Penyelesaian Sengketa Pilkada Perlu Waktu

JAKARTA, Spirit 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan penetapan hasil pemilihan kepala daerah serentak bisa berbeda untuk masing-masing daerah. Pasalnya, ada kemungkinan sengketa perolehan hasil di pengadilan tinggi (PT).

"Sengketa hasil pilkada itu lama juga prosesnya, karena PT itu peradilan pertama yang bisa diusahakan banding ke Mahkamah Agung (MA). Jadi, prosedurnya justru lebih panjang dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata komisioner KPU Pusat, Ida Budhiati di Jakarta, Selasa (2/12).

Ia menjelaskan, ketentuan pengajuan sengketa hasil pilkada tersebut hanya diperuntukkan bagi calon kepala daerah yang perolehan suaranya berselisih tipis dengan lawannya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ida menjelaskan, pengajuan perselisihan perolehan suara ke PT hanya diperuntukkan bagi calon kepala daerah yang memiliki selisih tidak lebih dari dua persen dibandingkan lawannya.

"Di perppu sudah dijelaskan setiap daerah memiliki batas selisih tertentu, bergantung jumlah penduduk di daerah tersebut, untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pilkada ke PT yang ditunjuk," ujar Ida.

Tidak bersamaan

Dengan waktu penyelesaian sengketa hasil pilkada yang tidak singkat, menurut dia, otomatis keinginan Kementerian Dalam Negeri untuk melantik para kepala daerah terpilih secara bersamaan akan pupus.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan mengatakan, seluruh rangkaian pelaksanaan pilkada harus digelar dalam kurun waktu satu tahun.

Rangkaian yang dimaksud ialah mulai dari pendaftaran bakal calon hingga pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak. Artinya, pelaksanaan pilkada putaran kedua harus berlangsung juga tahun 2015.

"Kalau tahapan pilkada sampai melewati 2015, mestinya perppu itu dikaji lagi lebih lanjut. Jika KPU menilai ada potensi (pilkada putaran kedua mundur) ke 2016, lebih baik semua diselenggarakan 2016," ujar guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri tersebut.

Djohermansyah menjelaskan, dasar pemikiran pilkada serentak adalah untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, jika pemungutan suara pilkada di 204 daerah dilakukan secara serentak, pelantikannya pun harus digelar bersamaan.

Kemendagri pun memperhitungkan pelaksanaan pelantikan 204 kepala daerah hasil pilkada serentak angkatan pertama berlangsung tanggal akhir masa jabatan kepala daerah yang berakhir 2015.

Berdasarkan data Ditjen Otda, kepala daerah yang paling akhir mengemban jabatan tahun 2015 adalah Bupati Karawang, 27 Desember. 

Read more »

Agung Laksono Dkk Dipecat

Keputusan Munas Partai Golkar 

NUSA DUA, Spirit 

Musyawarah Nasional IX Partai Golkar memutuskan memecat semua kader yang terlibat dalam pembentukan presidum penyelamat partai. Mereka adalah Agung Laksono dan kawan-kawan karena dinilai telah melanggar AD/ART partai.

"Munas memutuskan memecat kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium dan menolak hasil-hasil Rapimnas VII di Yogyakarta," kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar, Nurdin Halid di lokasi munas di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12) petang.

Sebelumnya, telah dibacakan keputusan dari Mahkamah Partai terkait pembentukan presidium penyelamat partai, kasus Agus Gumiwang Kartasasmita, dan kasus Poempida Hidayatullah.

Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan, seluruh peserta munas telah menyetujui dan menerima keputusan dari Mahkamah Partai yang memutuskan memecat kader-kader melanggar AD/ART.

"Ini tadi keputusan munas. Keputusan tertinggi dan berlaku sejak dibacakan tadi," kata Nurdin Halid.

Nurdin menjelaskan, mereka terlibat pembentukan presidium penyelamat partai yang dipecat tersebut, antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Yorris Raweyai, Leo Nababan, Agun Gunandjar dan lainnya.

Dua diberhentikan

Sementara terkait kasua dua kadernya, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid, Munas IX PG juga memutuskan memecat keduanya dari keanggotaan Partai Golkar. Hal ini sebagaimana direkomendasikan oleh Mahkamah Partai karena telah adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak gugatan keduanya.

"Munas memberhentikan sebagai anggota Partai Golkar saudara Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid," kata Nurdin Halid.

Dipecat duluan

Menanggapi pemecatannya,  Agung Laksono mengaku, tak terkejut, karena baginya Munas Partai Golkar Bali ilegal lantaran Ketum Aburizal Bakrie sudah dipecat duluan.

"Sudah biasa kalau DPP kan hobinya pecat-memecat. Sebelum mecat kan sudah kami pecat duluan. Sudah kami laporkan ke Kemenkum HAM. Tinggal kami lengkapi buktinya, jadi nggak berhak dia mecat-memecat," kata Agung, Selasa (2/12.

