Jelang Muscab Suhu Demokrat Menghangat

Bakal Kandidat Masih Tertutup

KARAWANG, Spirit 

Suhu internal Partai Demokrat Kabupaten Karawang mulai memanas menjelang digelarnya musyawarah cabang (muscab) dalam waktu dekat. Perebutan tahta ketua pada muscab kali ini, menjadi strategis menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang 2015. Dua nama kader partai berlambang mercy disebut-sebut sedang adu gengsi untuk ikut  bertarung dalam pilkada tahun depan.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karawang, dr Cellica Nurrachadiana yang juga salah satu kandidat ketua DPC, enggan berkomentar banyak. Pihaknya, secara diplomatis mengatakan ingin tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Karawang di penghujung jabatan. 

“Saya tidak mau dulu berbicara soal muscab, karena itu kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat,” ujar Cellica.

Kader-kader Partai Demokrat, diimbau dia untuk tetap solid dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Mengingat, kehadiran partai politik harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat terkait persoalan-persoalan politik di Karawang. Termasuk sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat.

“Intinya, saya harap kader partai mampu untuk solid dan menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, partai juga merupakan suatu wadah untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat dalam ranah politik praktis dan itu harus tetap dijalankan,” ujar Cellica.

Dua nama politisi Partai Demokrat yang santer diperbincangkan menjelang pilkada tahun depan, menurutnya adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. “Semua sah-sah saja mencalonkan, hari ini masyarakatlah yang menilai. Kalau untuk kami, politisi sudah tidak bisa lagi mengobral janji atau apapun, tapi mereka perlu bukti, siapa orang yang mau kerja dan melayani sebaik-baiknya,” tandasnya.

Meningkatnya suhu kondisi internal Partai Demokrat jelang Muscab kali ini, merupakan hal wajar bagi sebuah Partai Politik (Parpol). Sebagai Plt ketua DPC, Cellica pun memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun kader partai yang ingin mencalonkan diri, baik dalam Muscab maupun Pilkada nanti. Sehingga akan tercipta dinamika politik yang produktif, dengan mengedepankan integritas dan garis perjuangan partai. 

 “Mau Kang Daday atau siapapun, semua memiliki hak yang sama untuk berpolitik dan mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati. Itu sah-sah saja. Tidak ada kendala sama sekali untuk saya, itu hal yang biasa. Saya harap beliaupun begitu,” kata Cellica.

Sementara itu, H Daday Hudaya yang juga merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengungkapkan hal tak jauh berbeda dengan Cellica. Pihaknya menyatakan belum ingin membahas kearah tersebut (pilkada-red). “Kalau soal Demokrat, saya belum dulu mau berbicara soal itu. Kita tunggu nanti keputusan Januari saja, walaupun memang Demokrat akan melaksanakan muscab di bulan Oktober ini,” ungkap Daday.

 Hal yang terpenting untuk dilakukan oleh Partai Demokrat Karawang saat ini adalah memantau kondisi perpolitikan di Kabupaten Karawang, sehingga bisa ditemukan sosok yang tepat untuk memimpin Partai Demokrat Karawang. Hal ini sesuai dengan tradisi yang biasa dijalankan oleh Partai Demokrat.

 “Tentunya saya akan melobi DPP terlebih dahulu, walaupun saya merupakan orang DPP. Untuk melihat konstelasi politik di Karawang. Namun, saya yakin di Demokrat akan tetap melakukan penjaringan dalam memilih ketua DPC,” ujar mantan anggota DPR- RI dua periode tersebut.

Selain itu, pihaknya mengharap dalam memilih seorang ketua juga harus memperhatikan elektabilitas, integritas dan kapabilitas seseorang. Dimana ketiga hal tersebut, baginya akan dituangkan melalui sebuah pakta integritas yang ditanda tangani oleh setiap calon. Sehingga nantinya bisa menjamin, calon-calon yang muncul adalah kader-kader yang terbaik. 

“Saya sih sudah menandatangani pakta integritas dan terbukti selama 10 tahun saya di DPR RI bisa clean and clear, berarti saya selalu menjaga dan konsisten dengan pakta integritas itu,” tukasnya. (art)

Read more »

Anggaran Pilkada Disusun Ulang

KARAWANG, Spirit

Pemerintah Kabupaten Karawang,  akan menyusun ulang anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada yang sebelumnya dialokasikan anggaran untuk pilkada langsung.

Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, Minggu (12/10)  mengatakan, masa jabatan pasangan bupati dan wakil bupati, Ade Swara-Cellica Nurrachadiana, akan berakhir pada 2015. Sehingga pada tahun itu akan digelar Pilkada Karawang.

