New Videos from Youtube
Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan

Kementan Dorong Konsumsi Ayam dan Telur

JAKARTA, Spirit 
Kementerian Pertanian mendorong konsumsi ayam dan telur masyarakat Indonesia melalui kegiatan "Pasar Rakyat Cinta Produk Pertanian Nusantara" yang digelar di Sentral Promosi dan Pemasaran Produk Pertanian Nusantara, Pasar Minggu, Jakarta, pada 2-3 Desember 2014.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Yusni Emilia Harahap, di Jakarta, Selasa (2/12), mengatakan dorongan untuk meningkatkan konsumsi ayam dan telur dilakukan guna mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain atas konsumsi protein hewani.

"Faktanya, tingkat konsumsi kita rata-rata untuk daging ayam masih rendah yaitu 9 kilogram per kapita per tahun dan telur hanya lebih dari 100 butir per kapita per tahun," ungkapnya.

Padahal, negara tetangga seperti Malaysia saja konsumsi rata-rata daging ayam sudah mencapai 40 kg per kapita per tahun dan telur lebih dari 500 butir per kapita per tahun.

Emilia menuturkan, konsumsi daging ayam dan telur yang rendah itu perlu didorong peningkatannya. Pasalnya, telur dan daging ayam merupakan bahan makanan sumber protein hewani yang harganya terjangkau.

Dengan meningkatkan konsumsi rata-rata masyarakat, diharapkan orang Indonesia bisa memperbaiki gizi sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain menjelang masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran acara ini bisa meningkatkan kesadaran kita semua bahwa sumber protein hewani itu ada yang mudah diperoleh dan harganya relatif terjangkau," ujarnya, berharap.

Ketua Umum Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI), Don P. Utoyo, mengaku risau karena sudah hampir 10 tahun Indonesia swasembada daging ayam dan telur, tetapi konsumsinya masih sangat rendah.

"Ayam itu sudah jadi protein yang sangat murah. Bahkan telur harganya lebih murah ketimbang tahu per gram proteinnya. Tinggal bagaimana mendorong masyarakat agar terus mengonsumsi daging dan ayam," ucapnya.

Don berharap acara promosi guna meningkatkan konsumsi telur dan daging ayam juga bisa dibarengi dengan dukungan pemerintah untuk membantu pengembangan produk peternakan seperti unggas.

Pasalnya, selama ini dukungan masih minim di bidang penyimpanan, pengolahan dan pemasaran.

"Kami mengapresiasi ini sebagai langkah positif yang konkrit. Lagi-lagi, produk pertanian yang perlu itu adalah promosinya. Kami harap kerja sama dengan Kementan bisa mendukung pemasaran hasil peternakan," katanya.

Kegiatan yang digelar selama dua hari itu tak hanya memamerkan deretan produk peternakan seperti unggas aja tetapi juga aneka olahan makanan berbasis daging sapi dan susu.

Pasar yang diramaikan oleh lebih dari 400 pengunjung itu melibatkan ibu-ibu PKK sekitar kawasan Ragunan dan Pasar Minggu hingga masyarakat sekitar lokasi gedung. 

Harga Minyak Dunia Berbalik Naik

NEW YORK, Spirit
Harga minyak mentah kembali naik setelah terpuruk ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir. Harga minyak kembali terkoreksi pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). 

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari ditutup pada 69,00 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, naik 2,85 dolar AS dari tingkat penutupan Jumat (28/11), yang menghantam titik terendah sejak September 2009.

Dalam pra-pasar perdagangan elektronik, WTI merosot ke 63,72 dolar AS, tingkat yang terakhir terlihat pada Juli 2009.

Di London, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari naik 2,39 dolar AS menjadi 72,54 dolar AS per barel. Sebelumnya Brent jatuh ke 67,53 dolar AS per barel.

Harga minyak telah merosot sejak Juni didorong oleh meningkatnya pasokan dan melambatnya pertumbuhan permintaan di seluruh dunia. Penurunan dipercepat pada pekan lalu karena keputusan OPEC untuk mempertahankan batas atas (pagu) produksi meskipun pasokan global berlimpah.

"Pasar minyak telah berbalik lebih tinggi dari tingkat yang lebih rendah selama perdagangan overnight didasarkan pada evaluasi teknis yang jatuh 9,00 dolar AS sejak Rabu (26/11) yang sudah cukup untuk mengekspresikan kekecewaan atas keputusan OPEC," kata Timothy Evans dari Citi Futures.

Andy Lipow dari Lipow Oil Associates mengatakan, pasar masih melihat dampak potensial dari kebijakan tidak berubah OPEC, termasuk masa depan produksi minyak mentah serpih biaya tinggi dari AS, yang bisa menderita jika harga terus turun.

"Sekarang OPEC telah menyatakan perang harga pada minyak dengan anggota non-OPEC, orang sedang melihat apakah tingkat pertumbuhan produksi minyak di AS akan diperlemah oleh harga minyak yang lebih rendah," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa ada "beberapa short covering" karena investor yang telah bertaruh pada penurunan harga minyak dikunci dalam keuntungan setelah penurunan tajam.

Lipow memprediksi bahwa produksi minyak AS akan terus meningkat selama 12 sampai 18 bulan berikutnya, karena investasi sudah berjala. "Kemudian kita akan melihat kemungkinan sebuah perlambatan dalam pertumbuhan di AS," katanya.

Phil Flynn dari Price Futures Group menunjuk sisi negatif lainnya untuk harga, seperti data Senin menunjukkan perlambatan manufaktur di Tiongkok, konsumen energi terbesar di dunia, dan di 18 negara zona euro.