Presidium Penyelamat Partai Golkar memang telah memecat Ical dan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Surat pemecatan tersebut juga sudah disampaikan ke Kemenkum HAM untuk ditindaklanjuti.

"Munasnya pun kami tidak akui, itu ilegal, bertentangan dengan AD/ART, tidak demokratis," kata Agung.

Agung yakin ketua DPD pemilik suara di munas tetap akan datang ke Munas Jakarta.

"Sudah banyak bukti-bukti rekayasa. Kemarin ada rekaman dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kami mengimbau daerah yang ingin melihat kebenaran agar ke depan partai mengedepankan moralitas, kejujuran, dan menjaga demokrasi," kata Agung. (dtc)

Read more »

Polri Bantah Tes Keperawanan

JAKARTA, Spirit

Laporan Human Rights Watch bahwa calon polisi wanita di Indonesia harus menjalani tes keperawanan dibantah oleh juru bicara Polri.

Human Rights Watch (HRW), Selasa (18/11), merilis hasil penelitian terhadap polwan dan calon polwan di enam kota di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka diwajibkan melakukan tes keperawanan yang membuat "trauma."

Namun Polri, melalui juru bicaranya, Inspektur Jenderal (Pol.) Ronny Sompie,  mengatakan,  tidak ada tes keperawanan tetapi ada pemeriksaan alat reproduksi.

"(Tujuan) utama adalah untuk memastikan bahwa siswa pendidikan Polri, laki laki atau perempuan, siap untuk melaksanakan latihan fisik," kata Ronny kepada BBC Indonesia.

"Sehingga tidak mengganggu kesehatannya, (tes itu) untuk memastikan dia tidak mengidap penyakit termasuk (penyakit) kelamin dan untuk perempuan dilihat apakah ada tumor misalnya."

Ia menambahkan, penyakit terkait alat reproduksi dianggap bisa mengganggu pelatihan sehingga terpaksa tidak akan diterima.

Menurut direktur hak-hak perempuan di HRW, Nisha Varia, penelitian yang dilakukan lembaga itu menemukan adanya tes keperawanan yang diskriminatif.

"Polri menggunakan 'tes keperawanan' sebagai praktik diskriminatif yang menyakiti dan menghina perempuan," kata Nisha dalam pernyataan tertulis.

Juru bicara Polri Irjen Ronny Sompie membantah adanya diskriminasi.

"Tidak ada itu, perawan atau bukan, perjaka atau bukan, silakan mendaftar ke Polri," ujarnya.(bbc)

Read more »

Organda Ajak Mogok Nasional

Kenaikan BBM Menuai Berbagai Reaksi

JAKARTA, Spirit

Kurang dari 24 jam setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengatakan Organda akan melakukan aksi mogok nasional, pada Rabu (19/11) hari ini.

“Pada Rabu (19/11), Organda Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan melakukan stop operasi sebagai bentuk keprihatinan,” kata Eka, sebagaimana disampaikan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Aksi tersebut, tambah Eka, merupakan hasil keputusan Mukernas DPP Organda Pusat di Semarang, Jawa Tengah.

Mogok itu, menurut rencana, akan dilakukan seharian penuh.

“Namun, mungkin untuk angkutan taksi, penumpang yang sudah memesan untuk pagi hari akan diantar terlebih dulu.”

Ketika ditanya apakah Organda berencana menaikkan tarif angkutan umum, Eka balik bertanya, “Kalau menaikkan tarif terus, siapa yang mau naik angkutan umum?”

Eka merujuk kejadian ketika BBM subsidi naik Rp 1.000 pada 2012.

“Saat itu, kenaikan BBM subsidi berefek ke penyesuaian tarif angkutan sebesar 19,1%. Bayangkan sekarang saat kenaikan BBM Rp 2.000,00”

Atas dasar itu, Eka mengaku telah menyurati kementerian-kementerian terkait guna meminta skema insentif angkutan umum.

“Kita mendengar jaringan pengaman diberikan kepada pertanian, nelayan, dan lain-lain. Namun, sampai hari ini tiada upaya pemerintah untuk menolong angkutan umum. Kita sudah meminta insentif kepada pemerintah,” ujar Eka.

Sementara itu, pejabat Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Zainal Arifin, mengatakan pihaknya sedang melakoni rapat terkait dengan tarif angkutan darat setelah harga bahan bakar minyak subsidi dinaikkan.

Soal dampak kenaikan BBM, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha memprediksi adanya dampak langsung ke sektor transportasi.

“Yang menggunakan solar adalah bus dan truk. Adapun truk paling banyak digunakan untuk kepentingan logistik. Biaya logistik yang naik tentu akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pokok.”

Pembangunan prasarana

Pemerintah Indonesia menjelaskan dana yang selama ini digunakan untuk subsidi BBM akan dialihkan sebagai bantuan langsung kepada rakyat miskin dan juga untuk pembangunan prasarana.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM mulai Selasa 18 November, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari.

