarkan diri untuk mengobati dan mengusir setan tersebut. 

“SAK berdalih kalau setannya tidak diusir, saya akan menjadi gila, dan saya pun akhirnya mau diobati,” katanya. Kendati sebelumnya sempat bingung karena pengobatannya dengan cara mandi di sungai, namun akhirnya Bunga menurutinya. Bunga dimandikan di sungai dan diberi minum. Setelah minum air yang diberikan SAK, Bunga mengaku tidak sadar apa yang menimpa dirinya.

Aksi sang dukun cabul akhirnya terbongkar  oleh warga Kampung Cileutik Desa Pasanggrahan Kec. Tegalwaru  yang curiga karena banyak gadis yang keluar masuk ke rumahnya. SAK oleh sejumlah warga sempat diamankan di kantor desa setempat namun puluhan warga yang geram dengan ulah SAK sempat menghajar hingga mengalami luka dan tidak sadarkan diri. (Asp)

Read more »

Buruh Ancam Mogok Masal

Tuntut UMK Rp 2.4 Juta

SUBANG,Spirit

Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Subang (ABS) kembali mengelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemda) Subang, Senin (17/11). Dalam aksinya buruh mendesak Bupati Subang menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2015, Rp 2,4 Juta. Bila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, buruh mengancam mogok kerja secara masal, dan secara terus menerus melakukan  aksi demo menentang bupati yang dianggap tidak pro buruh. 

“Apabila dalam penetapan KHL, Bupati Subang tidak berpihak terhadap kepentingan buruh, maka buruh akan terus mengelar aksi, bahkan tidak menutup kemungkinan kami para buruh akan melakukan mogok kerja sampai tuntutan kami tercapai," papar Ketua DPC  SPSI Kabupaten Subang, Warlan. 

Hal yang sama diutarakan Ketua FSPMI Kabupaten Subang, Swira. "Kalau bupati menetapkan tiga rekomendasi KHL, berarti Depekab tidak ada kerjanya, dan kami akan terus berjuang hingga tuntutan kami dipenuhi, yaitu UMK Rp 2.4 juta,"  ujar Swira di depan ribuan massa. 

Dengan demikian, Swira, meminta penetapan kebutuhan hidup layak (KHL) dilakukan oleh Depekab dengan tetap mengacuk kepada hasil survai yang objektif.  Swira juga meminta kepada Bupati Subang, untuk berpihak kepada kepentingan para buruh dengan menetapkan upah minimum kabuapaten (UMK) Subang Rp 2,4 Juta.

“Kalau bupati tidak menetapkan UMK Rp 2,4 Juta, berarti bupati tidak berpihak terhadap buruh dan kami akan tetap mengelar aksi sampai UMK ini ditetapkan seusai dengan harapan kami," paparnya

Sementara itu,buruh yang ikut dalam barisan masa aksi, Marsinah, (40) menuturkan jika UMK ditetapkan Rp 1.700.000, berarti buruh dibuat miskin oleh pemeritah. "Kalau pemerintah ada niatan mesejahterakan buruh, maka bupati harus berpihak pada buruh," katanya.

Sebelumnya dewan pengupahan Kabupaten Subang (DPKAB) merekemondasikan tiga angka kebutuhan hidup layak (KHL) kepada Bupati Subang. Apindo diangka Rp 1.725.000, sedangkan dari keterwakilan buruh Rp 1.993.113, dan akdemisi Rp 1.742.000.

"Kami kita harapkan satu kesepakatan KHL, karena tetap pada pendapatnya masing-masing, maka hasil KHL dari tiga keterwakilan itu akan diserahkan kepada Bupati Subang,untuk direkomendasikan ke Gubernur Jawa Barat," ujar Ketua DPKAB Subang, Abdrukahman. 

Di tempat terpisah, Ketua Apindo Subang, Oo Irtotolisi, mengaku bahwa ketetapan KHL versi Apindo yang jatuh pada angka Rp 1.725.000, sudah berdasarkan dua kali survei, dan nominal tersebut telah naik 10% dari KHL pada tahun sebelumnya. “Tarkait angka persi buruh tersebut, itu merupakan sudut pandang dari pada mereka.  KHL persi kita tetap Rp.1.725.000," paparnya.