"Di atas semua itu Anda telah melihat Moody's menurunkan peringkat utang Jepang dan Swiss menolak referendum tentang kepemilikan lebih banyak dari cadangan mereka di emas dan Anda memiliki pembuatan sebuah krisis pasar komoditas," katanya.

"Minyak telah mengalami penurunan terbesar sejak 2008 dan kecuali kita segera menemukan beberapa stabilitas dalam harga komoditas, berbagai hal bisa sangat buruk." 

Tak Satu pun Produk UMKM Masuk Outlet

Minimarket Tak Berkontribusi

KARAWANG, Spirit
Keberadaan minimarket yang tersebar di wilayah Kabupaten  Karawang  tidak memberikan kontribusi berarti bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah ini. Meski begitu banyak produk UMKM tak satu pun yang masuk ke outlet pertokoan tersebut.

Perusahaan ini terkesan hanya mengambil keuntungan sebanyak mungkin dan perputaran uangnya hampir semuanya di bawa ke pusat. "Alfamart dan sejenisnya itu sangat merugikan pengusaha kecil, hampir semua pedagang kecil gulung tikar setelah adanya minimarket yang masuk ke setiap desa, keberadaan minimarket ini sangat tidak beraturan seolah ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin dengan tidak memikirkan keberadaan warung kecil disekitarnya,” kata M Soleh, warga kampung Sananga Kelurahan Adiarsa Barat, kepada Spirit Karawang, Selasa (2/12/2014).

Menurut dia, keberadaan minimarket tidak ada kontribusinya samasekali terhadap masyarakat sekitar. "Saya coba kirimkan proposal kegiatan sosial untuk masyarakat, yaitu kegiatan khitanan masal. Namun setelah proposal masuk sudah hampir sebulan baru ada jawaban, bahwa pihaknya tidak bisa membantu kegiatan tersebut dengan alasan sudah terlalu banyak yang masuk." 

Soleh berharap pemerintah menertibkan keberadaan minimarket di wilayah Kabupaten Karawang, karena selama ini dianggap telah menyalahi aturan seperti mengenai jarak minimarket dengan warung tradisional. “Sehingga keberadaan minimarket tidak seenaknya  ada di sembarang tempat, tanpa melihat dampaknya.” 

Ia menambahkan, keberadaan minimarket selama ini tidak ada kontribusinya terhadap pelaku UMKM di wilayah setempat. Produk-produk UMKM tidak bisa masuk ke minimarket. 

Sementara itu, Kepala Devisi General Affair (GA) Alfamart ,Winaryo, yang ditemui di kantornya, membenarkan produk-produk UMKM Karawang belum ada yang masuk ke minimarket ini. Ia beralasan, selama ini kesulitan berkomunikasi dengan pemerintah terkait pelaku UMKM, sehingga sulit menjalin kerjasama.

Saat ditanya tentang dana tanggung jawab sosial perusahaan (CRS), ia mengaku telah menyalurannya setiap tahun yang kebijakannya telah diatur oleh pusat.(zen)

Pengguna Gas 12 Kilogram Beralih

PEDES, Spirit
Dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat omzet penjualan gas epiji ukuran 3 kologram di Kabupaten Karawang meningkat. Pengguna gas elpiji yang biasa menggunakan tabung ukuran 12 kilogram banyak kini yang memilih menggunakan tabung elpiji berukuran 3 kilogram yang harganya masih di subsidi pemerintah.

Spirit Karawang memantau, dengan meningkatnya permintaan gas elpiji tabung 3 kilogram tersebut, berujung kepada naiknya harga di tingkat pengecer yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan sebesar Rp 16 ribu per tabung . Saat ini elpiji 3 kilogram di pengecer rata-rata dijual Rp 20  ribu per tabung.

Meningkatnya masyarakat yang menggunakan gas elpiji ukuran 3 kilogram, di ungkapkan oleh salah seorang pemilik warung yang di Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Warsih (47), penjual gas elpiji 3 kilogram. "Sekarang di desa saya ini, banyak para pengguna gas elpiji yang tadinya menggunakan tabung ukuran 12 kilogram beralih ke tabung ukuran 3 kilogram. Mungkin mereka sedikit melakukan penghematan," katanya, kepada Spirit Karawang, Selasa (2/12).

Ia menyebutkan, meningkatnya permintaan elpiji ukuran tabung 3 kilogram mengakibatkan harganya naik yang tadinya Rp 16 ribu per tabung sekarang menjadi Rp 20 ribu per tabung. Ia mengkui, untuk mendapatkan gas dari agen terbilang sulit karena harus berebutan, dan ongkos kirim ke warungnya juga meningkat akibat harga BBM naik.


Sementara salahseorang pemilik rumah makan di wilayah Kecamatan Pedes, Yuni (43), mengatakan, kini  ia beralih menggunakan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, untuk menutupi kerugian. Kalau saja ia masih menggunakan elpiji tabung ukuran 12 kilogram yang harganya Rp 120 ribu per tabung sangat membebaninya.

“Untuk mengantisipasi agar kami tidak terlalu rugi makanya kami memilih beralih menggunakan tabung ukuran 3 kilogram," katanya. (yan).

Telur Asin Karawang Tembus Asia

Permintaan Mencapai Satu Kontainer

TELUR asin asal Karawang ternyata sudah menembus pasara Asia, terutama Singapura. Ternyata Negeri Singa itu, sekitar dua tahun lalu dikabarakan meminati salah satu produk kuliner asal kota Pangkal Perjuangan ini. Melalui UD Surya Abadi Singapura telah dua kali mengimpor hampir 68 ribu butir sejak 2012 lalu.