"Kebijakan hari ini akan memberikan tambahan untuk belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Tentunya kemana belanja produktifnya, sebagian akan ke infrastruktur dan sebagian untuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan hampir miskin," jelas Bambang.

Adapun jumlah persisnya dari dana yang berasal dari subsidi BBM tersebut masih akan dihitung lagi untuk dimasukkan dalam perubahan RAPBN 2015.

Namun ada inovasi baru dari pemerintah baru dengan cara antara lain menggunakan e-money atau rekening tabungan yang sedang disiapkan.

Sudarno Sumarto PhD 

Salah satu sektor yang akan menjadi perhatian adalah untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, seperti dijelaskan oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Itu akan digunakan untuk memperbaiki irigasi yang rusak, membangun irigasi yang baru. Insya Allah dalam dua tahun kita bisa swasembada beras."

Produksi energi, tambah Sofyan Djalil, juga akan mendapat tambahan dana bersama dengan sektor maritim dan kelautan serta perbaikan jalan maupun pembangunan jalan baru.

Perlindungan sosial

Sedangkan untuk bantuan sosial, pemerintah memastikan bahwa pemegang Kartu Perlindungan Sosial di 34 provinsi sudah bisa mencairkan dana perlindungan sosialnya.

Kenaikan harga akibat pengurangan subsidi BBM disambut positif oleh peneliti senior dari lembaga penelitian ekonomi SMERU, Sudarno Sumarto PhD.

Selama ini, menurutnya, kebijakan subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga saatnya untuk meniadakannya jika pemerintah ingin mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

"Mereka yang menikmati adalah kelompok menengah ke atas, yang naik mobil, yang naik pesawat. Jadi hampir 70% dari subsidi BBM dinikmati oleh 30% hingga 40% kelompok atas,"  katanya kepada wartawan BBC Indonesia, Liston Siregar.

Sudarno mengakui bahwa selama ini ada kritik dalam pembagian bantuan langsung, namun kini ada inovasi yang disiapkan.

"Yang menjadi persoalan adalah orang yang seharusnya dapat namun tidak dapat, tapi bukan programnya itu sendiri."

"Namun ada inovasi baru dari pemerintah baru dengan cara antara lain menggunakan e-money atau rekening tabungan yang sedang disiapkan. Jadi mungkin orang tidak bisa langsung mengggunakan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif," tambahnya.(bbc)

Read more »

MUI Sesalkan Guru Besar Konsumsi Narkoba

Tes Urine Profesor Positif 

MAKASSAR, Spirit

Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar yang memeriksa urine dan darah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Musakkir menyimpulkan hasil positif pengguna aktif.

"Hasilnya sudah keluar dari Puslabfor Mabes Polri Cabang Makassar dan hasilnya itu positif semua menggunakan narkoba," ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Fery Abraham di Makassar, Minggu (16/11).

Ia mengatakan, pemeriksaan sampel urine dan darah yang dilakukan oleh tim sangat berhati-hati dan meskipun hasil urine sudah lebih dahulu diketahui, namun didalami lagi melalui tes darah.

Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua sampel itu menunjukkan hasil yang sama yakni masing-masing sebagai pengguna aktif narkoba.

Selain dari Prof Musakkir SH, MH, yang diperiksa urine dan darahnya masih ada dosen Fakultas Hukum Unhas lainnya yakni Ismail Alrip SH, MKN dan dua orang mahasiswi yang menemani mereka Nilam Ummy Qalby (19) dan Ainun Naqyah (18) serta Syamsuddin.

Kedua mahasiswa itu tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen (STIEM) Bongaya, sedangkan pada saat penangkapan disebut sebagai mahasiswi Unhas Makassar.

"Hasil periksa urine dan darah untuk kelima orang itu positif mengandung zat methampethamine dan setelah hasil ini keluar mereka langsung dinyatakan sebagai tersangka," katanya.

Dengan hasil itu juga, Kapolrestabes akan menggelar perkara istimewa yang rencananya akan digelar Senin, 17 November di Mapolrestabes Makassar untuk mengetahui peran masing-masing tersangka.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu mengatakan, pihaknya masih menunggu ketetapan hukum yang tetap untuk mengambil kebijakan akhir bagi dua dosen Unhas yang diduga terlibat narkoba.

"Yang telah dilakukan adalah membuat surat ke Menteri Pendidikan untuk pemberhentian sementara sebagai PNS dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian sementara PNS," kata Prof Dwia kepada pers di Makassar, Senin (17/11).

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pihaknya masih menunggu proses hukum dua orang dosen Fakultas Hukum Unhas itu hingga kasusnya itu memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut dia, pihaknya tidak memiliki kewenangan memberhentikan sebagai PNS karena itu kewenangan Menteri Pendidikan. Namun Prof Musakkir sebagai Wakil Rektor (WR) III, sejak tertangkap oleh pihak kepolisian sedang menggunakan sabu, maka hasil rapat Senat diputuskan untuk diberhentikan dari tugas-tugasnya dan mengangkat WR I sebagai pejabat pelaksana tugas.