Berdasarkan pantuan Spirit Karawang, Ribuan buruh yang melakukan demo untuk menuntut hak, sejak dari pagi hingga sore  pukukl 17.00 WIB belum membubarkan diri, padahal hujan deras menguyur wilayah Subang dan sekitarnya. (Ade)

Read more »

Solidaritas Sesama Pewarta

PURWAKARTA, Spirit 

Puluhan jurnalis dari media cetak dan elektronik mengelar aksi solideritas di perempatan Jl Babaru Negri (Jalan Baru) atau tepatnya di Taman Pembaharuan, Jumat (14/11) siang. Aksi tersebut digelar guna menyikapi atas pemukulan terhadap wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, saat meliput aksi penolakan kenaikan harga BBM. 

Dalam aksi itu,  puluhan wartawan mengutuk kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap juru warta yang sedang menjalankan tugas peliputan. Koordinator aksi Didin Jalaludin, mengatakan pemukulan di Makassar adalah intimidasi terhadap kemerdekaan pers. 

“Apalagi para jurnalis menjalankan kegiatan jurnalistik sebagai bentuk kontrol sosial tanpa tendensi memojokkan aparat. Ini sudah berlebihan, kami mengutuk tindakan ini dan meminta Kapolri segera mencopot anggotanya yang melakukan kekerasan tersebut,” katanya.

Aksi solidaritas yang dilakukan wartawan Purwakarta ini juga sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap tindak kekerasan dan Intimidasi yang kerap kali menimpa wartawan.

Oleh karenanya, mereka menuntut agar Kapolri mengusut dan menindak pelaku kekerasan tersebut. Mereka juga meminta agar Kapolres Makassar segara diberhentikan dari jabatannya. Selain itu mereka menunut ganti rugi materil dan immateril bagi wartawan korban kekerasan.

Sementara, Wakapolres Purwakarta, Kompol Indra Gunawan yang hadir dalam aksi tersebut menyebutkan, pihaknya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa wartawan saat peliputan di Makasar. “Mudah mudahan kedepan wartawan dapat terus bekerjasama dengan kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif,” singkatnya. (Asp)

Read more »

Purwakarta Berencana Bangun Rumah Naskah

PURWAKARTA, Spirit 

Potensi lokal bangsa sangatlah luas, dimulai dari budaya, sosial, ekonomi hingga sumber daya,  akan tetapi bagaimana mengelola potensi tersebut hingga menjadi asas bermanfat bagi masyarakat. 

Untuk itu, kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Pemkab Purwakarta dan Universitas Padjajaran, Universitas Maranatha serta Yayasan Rumah Perubahan bersepakat dalam nota kesepakatan alias MoU (Memorandum of Understanding) untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui sejarah, pendidikan dan lingkungan. Hingga kemudian, di tahun 2015, Pemkab Purwakarta akan membangun rumah naskah. 

Penandatangan MoU dilaksanakan disela-sela Kenduri Birokrasi di Halaman Maya Datar, yang dihadiri oleh Rektor Universitas Maranatha, Ir. Yusak Gunadi Santoso, MM, Sejarawan dan guru besar dari UNPAD yang juga mewakili rektor Unpad, Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, MS, Ketua Yayasan Rumah Perubahan, Rabu malam (12/11).

Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi SH menuturkan, kerjasama yang dilakukannya ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan di Purwakarta, dalam berbagai aspek, seperti sejarah, pendidikan dan lingkungan.

"2015 nanti kita akan membangun rumah naskah dengan mengumpulkan seluruh naskah kerajaan di seluruh nusantara kita susun dan bisa dijadikan kebijakan daerah. Pendidikan nggak boleh lagi berbasis depresi tapi pendidikan harus berbasis inovasi, aplikatif dan produktifitas,” tuturnya.

 Sedangkan, Rektor Universitas Maranatha, Ir. Yusak Gunadi Santoso, MM, mengungkapkan bahwa dengan adanya MoU ini bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan serta Maranatha bisa memberikan berbagai pelatihan yang bisa diaplikatifkan di tengah-tengah masyarakat.

"Kami menyambut baik atas MoU ini, dan diharapkan seluruh elemen Universitas Maranatha bisa memberikan pengabdian dan beberapa pelatihan yang nantinya bisa dimanfatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Senada dengan rektor Maranatha, Nina Lubis yang hadir mewakili Rektor Unpad, Guru Besar UNPAD ini menuturkan, kesiapannya serta mengapresiasi penuh atas gagasan Bupati Purwakarta yang akan membangun rumah naskah. 

"Baru kali ini saya mendengar seorang pejabat daerah yang begitu peduli terhadap sejarah, dan kami mengapresiasi MoU ini. Untuk itu kami siap membantu dalam pengembangan rumah naskah, karena hal ini sangatlah penting dalam proses kehidupan negara kita,” jelasnya.