Pemkab Karawang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran saat pembahasan penyusunan APBD 2015 sebesar Rp 67 miliar untuk kebutuhan Pilkada 2015.

"Besaran alokasi anggaran itu sesuai pengajuan yang disampaikan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Karawang. Anggaran tersebut merupakan alokasi anggaran dengan perhitungan pilkada digelar secara langsung," katanya.

Tetapi seiring dengan keputusan DPR RI yang menyatakan Pilkada digelar secara tidak langsung atau melalui DPRD, maka perlu dikaji ulang anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan.

"Kami akan menunggu kepastian pemerintah pusat terkait pilkada yang telah ditentukan dipilih tidak langsung. Itu berkaitan dengan anggaran yang akan dialokasikan," katanya.

Kepastian dari pemerintah pusat terkait pilkada dipilih langsung atau tidak langsung tersebut perlu ditunggu. Sebab saat ini masih ada berbagai pihak yang mengajukan gugatan terkait pilkada tidak langsung.

Sekda menyatakan, anggaran Pilkada Karawang 2015 masih bisa berubah-ubah, karena keputusan sistem Pilkada belum final. Hal itu yang dinilai cukup membingungkan dalam pembahasan anggaran 2015. (Ant) 

Read more »

Bicara Pakaian Adat, Jimmy Dikecam Masyarakat

KARAWANG, Spirit

Mulutmu, harimaumu. Sekiranya adagium itu yang kurang dimengerti oleh salah satu anggota DPRD Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari. Legislator itu pada Kamis (25/9) kemarin melontarkan komentar yang cukup kontroversial terkait kebijakan baru yang mewajibkan para pegawai negeri sipil mengenakan pakaian adat Sunda.

Menurutnya, pemerintah Karawang tidak kreatif dan hanya ikut-ikutan Kabupaten Purwakarta yang notabenenya sudah menerapkan hal serupa. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Karawang tidak cocok kalau hanya menerapkan budaya Sunda. Pasalnya, ia beralibi, demografi penduduk Karawang sangatlah heterogen.

Kontan hal itu menuai kecaman dari masyarakat Karawang, khususnya pemerhati budaya dan kesenian Karawang. Banyak yang akhirnya mempertanyakan kapasitas dan kompabilitas seorang Jimmy yang kabarnya mau menyalonkan diri menjadi bupati itu.

Seorang budayawan Karawang, Herman Elfauzan menyanyangkan kata-kata yang dilontarkan legislator tersebut. Apalagi, menurutnya, anggota dewan dari partai PKB tersebut belum terlihat kerja nyatanya untuk rakyat Karawang.

“Kerja saja belum, sudah berani menyampaikan kritik penolakan terhadap sesuatu yang tidak patut dikritik dengan sentimen pribadi. Ingat, anggota dewan bukan dewa yang selalu benar,” katanya.

Kata dia, pernyataan yang dilontarkan oleh Jimmy tidak hanya melukai pemerintah, tetapi juga melukai hati masyarakat Karawang secara masif. Seharusnya, menurut Herman, seorang pemimpin janganlah punya pemikiran yang etnosenrisme. Sentimentil terhadap kesukuan.

“Dengan salam hormat kepada dewan perwakilan rakyat yang juga terhormat, saya ingin menyampaikan bahwa kalau melihat budaya, jangan melihat keberagaman penduduk. Jakarta saja yang lebih beragam dari Karawang mau mengeksiskan lagi Betawi-nya. Nah, sekarang kita mau acuh tak acuh saja dengan budaya kita,” ucapnya.

Tidak hanya Herman Elfauzan, Nace Permana pun mengecam pernyataan Jimmy. Bahkan, Ketua LSM Lodaya itu mempertanyakan identitas kesundaan dari seorang Jimmy. Ia juga menyarankan supaya Jimmy menanggalkan identitas kesundaannya kalau memang ia malu dengan budaya Sunda.

“Jangan mengaku orang Sunda kalau keberatan dengan berkembangnya budaya Sunda. Jimmy harus dipertanyakan lagi kesundaannya,” ujarnya.

Dan mengenai pernyataan Jimmy yang mengatakan Karawang itu tidak hanya suku Sunda, Nace hanya tersenyum. Nace pun mengkomparatifkannya dengan Jakarta. Menurutnya, demografi Jakarta yang lebih beragam daripada Karawang saja bisa menerapkan regulasi yang mengwajibkan para pegwainya mengenakan pakaian adat Betawai, lantas mengapa Karawang tidak bisa.

“Bahkan anak-anak SD, dalam hari-hari tertentu sudah memakai pakaian adat Betawai. Nah lantas, Karawang yang belum se-heterogen Jakarta mengapa tidak bisa menerapkan pakaian Sunda?” tanyanya retoris.