"Pengiriman pertama sebanyak 60 ribu butir telur asin pada November 2012. Lalu, pengiriman kedua kami lakukan November 2014 sebanyak 8.000 butir. Selanjutnya, pada Januari 2015 akan kami kirim 32 ribu butir khusus untuk ke Singapura," kata pemilik usaha, Rully Lesmana, di Jakarta, Selasa (2/12).

Rully menceritakan, pihak Singapura sebenarnya meminta satu kontainer (sekitar 90 ribu butir) telur asin mentah. Namun, karena masih terhambat dalam produksi yang hanya memanfaatkan lahan peternakan seluas 1 hektare, ia hanya menyanggupi permintaan sebanyak 32 ribu butir.

"Saya punya mitra peternak di Karawang, luas lahannya sekitar 1 hektare dengan produksi telur asin sekitar 20 ribu butir," ujarnya.

Pasar Singapura menggemari produk telur asin buatan Indonesia, khususnya telur asin asal Karawang, karena dinilai lebih enak dan lebih kuat aromanya ketimbang produk serupa asal Vietnam. Menurut Rully, demi menjaga kualitas rasa, pihaknya memang sudah mengatur pola peternakan hingga memastikan proses pengolahan terbaik.

"Airnya, garamnya, bahkan abunya kami gunakan yang benar-benar sesuai standar internasional. Tapi kami usahakan semuanya 100 persen Indonesia, bahkan hingga pakan bebeknya," katanya pula.

Namun, bukan berarti jalan Rully mulus. Sebagai pemain baru, ia harus pintar-pintar menyusun strategi pemasaran agar bisa dilirik importir. 

Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan mematok harga jual di bawah harga pasaran internasional. "Pasaran harga telur asin di pasar internasional adalah Rp 2.400. Karena saya masih anak baru, kami pasang harga di bawah itu. Nanti setelah ada nilai jual, baru nanti naikkan harga." 

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Yusni Emilia Harahap, mengapresiasi berhasilnya produk unggas menembus pasar ekspor.

"Kalau satu sudah masuk, nanti pasti akan banyak yang menyusul. Dalam waktu dekat pula, harapannya produk unggas olahan kita juga bisa menembus Jepang karena sudah ada kesepakatan pasar terbuka. Ini hal yang bagus karena menggambarkan bahwa kita bisa bersaing," katanya.

Singapura adalah pasar kedua terbesar untuk produk telur asin setelah Hong Kong di kawasan Asia.

Harga Beras Naik

Karawang, Spirit 
Harga beras jenis IR 64 dan Padan wangi di pasar tradisional Karawang mengalami kenaikan.Kenaikannya ini akibat biaya operasional melonjaknya menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penurunan pasokan.

Berdasarkan pantauan, Spirit Karawang, harga beras jenis IR-64 yang semula Rp 6.800 pwer kilogram, saat ini harga beras kualitas medium tersebut naik menembus Rp 8.800-Rp 9.000 per kilogram. Padahal, diketahui harga eceran tertinggi untuk jenis beras medium yang ditetapkan pemerintah Rp 7.400 per kilogram. Sedangkan harga pembelian Bulog sesuai Inpres No 3/2012 sebesar Rp 6.600 per kilogram.

Salah seorang pegadang beras di Pasar Johar Karawang, Lukman (46), mengatakan kenaikan harga beras di pasar tersebut, mengikuti kenaikan harga distributor. Informasinya, kata dia, selain dampak biaya operasional yang tinggi, naiknya harga beras juga erat kaitannya dengan siklus musim tanam petani sehingga pasokan berkurang.

”Dipedagang lain juga sama harganya segitu. Kalau beras kualitas premium lebih mahal. Pandang wangi misalnya sekarang naik menjadi Rp10.500. Kalau beras ketan Rp 13.000 per kilogram,” kata Lukman, di kios berasanya, Minggu (30/11), kepada Spirit Karawang.

Kenaikan harga beras ini mendapat keluhan dari pembeli. Salah satunya Siti khodijah (33), ibu rumah tangga, yang tinggal di Karawang timur ini  merasa keberatan atas harga beras yang dinilai mahal. Menurut dia, hal tersebut akan menambah beban perekonomian keluarganya. 

”Iya keberatan. Inginnya pemerintah diperhatikan (harga, red) beras, agar terjangkau masyarakat,” ujar Siti.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Annazri, meminta pemerintah kabupaten memperhatikan harga beras di tingkat eceran dan distributor. Permintaan tersebut sejalan dengan inflasi akibat kenaikan harga BBM. 

”Itu kan yang paling pokok ya, supaya bisa dikendalikan," ujarnya saat berbincang dengan Spirit Karawang di Kantor BPS.(Ant)



Menteri ESDM Temui Menteri BUMN

Koordinasi soal Krisis Listrik

JAKARTA, Spirit

Krisis listrik mendapat perhatian serius dari Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Untuk itu, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini M Soemarno melakukan pertemuan membahas berbagai kendala yang dihadapi PT PLN dalam menindaklanjuti program pemerintahan untuk menambah pasokan listrik 34.000 MW sampai tahun 2019.

"Kami berkoordinasi membahas bagaimana PLN dan program percepatan listrik bisa disinergikan," kata Sudirman Said, usai menemui Rini Soermano di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Menurut Sudirman, koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN harus terus diperkuat karena banyak irisan pekerjaan antara keduanya terutama soal energi.

"Kebetulan nanti siang (27/11) ada rapat dengan Wapres Jusuf Kalla soal listrik. Jadi kita banyak bicara soal PLN dimana perlu disinergikan apa-apa yang dibutuhkan PLN agar percepatan listrik bisa direalisasikan," ujarnya.

Ia mencontohkan, masalah lahan merupakan salah satu yang krusial yang harus diselesaikan selain soal pendanaan.