 Selain dengan Dua Universitas ternama di Jawa Barat, Pemkab Purwakarta juga melakukan MoU dengan Yayasan Rumah Perubahan dibawah naungan Mittran, dalam bidang lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. 

Dimana, Mittran kedepan akan melakukan pelatihan dan pengelolan sampah kepada masyarakat terutama kepada para siswa, agar mengelola sampah dan menjadikannya berupa pupuk, biomassa maupun kerajinan lainnya.(Asp)

Read more »

Massa Tagih Janji Gubernur, Biaya Pendidikan SMA Gratis

Bandung, Spirit - Massa Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) Bandung menggelar aksi di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis, mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jabar agar biaya pendidikan bagi siswa SMA sederajat digratiskan.

Koordinator Aksi GMPP Hari Santoni mengatakan aksinya itu menuntut janji pemerintah dan kampanye Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan menggratiskan biaya sekolah sampai SMA sederajat negeri dan swasta. "Sampai sekarang di Kota Bandung sekolah gratis belum terwujud, sedangkan beberapa daerah lain sudah," kata Hari.

Ia menyebutkan dari 27 kota/kabupaten di Jabar yang belum menerapkan biaya pendidikan SMA sederajat gratis yakni Kota/Kabupaten Bandung, Bogor, Bekasi dan Cimahi. Hari mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jabar yang belum juga memberlakukan sekolah gratis di Bandung. "Padahal Kota Bandung ini ibu kota Jawa Barat, tapi kenapa belum gratis, bahkan biaya pungutan sekolahnya terbesar di Jawa Barat," katanya.

Ia menyampaikan, tuntutannya kepada pemerintah agar segera menghapus segala bentuk pungutan uang di sekolah tingkat SMA sederajat di Jabar. Menurut dia, segala bentuk pungutan untuk biaya pendidikan tidak dibenarkan, sehingga pemerintah harus menindak sekolah yang masih melakukan pungutan biaya sekolah. "Segera menghentikan berbagai pungutan pada pelaksanaan pendidikan menengah di Jawa Barat," katanya.

Selain itu, massa juga menuntut dibuat peraturan Gubernur tentang tata kelola keuangan pada sekolah menengah di Jabar, kemudian segera melakukan pengawasan terhadap tata kelola keuangan pada pendidikan menengah. "Berikan sanksi kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur jika sudah dikeluarkan peraturan larangan tersebut dengan diberhentikan atau dimutasi," katanya. 

Read more »

Oknum Polisi Terlibat Penimbunan BBM

Bogor, Spirit 

Personel Kepolisian Resor Bogor Kota membongkar kasus penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar yang melibatkan oknum polisi. Kepala Polisi Resor Bogor Kota AKBP Irsan, Kamis membenarkan pembongkaran yang berlangsung Rabu (12/11) tersebut di Kampung Batuulang, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat.

"Dari pengungkapan itu kami mengamankan empat orang yang berada di tempat kejadian, tapi baru satu yang kami tetapkan sebagai tersangka, yakni E selaku penyewa gudang," katanya.

Terkait oknum anggota Brimob yang terlibat dalam penimbunan solar subsidi tersebut, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu tetap akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Walau statusnya anggota Polri tetap akan kita tindak, kita jatuhkan pidana dan sanksi kita serahkan kepada pimpinaannya," kata Kapolres.

Ia menjelaskan, pengungkapan penimbunan BBM jenis solar berawal dari operasi intelijen yang dilakukan aparatnya sejak merebaknya wacana kenaikan hargaa bahan bakar minyak merebak. Penyebaran personel secara tertutup ke sejumlah SPBU membuahkan hasil hingga mendeteksi keberadaan pelaku penimbunan BBM.

Lokasi penimbunan berupa gudang barang bekas yang sulit dideteksi, namun petugas berhasil menemukan beberapa drum, puluhan jerigen, alat pompa dan satu unit kendaraan yang diduga digunakan untuk membeli bahan bakar solar. "Di gudang kami menemukan 2.000 liter solar yang langsung kami sita," kata AKBP Irsan.

Diduga solar itu akan dijual oleh pemiliknya setelah harga BBM naik, untuk meraup keuntungan besar. Selain itu, BBM juga dijual kepada pihak industri dengan harga tinggi. Hanya dengan membeli solar seharga Rp4.500 per liter, solar dijual seharga Rp9.000 sehingga keuntungan yang diraih Rp9 juta untuk sekali pengiriman.