Mengenai Karawang yang selalu dibanding-bandingkan dengan Purwakarta, Nace punya pandangan lain. Memang, menurutnya, sangat menyakitkan melihat Purwakarta bisa eksis dan terkenal melalui budaya Sunda, tapi hal itu bukan berarti Karawang diharamkan meniru Purwakarta.

“Karena kenapa tidak kita meniru hal baik, bukankah Purwakarta menerapkan kebudayaan yang baik di wilayahnya,  terus kalau kita meniru hal baik itu, apakah kita juga nantinya akan baik? Pasti, pasti kita akan baik!” katanya.

Nace juga mempropagandakan supaya masyarakat beramai-ramai menolak calon pemimpin yang tidak punya keinginan untuk memajukan kebudayaan Karawang.

“Karena saya khawatir Karawang akan hancur jika berada di tangan bupati yang tidak mencintai budayanya sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, pemerhati budaya Indonesia yang berdomisili di Bandung, Man Jasad, dihubungi via seluler mengatakan bahwa orang bodohlah yang mengkotak-kotakan budaya. Budaya di nusantara, menurutnya, adalah sama.

“Jadi, ketika ada wilayah yang menerapkan salah satu budaya, maka secara implisit wilayah itu sudah menerapkan budaya nusantara secara keseluruhan, karena esensi budaya adalah value (nilai) yang ada di dalamnya,” kata lelaki yang terkenal arif tersebut. (muh)

Read more »

Cellica: UUPA Manifestasi Terhadap Kolonialisme

KARAWANG, Spirit

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) lahir dilandasi oleh perjuangan dan semangat kemerdekaan. UUPA juga merupakan manifestasi perlawanan terhadap nilai-nilai kolonialisme, perlawanan terhadap pengambilan tanah rakyat secara semena-mena, pengingkaran hak-hak masyarakat hukum adat, kepincangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta terhadap diskriminasi perlakuan terhadap rakyat Indonesia.

Demikian kata Wakil Bupati dr. Cellica Nurrachdiana dalam sambutan peringatan ulang tahun UUPA ke-54 di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, Rabu (24/9).

Menurut Cellica, dengan berlakunya UUPA maka peraturan mengenai tanah dan sumberdaya alam lainnya yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diakuinya, telah banyak yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUPA. Juga hambatan-hambatan untuk mewujudkan tanah untuk kesejahterakan rakyat dilakukan oleh BPN melalui reformasi birokrasi, perubahan kelembagaan, sehingga menjadi organisasi yang ramping, tetapi tetap kaya fungsi.

Sementara, dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan BPN RI, kata Cellica, segenap jajaran BPN RI di pusat maupun di daerah seluruh Indonesia perlu bekerjasama dan bahu membahu dengan dilandasi semangat pengabdian, keikhlasan dan persatuan dengan memberikan pelayanan secara cepat, murah, sederhana, pasti, antikorupsi, kolusi dan nepotisme.

Diketahui, kegiatan ulang tahun UUPA ke-54 yang dilaksanakan di kantor BPN Kabupaten Karawang ini dihadiri langsung kepala BPN Kabupaten Karawang, Andi Bakti, SH, MH juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kapolres, Kodim 0604, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. (zen)

Read more »

Sri Rahayu: Negara Wajib Jamin Penuh Pendidikan

KARAWANG, Spirit - Majunya suatu bangsa ditentukan kualitas pendidikan dalam memberikan jaminan pendidikan untuk masyarakat. Demikian kata Wakil Ketua DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina, Selasa (23/9). Dari sekian negara maju di dunia dapat dilihat kualitas pendidikan di negara tersebut.

Bahkan, kata Sri, ada beberapa negara maju yang menjamin pendidikan gratis untuk masyarakatnya sampai ke jenjang perguruan tinggi, seperti di Jerman. Di Jerman, tidak hanya memberikan pendidikan gratis untuk warga negaranya saja, melainkan membuka kesempatan untuk warga negara asing lainnya, dari Indonesia pun banyak yang melanjutkan pendidikan gratis di Jerman.

"Sehingga, negara wajib menjamin pendidikan bagi masyarakatnya, secara penuh dan berkualitas," kata dia, menyebutkan beberapa warga Karawang pun banyak yang melanjutkan pendidikan di Jerman.

Diakuinya, poin pendidikan salah satu hal yang menjadi prioritas perhatiannya di legislatif, agar Karawang bisa menciptakan kualias pendidikan yang bermutu dengan ditunjang anggaran besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, ditambah dengan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jadi, lanjut Sri, dengan ditunjang oleh anggaran yang begitu fantastis itu tidak ada lagi alasan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang terkendala peningkatan kualitas serta mutu pendidikannya, dari sarana dan prasarana, juga tenaga pendidiknya.