"Tanah-tanah BUMN banyak yang bisa dimanfaatkan untuk tapak-tapak pembangkit listrik," ujarnya.

Untuk itu, tambah Sudirman, PLN juga butuh dukungan dari kementerian lain, misalnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Perlunya koordinasi dengan kementerian lain terkait dengan berbagai hal seperti izin untuk transmisi yang kadang-kadang melalui hutan.

Terkait dengan hal itu, Sudirman menuturkan, sudah mendengar langsung presentasi Dirut PT PLN Nur Pamudji.

"Mereka sudah siap melakukan percepatan pembangunan listrik dengan dukungan pemerintah, penyederhaan perijinan, tanah yang akan digunakan, termasuk soal pendanaan dari luar negeri," katanya.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, diperlukan tambahan pasokan listrik 34.000 MW sampai tahun 2019, dengan kebutuhan investasi untuk itu sekitar 87 miliar dolar AS.

Menkop: Simpan Pinjam Koperasi Bukan Investasi

JAKARTA, Spirit 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), AAGN Puspayoga, memastikan usaha simpan pinjam koperasi bukan kegiatan investasi karena koperasi hanya terbatas melayani anggota dan calon anggotanya. "Usaha simpan pinjam koperasi bukanlah kegiatan investasi," kata Puspayoga di Jakarta, Rabu (26/11).

Ia mengatakan koperasi memang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat tetapi dalam lingkup yang terbatas yakni hanya untuk anggota dan calon anggotanya. Menurut Menteri hal itu sudah jelas ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga jika ada yang melanggar maka akan diproses secara hukum yang berlaku.

Menteri menegaskan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi memiliki karakter yang khas yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung risiko. "Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan dengan prinsip kehati-hatian," katanya.

Pihaknya menyesalkan sampai saat ini banyak usaha investasi yang mengatasnamakan diri sebagai koperasi, padahal jika suatu usaha sudah melayani masyarakat di luar anggota maka tidak lagi layak disebut sebagai koperasi.

Fakta sebenarnya selama ini KSP layak diapresiasi karena telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian sebab usaha simpan pinjam koperasi merupakan usaha yang memutar omset terbesar dari jenis koperasi yang ada. "Dengan demikian pemberdayaan koperasi simpan pinjam merupakan langkah penting dan strategis dan memberikan warna tersendiri bgai masa depan koperasi Indonesia," katanya.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan saat ini jumlah koperasi sebanyak 200.808 unit dengan jumlah anggota mencapai 34,7 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Koperasi juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 417.891 orang.

Dari jumlah koperasi tersebut, terdapat 109.044 unit koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam koperasi dengan pinjaman yang diberikan Rp66,31 triliun dan aset Rp83,56 triliun yang disalurkan kepada ribuan nasabah. "Ini potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena dari sisi populasi koperasi simpan pinjam merupakan mayoritas terbesar," kata Puspayoga. 

MEA Peluang untuk Produk Lokal

JAKARTA, Spirit 
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 justru memberikan peluang lebih besar bagi produk lokal dan jasa Tanah Air, sepanjang mampu bersaing dengan produk asing, kata Presiden Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero), M. Arif Zainuddin.

Menurut dia, MEA harus dihadapi dengan optimistis dan yakin produk lokal bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai upaya mendorong perusahaan berkompetisi di tingkat global. "Menghadapi MEA 2015, Surveyor Indonesia telah melakukan pemetaan potensi pasar bisnis dalam negeri agar bisa lebih kompetitif," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11).

Ia mengatakan, strategi yang dikembangkan oleh Surveyor Indonesia juga sejalan dengan penguatan dan peningkatan kompetensi perusahaan melalui transformasi usaha, penguatan sumber daya manusia, pengembangan usaha, serta peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja Surveyor Indonesia, lanjut dia, dilakukan melalui pelatihan secara berkala bagi SDM, peningkatan teknologi peralatan, pembentukan bisnis proses yang lebih sederhana dan terukur, serta membangun aliansi strategis dengan berbagai perusahaan sejenis baik di dalam maupun luar negeri.

"Untuk jasa verifikasi sendiri, Surveyor Indonesia optimistis dalam menyongsong pemberlakuan MEA 2015 karena melihat terus tumbuhnya produk agro dan non agro di tanah air," katanya.

Pihaknya yakin tidak akan menyia-nyiakan peluang dari pemberlakuan MEA 2015, karena sebagai salah satu lembaga surveyor yang sudah dikenal dan teruji.

Kendati demikian, kata dia, meningkatkan "perfomance" perusahaan, Surveyor Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada pasar ASEAN semata, tapi telah masuk dalam pasar global. 

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pemerintah Siapkan Payung Hukum


JAKARTA, Spirit
Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum tentang penggunaan produksi dalam negeri. Payung hukum itu berupa Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang ditargetkan selesai pada Februari 2015, serta dapat langsung diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Targetnya Februari 2015. Harusnya, kalau sudah diundangkan, bisa berlaku saat itu juga. Kementerian boleh saja membuat aturan aturan sendiri, tapi mengacu pada itu," kata Staf Ahli P3DN Kementerian Perindustrian Ferry Yahya di Jakarta, Senin (24/11).

Ferry mengatakan, dengan adanya PP, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, misalnya kementerian/lembaga, perusahaan BUMN dan kantor pemerintah daerah dapat melaksanakan ketentuan tersebut dalam pengadaan barang dan jasa mereka.

Ferry menambahkan, dengan adanya PP tersebut, pemerintah memberikan preferensi agar industri dalam negeri mendapatkan peluang untuk memenangkan tender pengadaan barang dan jasa k/l.