Menurut AKBP Irsan, praktik ilegal tersebut sudah dijalankan oleh tersangka selama empat bulan. "Mereka membeli BBM dengan mobil, lalu isinya dipindahkan ke gudang dan beli lagi untuk disimpan," katanya. Tiga orang lainnya yang diamankan masih dalam pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan statusnya bisa menjadi tersangka.

Polisi Jaga SPBU

Kepolisian Resor Bogor Kota menyiagakan personelnya untuk mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jelang kenaikan harga di sejumlah SPBU. "Penempatan personel telah kita lakukan sejak beberapa waktu lalu, tetapi masih kita intensifkan secara tertutup," kata Kapolres Bogor Kota AKBP Irsan. 

Kapolres menyebutkan, penempatan personel di sejumlah SPBU secara tertutup dilakukan guna mengantisipasi adanya praktek ilegal seperti penyeludupan dan penimbunan BBM. Ia mengatakan, jelang kenaikan BBM saat ini situasi sudah mulai diwaspadai, terlebih lagi harga BBM subsidi dengan non subsidi sangat jauh selisihnya sehingga memicu pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat curang.

"Kita melihat kedepan harga BBM itu jomplang sekali antara subsidi dan non subsisi, apalagi di wilayah Bogor ini baik kota dan kabupaten itu banyak terdapat industri, kita mengindikasi ada kekhawatiran apalagi rencana kenaikan ini memicu penimbunan jadi ini diantisipasi dari sekarang," kata Kapolres.

Menurut Kapolres, ada dua cara penimbunan BBM subsidi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Ada yang menggunakan istilah "kencing tangki" yakni memodifikasi tangki BBM mobil agar bisa menampung bahan bakar lebih banyak dari biasanya. 

"Misal mobil tipe mini bus ini tangkinya 40 liter lalu dibikin lebar bisa 100 liter, dibagian tangki dikasi kran, jadi BBM yang tadi dibeli di SPBU dikeluarkan," kata Kapolres.Lalu bisa juga dilakukan oleh orang dalam, mobil tangki pengangkut minyak mengurangi jumlah subsidinya sebelum dikirim ke SPBU.  

Read more »

Rapat DPK Subang Penuh Perdebatan

SUBANG, Spirit

Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Subang tentang penentuan poin survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diwarnai perdebatan. Perwakilan DPK dari SPSI, Henri Agustian Nasution mengatakan, angka untuk 56 poin KHL sudah tuntas ditentukan. Namun untuk empat poin lainnya, yakni biaya transportasi, kost, air dan listrik masih belum tuntas dan menjadi perdebatan sengit.

"Masih pembahasan, cukup alot untuk empat poin, transportasi, kost, air dan listrik. Sementara rekreasi sudah beres, yakni Rp25 ribu. Dari 56 poin, angka yang sudah muncul Rp1.036 juta," kata Henri kepada Spirit Karawang, Rabu (12/11).

Dijelaskan lebih lanjut, biaya transportasi dari Rp9.200 menjadi Rp14.000, air dari Rp16.000 menjadi Rp25.000, listrik dari Rp60.000 menjadi Rp120.000, rekreasi dari Rp15.000 menjadi Rp35.00 dan biaya sewa rumah dari Rp300.000 menjadi Rp400.000.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Spirit Karawang, hingga Rabu (12/11) pukul 19.30 WIB, Rapat DPK Subang tidak menemui kesepakatan. Menurut salah satu anggota DPK dari unsur pemerintah, Banyamin mengatakan rapat akan dilanjutkan, Jum’at 14 November 2014. 

“Sntara wakil buruh dan wakil pengusaha berketetapan pada pendirian masing-masing. Buruh minta Rp.2,4 juta, sedangkan Apindo bertahan dikisaran Rp.1,6 juta. Sekarang ini tidak ada titik temu. Nanti yang akan dilanjut Jum’at. Jika memang tetap tidak bisa sepakat maka akan dilaksanakan voting,” kata Bunyamin.

Sementara itu di luar gedung pendopo, ribuan buruh Subang dari berbagai organisasi buruh lakukan aksi  demonstrasi. Mereka menuntut Rp2.4 juta untuk UMK tahun 2015. "Pemerintah harus ikuti kita. Kalau tidak ikuti suara buruh, artinya pemerintahan itu tidak pro terhadap buruh," kata salah satu peserta aksi, Warlan dalam orasinya.