Ini pernah dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Disdikpora Karawang Sabtu (20/9/2014) kemarin di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dalam paparannya, dia menyampaikan, semua aspirasi masyarakat dan tenaga pengajar, juga sarana gedung sekolah yang sudah tidak layak gunakan lagi.

"Setelah itu, Senin kemarin, saya ketua PGRI Karawang mengunjungi gedung sekolah yang rusak, kondisinya memprihatinkan. Saya juga telah sampaikan ke Disdikpora agar mengedepankan unsur objektif dalam melakukan rotasi dan mutasi guru di lingkungan UPTD PAUD-SD," jelasnya.

Kata Sri Rahayu, fungsinya di DPRD Karawang ini untuk mengontrol lembaga eksekutif Pemkab Karawang, juga aspirasi masyarakat, selama aspirasi itu sesuai fakta. Maka, dia berkewajiban menyampaikan amanah aspirasi tersebut dan melakukan pengawasan secara intensif terhadap realisasi dari lembaga eksekutif.

Selain itu, lembaga legsilatif akan terus berupaya membenahi produk legislasi pendidikan, serta memaksimalkan aspek 'budgeting' agar tercapai tujuan pendidikan di Karawang yang berkualitas dan bermutu. (spn)

Read more »

Jimmy: Wakil Bupati Terlalu Berani Pastikan Pilkades Januari 2015

KARAWANG, Spirit 

Kesepakatan pelaksanaan Pilkades yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indoensia (Apdesi) Karawang dan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Karawang di ruang rapat Gedung Singaperbangsa beberapa waktu yang lalu mendapat kritik keras dari Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari, Rabu (22/9).

Menurut Jimmy, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana terlalu berani membubuhkan tanda tangan kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Pilkades. Pasalnya, bagi Jimmy, pelaksanaan Pilkades mustahil bisa terlaksana di bulan Januari.

“Pengalaman selama ini, yang namanya anggaran APBD tidak pernah cair untuk kegiatan pada bulan Januari,” serunya.

Dijelaskan dia, proses yang sekarang ini, di internal DPRD Karawang sendiri belum menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan, termasuk Badan Anggaran yang bertugas membahas APBD tahun 2015. Tentunya, menurut dia semestinya perlu menjadi pertimbangan Cellica dalam melakukan kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, disampaikan Jimmy KUA PPAS 2015 belum diserahkan eksekutif kepada legislatif.

“Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pembahasan anggaran bisa jadi selesai dan ditetapkan di bulan Desember 2014. Sesudah disahkan, lalu APBD tersebut dikirim ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan, dan kalau bisa cepat mungkin 2 minggu sudah kelar. Tapi kalau gak bisa, biasanya bisa sampai sebulan. Baru setelah itu, instansi terkait, dalam hal ini BPMPD mengajukan anggaran ke DPPKAD,” terangnya.

Menilik pengalaman tersebut, dikhawatirkan olehnya akan terjadi kemunduran jadwal pelaksanaan Pilkades. Sehingga, tidak mustahil sangat dimungkinkan pengunduran tersebut membuat calon-calon kepala desa akan melakukan aksi demo karena merasa dirugikan.

“Coba bayangkan, berapa biaya tiap hari yang harus dikeluarkan calon kepala desa untuk operasional pencalonannya. Padahal, calon sudah mengestimasikan biaya dengan pelaksanaan di Januari. Betapa jengkelnya, kalau sampai jadwalnya mundur,” beber Ketua DPC PKB Karawang ini.

Ketika ditanya soal kemungkinan dipergunakannya dana talangan terlebih dahulu untuk menggelar pelaksanaan Pilkades agar tetap berjalan di bulan Januari, secara diplomatis Jimmy menyatakan keraguannya. “Semua anggaran daerah yang dikeluarkan harus ada nomenklaturnya. Kalau mau menggunakan dana Rp 14,7 milyar tanpa melalui prosedur yang normal ya silahkan saja, kalau memang siap untuk “dibui”,” ujarnya sembari tersenyum.

Untuk itu, dinyatakan Jimmy, dirinya segera mendorong pimpinan DPRD untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pasalnya, jika tidak ada sudut pandang yang sama antara legislatif dan eksekutif, dikhawatirkan jadwal pelaksanaan Pilkades akan menjadi bola liar. “Kalaupun akhirnya mereka kurang berinisiatif untuk bertemu dengan legislatif, kami yang akan melangkah untuk menemuinya,” pungkasnya. (top)

Read more »