"Yang jelas, proses internal dengan sidang dewan etik telah dilakukan dan setelah mendapat telepon dari Kapolretabes jika tes urine keduanya mengandung obat-obat terlarang, maka sudah dibebastugaskan sebagai pengajar maupun dari jabatan yang dipegangnya," kata Dwia.

Menurut dia,  akan tegas terhadap siapa pun yang terkait dengan obat-obat terlarang, apalagi pihak Unhas sudah menandatangani MoU dengan pihak BNN sejak 2010 dan bertekad menjadikan Unhas sebagai area bebas narkoba.

"Sejak awal pendaftaran mahasiswa kami sudah seleksi ketat, dengan melakukan tes urine. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Anti Narkoba di tingkat mahasiswa," katanya.

MUI menyesalkan

Ketua Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Musakkir terlibat narkoba.

"Kami sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh Wakil rektor III Unhas yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba," ujar Anwar di Jakarta, Senin (17/11).

Semestinya, sebagai pejabat di kampusnya bisa memberikan teladan yang baik kepada mahasiswanya. "Tetapi malah beliau sendiri yang mencontohkan dan melakukan perbuatan buruk dan tercela tersebut.   Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi kita agar lebih hati-hati dan serius lagi memerangi narkoba, karena masalah narkoba ini tampaknya tidak mengenal kelas dan kelompok masyarakat, “ kata Anwar.

Bahkan, menurut Anwar,  dalam kasus ini orang yang sangat terdidikpun yang sudah bergelar guru besar tidak luput dari bidikannya dan berhasil. Ia mengimbau seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap bahaya dan ancaman narkoba, agar negeri ini dapat terbebas dari benda haram yang sangat membahayakan tersebut.

"Ke depannya, perlu ada tes bebas narkoba bagi calon-calon pemimpin di sebuah institusi," katanya.

Hal itu, kata Anwar,  agar para pejabat dan para pemimpin di negeri ini benar-benar steril dari pengguna dan pemakai narkoba.

Seperti diberitakan kemarin,  polisi menggerebek Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof DR Musakkir SH MH dan Ketua LBH Unhas, Ismail Arlip, yang tertangkap sdng "nyabu" bersama mahasiswinya.

Sebelumnya, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Musakkir diringkus aparat kepolisian saat "pesta" sabu bersama mahasiswi Nilam di kamar 312 Hotel Grand Malibu, Makassar.

Bukan cuma Prof Musakkir yang merupakan guru besar itu tetapi juga dosen lainnya bernama Ismail Alrip SH MKN yang diamankan karena diduga ikut menikmati barang terlarang tersebut.

Bahkan, setelah penangkapan ketiga orang dari kalangan dosen dan mahasiswa Unhas itu, polisi kemudian menggeledah kamar 205 dan menangkap dua orang lagi yakni Syamsuddin (44) dan Ainun (18). (Ant)

Read more »

DKI Akan Batasi Penggunaan Sepeda Motor

Ahok: Sayang Nyawa Orang 

JAKARTA, Spirit

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa dirinya lebih menghargai nyawa para pengendara sepeda motor daripada membatalkan aturan pembatasan kendaraan.

"Saya lebih sayang nyawa orang daripada harus mendengarkan penolakan orang, walaupun hal itu tidak populer," kata Ahok di Gedung Balai Kota Jakarta, Kamis (13/11).

Menurutnya walaupun kebijakan tersebut mendapat penolakan dari para pengendara sepeda motor namun ia tetap akan menjalankan peraturan tersebut.

Ia berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa pengendara, yaitu dengan pembatasan jumlah kendaraan beroda dua.

"Saya tahu ada yang tidak setuju, tapi ini demi melindungi orang-orang. Setiap hari ada saja pengendara motor yang meninggal di jalan," kata Ahok menegaskan.

Pernyataan Ahok tersebut terkait dengan akan diberlakukannya aturan pembatasan kendaraan roda dua di sepanjang jalur Bundaran HI, MH Thamrin, hingga Medan Merdeka Barat.

Sebelumnya Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan peraturan itu dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang kerap menimpa pengendara motor.

"Angka kecelakaan yang terjadi khususnya di Jakarta sangat tinggi, sekitar 67 hingga 70 persen menimpa kendaraan beroda dua," katanya di Jakarta, Selasa (11/11).

Ia menyayangkan angka kecelakaan sepeda motor yang begitu tinggi, untuk itu perlu sebuah regulasi yang berfungsi sebagai tindakan preventif.

Pembatasan motor

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Pemerintah dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba pembatasan sepeda motor di ruas jalan Merdeka Barat hingga Bundaran Hotel Indonesia pada awal Desember.