Dalam aksinya mereka dialun alun depan Kantor Bupati Subang di Jalan Dewi Sartika No. 2, Rabu Siang (12/11/2014). Aparat kepolisian bersama instansi terkait menurunkan kekuatan 8 satuan stingkat kompi (SSK). Pengamanan juga dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Subang dan simpang empat yang dilalui demonstran. 

Selama orasi buruh sempat terjadi kericuhan dari kesalah pahaman antar buruh yang awali ada sepeda motor buruh yang dibunyikan secara keras. Hal tersebut mengundang emosi pihak buruh lain. Namun kericuhan berhasil diredam oleh buruh lainnya. 

Untuk menenangkan suasana yang memanas, koordinator aksi berinisiatif menggiring massa buruh untuk bersholawat dan memanjat do’a untuk keberhasilan perjuangannya. Usai berdo’a mereka melanjutkan dengan hiburan yang diiringi  kesenian Jaipongan yang merupakan kesenian tradisi Subang. 

Suasana kembali memanas ketika massa meminta untuk masuk ke lingkungan Kantor Bupati namun, karena tidak sabar mendapatkan persetujuan, diantara massa buruh ada yang melempar benda keras ke arah aparat yang mengamankan. Sontak memancing amarah aparat. 

Untuk menenangkannya Kapolres Subang, AKBP Harry Kurniawan turun tangan menenangkan buruh. Harry menjelaskan, buruh boleh masuk ke areal Pemda Subang tetapi pihaknya minta buruh bersabar memberikan kesempatan aparat pengamanan memindahkan beralatan yang disigakan di halaman Kantor Bupati.

Di saat situasi memanas, salah seorang anggota kepolisian dari Polsek Pamanukan, Aiptu Tarhedi mengambil inisiatif memutar musik Jaipongan dan kemudian menari-nari hingga mengajak buruh untuk ikut menari bersama. Inisiatif itu mendapat respon positif dari buruh, dan lantas menari Jaipong bersama. (Ade)

Read more »

30 Kg Ganja Diamankan

PURWAKARTA, Spirit 

Empat pelaku yang diduga kurir narkoba jenis ganja diamankan Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 30 kilogram ganja kering siap edar.

Adapun keempat tersangka yang berhasil diamankan yaitu, Rahman alias Bapet (19), warga Kampung Bojong Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Ade alias Oray (29) warga Kampung Sukarata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta. 

Kemudian, Ramdani Alias Ndan Alias Toke (24) warga Kampung Leuwipanjang, Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta dan Alfianto alias Fay (21) warga Kampung/Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur. Keempat pelaku ditangkap di tempat yang berbeda.

Kasat Narkoba Polres Purwakarta, Kompol Eko Condro menyebutkan, terungkapnya kasus tersebut berawal saat jajarannya menerima laporan dari masyarakat jika akan ada transaksi jual beli narkoba. Kemudian, jajaranya pun langsung melakukan penyelidikan.

“Dari hasil laporan itu, kami langsung melakukan penyelidikan. Ternyata laporan tersebut benar. Kami lalu melakukan penangkapan terhadap Rahman alias Bapet (19) yang saat itu kedapatan membawa 15 paket kecil ganja yang dibungkus koran,” ujar Eko, Senin (10/11).

Dari penangkapan satu tersangka itu, sebut dia, petugas lalu melakukan pengembangan. Saat dimintai keterangan, pelaku mengaku mendapat barang haram itu dari temannya bernama Ade alias Oray. Tak perlu menunggu lama, petugas pun kemudian menangkap tersangka dikediamannya.

“Setelah dilakukan pengembangan, kita tangkap tersangka Oray di kediamannya di Cipaisan. Dari tangan pelaku, kita berhasil mengamankan 23 Kilogram ganja yang sudah dibungkus,” terangnya.

Dilanjutkan Eko, pengembangan kasus yang dilakukan jajarannya pun tak hanya sampai di situ. Dari keterangan tersangka Ade Oray, polisi kembali mengungkap peredaran barang haram itu. Petugas, kembali menangkap dua pelaku lainnya. Yakni Ramdani Alias Toke (24) Alfianto alias Fay (21) yang membawa 26 paket kecil ganja.

“Dari empat tersangka ini terkumpul sebanyak 30 kilogram ganja kering siap edar,” jelas dia. Eko menambahkan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan 2 UU RI/No 35/2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. (Asp)

Read more »