Dalam hal ini, lanjutnya, industri dalam negeri boleh menawarkan barang dan jasa dengan harga 25 persen lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh industri luar negeri untuk dapat memenangkan tender.

Namun, tambahnya, industri dalam negeri tidak dapat serta merta menaikkan harga produknya, karena setelah memenangkan tender, akan ada penyesuaian harga.

"Preferensi itu sebetulnya hanya bagian dari aturan untuk produk kita bisa menang. Nanti, ada duduk bersama, negosiasi, ditanyakan kembali, bisa tidak harganya disamakan dengan peserta lelang lain," ujar Ferry.

Menurutnya, industri dalam negeri itu perlu diberi kesempatan untuk berkembang, di mana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi agar bisa dikoreksi kekurangannya sekaligus disempurnakan. 

Peluang & Tantangan MEA 2015

Karawang Spirit
Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian di daerah. Betapa tidak, melalui MEA akan terjadi integrasi yang berupa free trade area (area perdagangan bebas), penghilangan tarif perdagangan, serta pasar tenaga kerja dan pasar modal yang bebas, yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Karawang, Asep Junaedi mengatakan, dengan diberlakukannya MEA pada 2015, akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke berbagai negara di ASEAN. Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, lanjutnya, dunia usaha harus mengambil langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan, tak terkecuali sektor UKM yang berada di daerah.

“UKM di Karawang yang masuk kategori industi rumahan terdapat sebanyak 35 ribu lebih. Tak kurang, 300 di antaranya menjadi mitra binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Karawang,” kata Asep di kantornya, kepada Spirit Karawang, Senin (24/11).

Menurut dia, untuk menghadapi persaingan, pelaku UKM mesti meningkatkan wawasan tentang MEA. Selain itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas dan efisiensi produksi serta manajemen usaha yang baik, selain memperhatikan peningkatan daya serap pasar produk UKM hingga penciptaan iklim usaha yang kondusif. “Adapun persiapan UKM di Karawang dalam menghadapi era MEA 2015 sudah cukup baik. Kita terus berikan motivasi agar sektor tersebut siap bersaing.”

Masih menurut Asep, langkah Dinas Koperasi dan UMKM Karawang sangat mendorong sektor UKM untuk dapat berasaing baik secara kualitas maupun harga. “Kita dorong peningkatan kualitas barang dengan memperhatikan kuantitas, kesehatan dan kemasan barang. Hingga mengurus label halah dan barcode barang hasil produksi UKM sehingga dapat dipasarkan di Pasar Modern.”(fjr)

Industri Kreatif di Bawah Presiden

Kemenpan-RB Siapkan Payung Hukum


JAKARTA, Spirit
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat ini tengah menyiapkan dua payung hukum bagi dua institusi baru dalam bidang ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Rini Widyantini, di Jakarta, Minggu (23/11) mengatakan kedua institusi tersebut adalah Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK) dan Badan Terpadu Promosi Produk Dalam Negeri (BTPPDN).

"Kedua lembaga itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mana saat ini kami tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden untuk keduanya," kata Rini.

Menurut dia, Pemerintahan Jokowi-JK tetap berkomitmen untuk menangani pengembangan ekonomi kreatif, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Komitmen itu akan diwujudkan dengan pembentukan BPEK dan pemerintah juga akan menghidupkan kembali BTPPDN," ujarnya.

Dia menuturkan subsektor industri kreatif menjadi salah satu program "quick wins" Pemerintah Jokowi-JK dan mengindikasikan perlunya dibentuk badan yang dapat menangani isu-isu besar dalam masalah ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif merupakan urusan yang masih tersebar di beberapa instansi, nantinya BPEK bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah, guna mensinergikan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif," kata dia.

Dia menambahkan, seperti diketahui salah satu program nyata Nawa Cita (sembilan program Jokowi-JK) akan dilakukan dengan menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor perekonomian penting, di mana disinyalir dapat berkontribusi pada GDP (Gross Domestic Product) hingga 15 persen di tahun 2025 dengan prasyarat hanya konsolidasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Adapun pelaksanaan urusan promosi perdagangan merupakan penjabaran dari agenda keenam Nawa Cita, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional," katanya. (ant)

Mendag Janji Turunkan Harga Cabai

JAKARTA, Spirit
Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, berjanji segera menurunkan harga cabai yang saat ini di Jakarta mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. "Saya janji untuk segera menurunkan harga-harga," kata Rachmat saat berdialog dengan salah satu pedagang di Pasar Klender SS, Jakarta, Jumat (21/11).

Dalam kunjungan tersebut, Rachmat bersama dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, melakukan pengecekan harga-harga kebutuhan pokok, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku sejak Selasa (18/11).

Ihwal melonjaknya harga cabai, menurut Rahmat, karena kurangnya pasokan dari daerah penghasil cabai. "Cabai itu karena masalah suplai, karena kekeringan juga. Kemudian sekarang yang dipikirkan setelah kunjungan ini adalah bagaimana kita bisa memotong jalur distribusinya supaya bisa memotong biaya," ujar Rachmat.

Bahkan, menurut Rachmat, dirinya telah berbicara dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, agar barang-barang kebutuhan pokok bisa mendapatkan prioritas di pelabuhan, supaya bisa segera didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. "Saya sudah meminta kepada Menteri Perhubungan untuk memprioritaskan bahan pokok supaya tidak tertunda pengirimannya," kata Rachmat.

Berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Perdagangan, harga rata-rata cabai merah kriting di Pasar Klender SS sebesar Rp60.000 per kilogram, sementara harga di tingkat nasional pada 20 November 2014 sebesar Rp60.496 per kilogram.