"Sepeda motor akan dilarang melewati jalur tersebut, namun akan disediakan kendaraan bus gratis yang setiap lima hingga 15 menit jalan. Bus ini sebagai kompensasi karena kendaraan motornya tidak bisa masuk melalui jalur itu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Rikwanto di Jakarta, Senin (11/11).

Rencana pembatasan ini dilakukan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara serta mempersiapkan pelaksanaan electronic road pricing atau ERP.

Rikwanto mengatakan, tahapan ujicoba dimulai dari bulan November dengan memersiapkan aturan verbal, perambuan dan sosialisasi sebelum uji coba dilaksanakan pada pekan kedua Desember.

Pemberlakuan rencana ini selama 24 jam untuk semua kendaraan roda dua, sementara pertimbangan lainnya adalah di sepanjang lokasi uji coba mempunyai jalur alternatif yang bisa melalui Tanah Abang maupun jalur Sabang.

Lokasi ujicoba akan bertambah sampai seluruh ruas jalan Sudirman-Thamrin hingga Gajah Mada-Hayam Wuruk, disesuaikan dengan kesiapan pemerintah menyiapkan angkutan publik.

"Jadi ada tiga lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir yaitu lapangan parkir Carrefour Duta Merlin, IRTI Monas serta lapangan parkir gedung Sarinah," katanya.

Dia menambahkan bus yang akan digunakan untuk mengangkut warga ketika sepeda motornya diparkir sudah tersedia.

Read more »

Korban Pembunuhan di Hong Kong Asal Cilacap

Jenazah Minta Dipulangkan

CILACAP, Spirit

Orang tua salah satu korban pembunuhan keji di Hong Kong yang menghebohkan, meminta pemerintah membantu pemulangan jasad anaknya.

Ahmad Kaliman, 58, ayah dari Sumarti Ningsih alias Alice, mendapat kabar tentang nasib malang yang menimpa anaknya pada Senin (3/11) sore.

“Saya ditelepon pada sore hari dari Hongkong. Dia memberitahukan kalau anak saya meninggal. Sumarti Ningsih kabarnya dibunuh dengan cara dimutilasi dan sudah dibungkus," katanya kepada kontributor BBC yang menemuinya di rumahnya Desa Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah pada Senin malam.

"Saya disuruh untuk tabah. Mau bagaimana lagi, itu sudah takdir,” katanya termangu.

Betapapun, ia tak menyembunyikan kemarahannya, dan menuntut agar pembunuh anaknya dihukum mati. Namun Hong Kong sudah menghapus hukuman mati sejak tahun 1993.

Ahmad juga meminta supaya jasad anaknya segera dapat dikembalikan dan dikuburkan di Indonesia.

“Saya mohon kepada pemerintah untuk membantu memulangkan anak saya. Soalnya dia masih warga negara Indonesia. Kami meminta supaya pemerintah membantu secepatnya kepulangan jasad anak saya,” ujarnya.

Tiga kali berangkat

Sumarti Ningsih, kelahiran Cilacap, 22 April 1991, ditemukan menjadi mayat di dalam sebuah kopor di sebuah apartemen di Hongkong. Ia tewas bersama seorang warga Indonesia lain yang dikenal sebagai Jesse Lorena, di sebuah apartemen milik seorang banker warga Inggris, Rurik Jutting yang merupakan tersangka pembunuh mereka.

Rurik Jutting sudah mulai diperiksa pengadilan Hong Kong, Senin (3/11) kemarin.

Didampingi isterinya, Suratmi, 49, Ahmad mengungkapkan, Sumarti Ningsih yang di Hong Kong dikenal sebagai Alice, sudah tiga kali berangkat ke Hongkong.

Pertama kali berangkat ke Hongkong pada tahun 2011. Kemudian pulang pada 2013 dan berangkat lagi pada 2013. Setelah itu, pulang tahun 2014, dan baru berangkat sepekan setelah Lebaran tahun 2014.

“Dia berangkat terakhir ke Hongkong seminggu setelah Lebaran, dengan visa turis. Katanya, hanya tiga bulan di Hongkong,”ujarnya.

Kursus disc jockey

Kontak terakhir Sumarti Ningsih dengan Ahmad terjadi pada 15 Oktober lalu.

“Waktu itu, dia telepon menanyakan kabar keluarga. Dia juga mengatakan akan pulang pada 2 November."

"Karena sudah lewat batas (waktu yang disebutkan) tidak pulang, saya kemudian SMS, tetapi tidak sampai. Namun, yang terjadi malah ada kabar soal meninggalnya anak saya,” katanya.

Rurik Jutting asal Inggris tersangka pembunuhan

Mengenai pekerjaan anaknya di Hong Kong, Ahmad mengatakan, “dia memberitahukan kepada keluarga, kalau bekerja di restoran.”

Tapi pada waktu pulang ke Indonesia selama lima bulan pada tahun 2013 lalu, Sumarti Ningsih malah kursus Disc Jockey di Jakarta dan Yogyakarta.