Sedangkan untuk cabai merah besar Rp60.000 per kilogram, sementara harga di tingkat nasional pada 20 November 2014 sebesar Rp54.163 per kilogram. Untuk cabai rawit merah, sebesar Rp60.000 per kilogram, dan pada tingkat nasional Rp58.964 per kilogram.

Selain itu untuk kebutuhan pokok lainnya, harga rata-rata daging sapi pada tingkat nasional sebesar Rp99.766 per kilogram, daging ayam broiler Rp27.700 per kilogram, telur ayam ras Rp19.843 per kilogram, beras Rp9.063 per kilogram, dan gula pasir Rp11.156 per kilogram. 

Lonjakan Harga Cabai Bukan Dampak BBM


JAKARTA, Spirit 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berpendapat bahwa lonjakan harga komoditi cabai di Jakarta bukan karena dampak penaikan harga BBM.

"Data yang ditemukan di sini menjelaskan jika jumlah pasokan yang berpengaruh terhadap harga, bukan faktor BBM," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, Kamis (20/11).

Ia menjelaskan, pasokan berkurang karena petani cabai di sejumlah daerah di Indonesia belum mencapai masa panen, beberapa daerah di Indonesia bahkan baru memasuki masa tanam.

"Masa panen cabai sudah berakhir, sekarang masa tanam, sehingga tiga bulan ke depan pasokan tetap masih mengalami kekurangan," katanya.

Menurut informasi yang diberikan oleh para pemasok cabai, komoditi cabai di Jakarta berasal dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan beberapa daerah di Jawa Tengah.

Puspayoga mengatakan akan memaksimalkan upaya dari koperasi setempat di berbagai daerah untuk membantu proses distribusi komoditi sayuran dan cabai.

Harga cabai keriting merah mencapai Rp75 ribu sedangkan harga cabai keriting hijau Rp60 ribu, pada bulan November ini pasukan cabai mengalami penurunan sebesar 40 persen.

Ia memperkirakan pasokan akan kembali lancar sekitar bulan Januari hingga Maret, karena pada masa tersebut banyak petani cabai yang sudah panen kembali.

Sementara itu, pedagang di pasar berharap agar pemerintah bisa membantu menstabilkan harga kembali, supaya pedagang tidak kesulitan menentukan harga.

"Hal yang jelas kami ingin harga normal lagi saja, karena jika tinggi seperti ini kami juga susah menentukan harga dan pembeli juga cenderung pilih-pilih," ujar Idah, salah satu penjual cabai di Pasar Induk. 

Harga Buah-buahan pun Merangkak Naik

Karawang, Spirit
Dipicu naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), harga komoditas buah-buahan di Pasar Tradisional Karawang merangkak naik. Harga buah impor maupun buah lokal semua naik di kidaran Rp 3.000 hingg Rp 4.000 ribu pr kilogram. 
“Kenaikan harga buah sudah terasa sepekan sebelum harga BBM naik,” kata Roni (35), pedagang buah di Pasar buah jalan Dewi Sartika, Kamis (20/11). 

Berdasarkan pantauan Spirit Karawang, harga jeruk Mandarin saat ini bertengger di angka Rp 35 ribu per kilogram atau naik sebesar Rp 3.000 dari harga asal Rp 32 ribu per kilogram. Sama halnya dengan buah lokal, jeruk Medan naik menjadi Rp 34 ribu perkilogram dari harga asal Rp 28 ribu.

“Untuk buah apel impor harganya naik menjadi Rp 35 ribu per kilo. Sedangkan buah anggur Rp 60 per kilo,” ujar Roni dilapaknya, Kamis (20/11), kepada Spirit Karawang.

Menurut Roni, kenaikan harga BBM membuat orang menjadi jarang belanja buah-buahan. Hal itu berakibat jarangnya calon pembeli mengunjungi lapaknya. 
Adapun yang membeli, hanya mereka yang sudah menjadi pelanggan. “Kalau orang selewat tau harga buah-buahan mahal suka jarang jadi belanjanya. Tapi kalau yang sudah langganan, mereka mengikuti harga.”

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, Annazri, memprediksi kenaikan harga BBM sebesar Rp 2 ribu menyebabkan inflasi rata-rata sebesar 6 persen di semua daerah. Menurut dia,  inflasi akan berdampak terhadap naiknya harga-harga meski tidak signifikan.

“Naiknya harga BBm itu kebijakan fiskal. Saya lihat, pemerintah pusat sudah mengatasi inflasi tersebut menggunakan kebijakan moneter dengan menaikkan BI rate (suku bunga acuan, Red ) menjadi 7,75 persen, sehingga inflasi bisa dibendung,” katanya.(fjr)

Harga BBM Menjulang Perajin Roti pun Cemas

NAIKNYA harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang di tetapkan pemerintah pada Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB, membuat sejumlah perajin roti di Kecamatan Kutawaluya, Kabuipaten Karawang cemas. Dengan naiknya harga BBM tersebut sudah di pastikan akan berdampak terhadap naiknya sejumlah bahan baku pembuatn roti.

Kekhawatiran tersebut, antara lain terasa oleh salah seorang perajin roti, Warso (24), warga dusun Karanganyar, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya. "Dengan naiknya harga BBM sekarang, terus terang saya selaku pedagang kecil merasa sangat cemas. Biasanya kenaikan harga BBM menjadi pusat  kenaikan setiap harga barang di pasaran," kata Warso, yang sedang merapihkan daganganya, saat dtemui Spirit Karawang, kemarin.