Warga berdatangan ke rumah keluarga Sumarti Ningsih di Cilacap, menyampaikan duka cita. 

Ibu dari Sumarti Ningsih, Suratmi, menambahkan, Sumarti Ningsih merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

“Sumarti Ningsih sudah memiliki anak bernama Muhammad Hafidz Arnovan yang kini berusia 5 tahun. Bapaknya tidak pernah ke sini sejak anaknya lahir," ujar Ahmad Kaliman.

Sekarang Hafidz masih bersekolah di Taman Kanak-kanak.

Selain harus kehilangan Sumarti untuk selamanya, keluarga Kaliman juga telah diuji dengan hilangnya putri sulungnya, Suyani, sejak enam tahun lalu.

Menurut Ahmad, Suyani yang hendak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, hilang di Stasiun Jakarta Kota dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.

"Padahal, Suyani punya seorang anak yang saat ini berusia enam tahun," katanya.

Lepas dari berita bahwa Sumarti Ningsih dan Jesse Lorena berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial di Hongkong, pemuka agama setempat, Ngatiman, 55, mengungkapkan bahwa Sumarti Ningsih tidak absen berkurban saat Idul Adha.

“Sejak bekerja di Hongkong tahun 2011 lalu, selama 3 tahun terakhir, dia terus berkurban. Seperti pada Idul Adha 2014, Oktober lalu, dia juga berkurban kambing di desa,”kata Ngatiman.

Rumah keluarga Sumarti Ningsih di Desa Gandrungmangu, CIlacap, tergolong sederhana. Rumah tembok bercat kuning dengan atap seng, yang tak menonjol dibanding rumah warga lainnya.

Setelah kematian Sumarti Ningsih tersebar, warga desa berdatangan melayat ke rumah suami isteri Ahmad Kaliman dan Suratmi, menyampaikan bela sungkawa.(bbc)

Read more »

KPK Berjanji Buka Rekam Jejak Menteri

JAKARTA, Spirit
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi rekam jejak semua menteri Kabinet Kerja. Alasannya, Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta bantuan KPK guna melacak rekam jejak para menteri yang dipilih untuk membantunya.

Ketua KPK, Abraham Samad berjanji akan membuka rekam jejak menteri-menteri itu dua hari lagi.

"Perlu saya perjelas biar clear bahwa ada 80 nama yang dikirim ke KPK dan lebih dari 10 yang diberi catatan. Oleh karena itu, saya nggak bisa mengingatnya. ‎ Akan tetapi, kalau anda memberi saya waktu satu dua hari untuk membuka filenya lagi, Insya Allah akan saya buka dan diberi tahu kepada anda (media)," kata Ketua KPK, Abraham Samad seusai melantik sekjen baru di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Saat ditanya semua menteri yang dipilih Jokowi rekamnya bersih, Abraham belum bisa menjelaskan. Ketua KPK itu meminta waktu untuk kembali membuka data.

"‎Saya lupa ya nama-nama yang ditandai itu dilantik atau enggak.  Namun, kalau anda membutuhkan, KPK akan memeriksa kembali‎,"  kata Samad.

Ia belum bisa memastikan semua menteri yang dipilih Jokowi bersih. "Saya kurang ingat jadi harus memastikannya ya karena ini konsekuensinya hukum. Jadi, saya nggak bisa mereka-reka. Oleh karena itu, saya harus lihat ulang.  Akan tetapi, apapun menurut saya apakah ada yang diberi catatan dipilih atau nggak, bukan berarti bahwa orang tidak diberi catatan akan clear sama sekali‎," tutur Samad. (dtc)

Read more »

Presiden Lantik Anggota Kabinet

Langsung Gelar Sidang Perdana
JAKARTA, Spirit
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla Senin (27/10) siang melantik menteri-menteri yang duduk dalam jajaran kabinet kerja masa bakti 2014-2019 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan empat menteri koordinator dan 30 menteri tersebut dihadiri Ibu Negara Iriana dan Mufidah Jusuf Kalla.

Selain itu, hadir pula Ketua DPR, Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua MPR, Zulkifli Hassan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, dan kepala lembaga negara lainnya.

Para menteri koordinator (menko) yang dilantik masing-masing Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdjiatno; Menko Perekonomian, Sofyan Djalil; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menko Kemaritiman, Indroyono Susilo.

Sementara menteri yang dilantik masing-masing Mensesneg, Pratikno; Mendagri, Tjahjo Kumolo; Menlu, Retno Lestari Priansari; Menhan, Ryamizard Ryacudu; Menteri Hukum dan Ham,Yassona H Laoly; Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin; Menkeu, Bambang Brodjonegoro; Mendikbud, Anis Baswedan dan Menristek dan Pendidikan Tinggi, M Nasir.
Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek; Mensos, Khofifah Indar Parawansa; Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri; Menteri Perindustrian, Saleh Husin; Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel; Menteri ESDM, Sudirman Said; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, M Basuki Hadimuljono; Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

Kemudian, Menkominfo, Rudiantara; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya; Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi, Marwan Djafar; Menteri Pertanahan dan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursildan Baldan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinov Chaniago.

Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudy Chrisnandi; Menteri BUMN, Rini Soemarno; Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga; Menteri Pariwisata, Arief Yahya; Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dan Menpora, Imam Nahrawi.

Pengangkatan menteri kabinet kerja tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 121 P 2014.

Dua wakil menteri
Seusai pelantikan menteri, Presiden juga melantik dua wakil menteri berdasarkan Keppres No. 187/M 2014 masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachir dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pelantikan tersebut antara lain mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri, AM Hendropriyono, Gubernur BI, Agus Martowardojo, Kepala BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, Wiranto, Surya Paloh, Sutiyoso, Luhut Pandjaitan dan sejumlah tokoh lainnya.

Sementara itu, seusai pelantikan, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melangsungkan sidang kabinet pertama di kantor Presiden Jakarta. Sidang kabinet berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Tancap gas
Pada kesempatan tersebut,  Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian segera bekerja sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru dapat dipenuhi.
"Kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama bekerja, tidak boleh ragu dengan kendala apapun. Termasuk kendala penataan organisasi," kata Presiden saat membuka sidang kabinet pertama di Kantor Presiden Jakarta, Senin (27/10).

Menurut K0epala Negara, perubahan nomenklatur kementerian bukan berarti fungsi-fungsi dan kerja kementerian melambat.

"Tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk penataan organisasi," tuturnya.
Joko Widodo menegaskan, menteri yang nomenklatur kementeriannya tidak masuk dalam perubahan dapat langsung bekerja.

"Menteri yang kementeriannya tidak berubah bisa bekerja dan tancap gas. Jangan lupa saat masuk ke kementerian tolong lihat perencanaan, anggaran, organisasi seperti apa, dilihat terlebih dahulu," tuturnya.

Sementara bagi menteri yang kementeriannya baru atau mengalami perubahan, Presiden meminta, agar menggunakan unit yang ada untuk proses kerja. Sementara bagi yang belum memiliki gedung dan kelengkapan agar berkoordinasi dengan menteri sekretaris negara dan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas.

Read more »

Kekerasan Anak di Bukitinggi di Selidiki

JAKARTA, Spirit

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menginvestigasi kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di daerah Bukittinggi, Sumatera Barat, yang diunduh melalui situs di internet. 

"Kedatangan kami untuk merespons kasus kekerasan ini dan untuk mengetahui secara langsung apa yang terjadi," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/10).

Edwin memaparkan, ada dua hal yang menjadi perhatian tim investigasi LPSK, yang pertama terkait adanya pemeriksaan terhadap pengunggah video kekerasan ini ke media sosial.

Ia berpendapat, pihaknya memandang pengunggah video kekerasan anak di situs Youtube itu bisa dikategorikan sebagai whistleblower karena kalau tidak ada pengunggah itu, tentu kasus ini tidak diketahui secara luas.

Namun, LPSK menyayangkan penampilan kekerasan dalam video itu yang tidak melalui sensor karena baik korban maupun pelaku sama-sama masih anak-anak sehingga sensor dinilai sebagai hal yang penting guna melindungi masa depan mereka.

Hal lainnya yang menjadi perhatian LPSK adalah harapan agar peristiwa itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan mengingat pelaku dan korbannya anak-anak.

"Berdasarkan aturan hukum, peristiwa pidana dengan korban dan pelaku anak dikembalikan kepada pihak keluarga. Ruang untuk rekonsiliasi harus dibuka sebesar-besarnya," jelasnya.

LPSK juga mengimbau kepada keluarga pelaku untuk menunjukkan empati dan simpati terhadap korban dan keluarganya agar penyelesaian secara kekeluargaan bisa ditempuh secara optimal.

Wakil Ketua LPSK menyayangkan adanya kelalaian dari pihak sekolah dalam mengawasi anak didiknya sehingga bisa terjadi kekerasan di lingkungan sekolah sehingga pihak sekolah dinilai harus diberikan sanksi. "Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini bukanlah peristiwa pertama terhadap korban," ujarnya.

Hasil investigasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan baik terhadap korban maupun pengunggah video kekerasan.

Sebagaimana diberitakan, Febby Datuak Bangso, pengunggah video dugaan penganiayaan anak SD di Buktittinggi ke situs Youtube, diperiksa Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) di Polres Bukittinggi, Senin (13/10) malam.

Pengunggah yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumbar, di Padang, Selasa (14/10), menjawab 21 pertanyaan dari pihak Kepolisian.

"Kami berprasangka baik saja dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, karena niat untuk mengunggah video itu juga baik, agar sistem pendidikan di Sumbar bisa diperbaiki dan kekerasan tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah," katanya.

Read more »

PBNU Dukung Jokowi-JK

Said Aqil Siroj: Kalau Menyimpang Pasti Kami Kritisi

JAKARTA, Spirit

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu Presiden 2014, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Bukan hanya itu, PBNU juga menyerukan agar segenap elemen bangsa kembali bersatu setelah terbelah dalam perbedaan dukungan politik sejak sebelum pencoblosan yang menimbulkan ketegangan.

Bahkan, saat itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj, yang secara pribadi mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, menyarankan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Koalisi Merah Putih itu tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti PBNU tidak menghargai hak konstitusional Prabowo-Hatta, melainkan demi meredakan suhu politik di Tanah Air yang sedemikian panas.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berprinsip bahwa demokrasi adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang sejahtera sehingga tidak selayaknya jika demi demokrasi justru mengorbankan keutuhan bangsa dan negara.

"Kita semua harus menyadari bahwa Pilpres adalah salah satu sarana untuk merawat, menjaga, dan mengembangkan keindonesiaan. Pilpres, apa pun hasil akhirnya, sama sekali bukanlah alat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan," kata Said Aqil.

Persaingan politik yang demokratis, tambah Said Aqil, tidak seharusnya mengakibatkan pertikaian, tetapi harus berujung pada kemaslahatan.

"Oleh karena itu, seruncing apa pun perbedaan dan perjuangan politik yang ditempuh tidak bisa dan tidak boleh mengalahkan persaudaraan antarsesama," kata Said Aqil.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kembali bersuara ketika aroma persaingan tidak sehat antara koalisi partai-partai politikpendukung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menyeruak di dalam parlemen. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta elite politik tidak mempertontonkan politik menang-menangan yang justru kontraproduktif bagi kepentingan bangsa.

"Mempertahankan harga diri baik, tetapi jangan berlebihan," kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat (10/10).

Dukung pemerintahan baru 

Pada hari Sabtu (18/10), ketika menerima kunjungan pimpinan MPR RI, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan dukungan NU kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Kami, NU, selalu mengedepankan konstitusi. Siapa pun yang jadi dan itu adalah pilihan rakyat, kami mendukung," kata Said Aqil.

Pernyataan dukungan kepada pemerintahan baru sebelumnya diungkapkan Said Aqil sehari setelah pengumuman pemenang Pilpres. Namun, menurut Said Aqil, dukungan NU bersifat kritis, artinya mendukung dan bahkan siap membantu sepanjang pemerintah berjalan di atas rel kebenaran dan menjalankan program menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Demi rakyat, pasti NU akan mendukung. Akan tetapi, kalau kira-kira menyimpang, pasti akan kami kritisi," kata Said Aqil saat itu.

Sikap kritis ditunjukkan PBNU ketika muncul rumor bahwa Jokowi akan menghapus Kementerian Agama dan menggantinya dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Wakil Sekjen PBNU Muhammad Sulthan Fatoni mengingatkan bahwa Kementerian Agama harus dipertahankan karena keberadaan kementerian itu tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.

Demi kemaslahatan umat, PBNU pun memberikan masukan kepada Jokowi-JK dalam menyusun kabinet, terutama menyangkut Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyarankan agar dua kementerian itu dipercayakan kepada figur dari luar partai politik.

"Supaya mereka betul-betul menjadi pelayan umat, tidak ada kepentingan sedikit pun untuk partai politik. Karena nanti yang didahulukan kepentingan partainya, bukan umatnya," kata Said Aqil.

Menurut Said Aqil, Menteri Agama akan menjadi penengah dan perekat antaragama dan menjalankan fungsi mengayomi dari sisi keagamaan dan keimanan.

"Ini harus betul-betul orang yang netral, sama sekali tidak ada partainya," katanya.

Menurut dia, seorang Menteri Agama harus memenuhi kriteria alim, paham agama, dekat dengan tokoh agama seperti dari NU atau Muhammadiyah, dan betul-betul membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius.

"Menteri Agama harus memiliki semangat toleran, tasamuh. Jangan sampai Islam Indonesia terperosok atau terkontaminasi ideologi radikal," tandasnya.

Demikian pula dengan Mendikbud. Menurut Said Aqil, Mendikbud sebaiknya bukan figur dari kalangan parpol agar bisa berkonsentrasi penuh pada tugasnya karena harus membangun konsep, ide, dan terobosan untuk membuat pendidikan semakin berkualitas.

Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj menyatakan NU sebagai ormas Islam tidak dalam posisi koalisi atau oposisi, tetapi menjalankan tugas keagamaan dalam rangka amar makruf nahi munkar. Oleh karena itu, cara menyampaikan kritik tentu berbeda dengan partai politik.

Menurut Said Aqil, kritik NU kepada pemerintah adalah demi kebaikan, konstruktif, bukan untuk menjatuhkan.

"Kita harus mengkritik pemerintah ketika dianggap kurang sukses, tetapi tetap dengan 'mauizotil hasanah' (nasihat yang baik), tidak dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan tidak berakhlak," katanya.

Read more »