Kalau saja BBM sudah naik seperti sekarang, lanjutnya, ia memastikan harga telur yang tadinya hanya Rp 200 ribu per peti akan naik entah berapa juga. Begitu juga terigu yang tadinya hanya Rp 400 ribu per kuintal, akan ikut ikutan pula.

“Belum lagi harga gula dan yang lainya, semua sama akan ikut naik,” keluhnya.

Sementara semua bahan baku roti pada naik, ia ragu harga roti yang dibuatnya bisa naik pula, karena calon pembeli belum tentu mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. “Jadi saya merasa sangat bingung sekali dengan kenaikan harga BBM ini.”

Bukan masalah bahan baku saja, ia pun mencemaskan biaya transportasi. Naiknya ongkos angkutan, diyakininya akan menjadi kendala saat ia mengantarkan produk rotinya ke warung-warung pengecer di sekitar Kutawaluya dan Rengasdengklok.

“Untuk mengantarkan roti ke sana, tentu akan mengeluarkan ongkos angkutan yang lumayan besar juga. Ya, kalau intinya dengan naiknya harga BBM ini, kami selaku pedagang kecil, takut usaha kami terancam bangkrut,” katanya(sopyan junior/spirit karawang)



Atasi Penyelundupan BBM

Kadin Desak Pemerintah Benahi Pusat Data Ekspor-Impor Migas
JAKARTA, Spirit
Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah untuk membenahi pusat data ekspor-impor migas untuk mengatasi penyelundupan bahan bakar minyak yang terindikasi masih kerap terjadi di sejumlah daerah.

"Selama ini terjadi penyeludupan minyak di daerah yang tidak terdeteksi, pengenaan pajak kurang terdeteksi, sehingga pendapatan negara dari pajak impor minyak pun kurang terdeteksi karena data center impor-ekspor migas Indonesia belum efektif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Natsir, Kadin Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak yang terjadi di daerah selama ini diakibatkan oleh masih terbatasnya instrumen kebijakan deteksi terkait pusat data ekspor-impor migas.

Untuk itu, ujar dia, Kadin mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk pemberantasan mafia migas di Tanah Air.

Ia mengusulkan ke Menteri Perdagangan Rachmat Gobel agar deteksi minyak didukung kebijakan tata kelola migas melalui instrumen IT termutakhir sehingga importir bisa terdaftar.

Dengan demikian, lanjutnya, maka asal minyak, jumlah minyak, serta pemakai minyak dapat terdeteksi disertai laporan Lembaga surveyor untuk kelengkapan pusat data migas.

Sebagaimana diwartakan, pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.

Presiden Jokowi mengingatkan, selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan disediakan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif," katanya.

Pengusaha dan UMKM Bersatu

Permintaan Pemkab Karawang dalam Hadapi MEA

KARAWANG, Spirit
Pemkab Karawang meminta para pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersatu menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Khusus perusahaan-perusahaan asing agar menggunakan pelaku UMKM lokal daerah ini.

Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, Sabtu (14/11), mengatakan, pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Karawang cukup pesat sejak beberapa tahun terakhir. Mulai 2013 investasi di Jabar, sekitar 40 persennya berada di daeah ini. 

"Kami memperkirakan, sektor industri di Karawang akan terus mengalami pertumbuhan hingga beberapa tahun ke depan," ujar Teddy. 

Menjelang pemberlakuan MEA 2015, para pengusaha beserta pelaku UMKM bisa bersatu. Dengan begitu, akan tercipta sumber daya manusia lokal Kabupten Karawang yang bermutu. 

Khusus perusahaan-perusahaan asing yang ada di Karawang, Sekda berharap, agar menggunakan pelaku UMKM lokal Karawang, bukan menggunakan UMKM dari negaranya. Menurut dia, perlu ada perhatian khusus terkait upaya mengembangkan sektor industri dan meningkatkan nilai investasi daerah, sehingga perkembangan industri itu tidak mengorbankan hak-hak masyarakat umum.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan kepada pihak terkait untuk melihat dan mengkaji kembali keberadaan perusahaan serta berbagai investasi di Kabupaten Karawang. "Baik investasi itu baru akan masuk ke Karawang maupun yang sudah melakukan investasi serta sudah operasional, perlu dikaji kembali apakah sudah tertib perizinan atau belum."(Ant)

Tingkat Inflasi Karawang di atas Nasional

Terpicu Perubahan Gaya Hidup 

KARAWANG, Spirit
Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Karawang memicu kenaikan tingkat inflasi di daerah ini hingg 4,39 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, mencatat kenaikain tingkat inflasi selama sepuluh bulan terakhir (Januari-Oktober 2014) tersebut lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 4.19 dalam kurun waktu yang sama. 

Sebelumnya, tingkat inflasi umum Kabupaten Karawang tahun 2013 (year-to-year) sebesar 8,87 persen. Menurut Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Karawang, Asin Saputra, kenaikan tingkat inflasi di Kabupaten Karawang lebih banyak dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi warga setempat.

“Saat ini ada fenomena semakin meningkatnya jumlah kelas menengah dalam struktur masyarakat Karawang. Peningkatan jumlah kelas menengah ini yang kemudian memicu perubahan pola gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat,” katanya kepada Spirit Karawang, Sabtu (14/11).

Sedangkan meningkatnya jumlah kelas menengah, menurut dia, akibat adanya proses transformasi dari masyarakat berbasis pertanian ke masyarakat berbasis industri. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah tersebut di antaranya terlihat dari kecenderungan mereka untuk lebih memilih mengonsumsi makanan dan minuman olahan daripada makanan pokok biasa, sehingga mereka lebih banyak membelanjakan pendapatannya di luar bahan pokok (sembako). 

 “Implikasinya, terlihat semakin menjamurnya pusat perdagangan, kuliner, rumah makan dan restoran untuk memenuhi hasrat gaya hidup dan kebutuhan mereka,” ujar Asin. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang tingkat inflasi umum Kabupaten Karawang (month- to- month) Oktober 2014 tercatat 0,4 persen, sementara inflasi makanan dan minuman olahan tercatat 0,2 persen. Jadi inflasi makanan dan minuman olahan menyumbang sebesar 50 persen terhadap tingkat inflasi umum di Kota Lumbung padi Nasional ini.

Dikatakannya, akibat perubahan pola konsumsi masyarakat tersebut juga terlihat penurunan pola konsumsi beras masyarakat Karawang yang semula sebesar 10 persen dari total pendapatan turun menjadi sebesar 8 persen. 

Terkait dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM, maka untuk menstabilkan tingkat inflasi di Kabupaten Karawang, menggunakan indikator tingkat inflasi berdasarkan nilai harga konsumen (NHK). “Maka bagi pemerintah Kabupaten Karawang ada dua tugas yang harus dilakukan, di samping mengendalikan bahan makanan pokok, juga harus dapat mengendalikan harga makanan dan minuman olahan,” ujarnya pula. 

Tapi, Asun mengakui, upaya mengendalikan harga makanan dan minuman itu sangat sulit, karena terkait dengan selera atau gaya hidup masyarakat. 

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman pemerintah sebelumnya, ketika menaikan harga BBM selama dua kali tahun 2005, dari Rp 1.800/liter menjadi Rp 2.500/liter, kemudian naik kembali menjadi Rp 4.500/liter, tingkat inflasinya tidak sampai menyentuh dua dijit, yakni berkisar 18 persen. Sementara tahun 2008 ketika terjadi kenaikan kembali harga BBM dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter dengan sistem pengalihan subsidi BBM melalui cash transfer (BLT) tingkat inflasi hanya bertengger pada kisaran 12,46 persen.

Karena itu, dengan tingkat inflasi tahun kalender nasional (Januari-Oktober 2014) sebesar  4,19 persen pemerintah optimism dampak kenaikan harga BBM sebelum akhir tahun ini tidak memengaruhi tingkat inflasi yang begitu besar. “Apalagi pengalaman pemerintah selama ini dalam mengendalikan tingkat inflasi melalui cash transfer, pengalihan subsidi BBM yang dinilai cukup efektif.(zen)


Kenaikan Harga BBM Bukan Solusi Swasembada Pangan

JAKARTA, Spirit
Anggota DPR Komisi IV, Mamur Hasanudin, di Jakarta, Jumat (14/11), mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan suatu solusi agar swasembada pangan bisa tercapai. Sementara masalah pangan nasional ada pada di soal lahan, tata niaga, bibit yang kurang berkualitas, dan pemborosan.

"Target swasembada pangan dalam tiga tahun sangat diapresiasi dan terobosan yang baik, tapi bukan seperti itu caranya," ujar Mamur dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (14/11).

Anggota DPR dari fraksi PKS tersebut menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menaikan harga BBM dan menganggap hal tersebut tidak relevan.

"Seharusnya jangan bawa-bawa kenaikan BBM untuk swasembada. Selama ini masalah pangan nasional ada di soal lahan, tata niaga, bibit yang kurang berkualitas, dan pemborosan," kata Mamur menegaskan.

Mamur menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan kementerian yang bersangkutan. Terkait dengan adanya pemborosan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo harus memperketat anggaran di seluruh kementerian dan lembaga agar tidak ada dana yang terhambur sia-sia.

"Kegiatan seminar, loka karya, dan perjalanan dinas yang tidak penting ya jangan dilaksanakan. Penghematannya bisa signifikan," ujarnya.

Menurut Mamur apabila semua kementerian dan lembaga melakukan penghematan maka akan menghasilkan ratusan milyar rupiah, bahkan mampu menembus angka triliun. "Jika itu diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa digunakan untuk membangun waduk, akan sangat membantu pencapaian target swasembada pangan." Katanya.

Harus segera  diumumkan
Sementara itu, Wapres, Jusuf Kalla, menyatakan kenaikan harga BBM memang harus segera diumumkan untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat serta menciptakan situasi perekonomian dan sosial yang lebih kondusif. "Iya (harga BBM, red) memang harus segera diumumkan. Insya Allah begitu Presiden Jokowi tiba di Indonesia segera diumumkan supaya bisa menghilangkan keragu-raguan," katanya, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, kemarin.

Pemerintah memang harus menghitung ulang, lanjut dia, karena harga minyak dunia yang turun menjadi 80 dolar per barel, sehingga hitungannya lain lagi saat harga minyak di pasaran dunia tinggi. Meskipun demikian, kata Wapres, rupiah pada saat sama juga melemah sehingga perlu dihitung ulang kombinasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. 

"Jadi berapa persen kenaikan harga BBM dengan melemahnya harga minyak dan melemahnya rupiah musti diperhitungkan lagi," ujar dia. 

Terkait dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok belakangan ini, Wapres mengatakan kenaikan bisa disebabkan berbagai alasan bukan sepenuhnya terkait rencana kenaikan harga BBM. "Kenaikan harga sembako bisa berbagai alasan. Pertama ini musim kering sehingga cabai sayur tak bisa tumbuh, kemudian karena barang impor karena rupiah melemah." 

Mengenai hubungan rencana kenaikan harga BBM sehingga harga sembako naik, Wapres menilai, hal itu lebih disebabkan adanya hubungan dengan dengan biaya angkutan. "Tapi kenaikan lebih disebabkan cuaca yang kemarau, seperti kenaikan harga cabai karena musim kering."



 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. POTRET KARAWANG - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger