TERATIK dengan cara penyusunan RAPBD murni yang lebih cepat anggota DPRD Kabupaten Karawang, belajar ke Pemkot Pekanbaru, Provinsi Riau. Setiap tahuh, Pekanbaru terus mendapatkan Rp 22 miliar sebagai penghargaan dari pemerintah pusat.
"Sejak tiga tahun terakhir Pekanbaru terus mendapatkan penghargaan pemerintah, karena mereka lebih cepat menyusun rancangan APBD murni di mana pada tiap Juli sudah melakukan pembahasan dan diparipurnakan Agustus," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Karawang, Fendy Anwar, di Pekanbaru, Selasa (25/11).
Ia menyatakan hal tersebut terkait kunjungan kerja tiga hari 25 anggota DPRD Kabupaten Kerawang – dengan pimpinan rombongan, Ketua DPRD Kabupaten Kerawang, Toto Soeripto – ke Pemerintah Kota Pekanbaru, , dalam mempelajari penyusunan rancangan APBD murni yang dinilai sukses itu. Menurut Fendy, Pemkot Pekanbaru dinilai sukses dan lebih cepat menyusun RAPBD murni antara lain segala persiapannya sangat matang sementara itu pihak eksekutif dan legislatif kota ini sangat peduli.
Jika RAPBD murni disusun dan diparipurnakan lebih cepat, maka anggaran akan bisa segera dimanfaatkan untuk mempercepat kegiatan pembangunan khususnya infrastruktur. "APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah," ujarnya.
Sedangkan cara penyusunan RAPBD, lanjut dia, yakni Pemda mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD. Pengambilan keputusan oleh DPRD selambat-lambatnya sebulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
“Setelah disetujui oleh DPRD, maka RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah,"katanya.
Akan tetapi jika tidak disetujui, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setingi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. "Setelah APBD ditetapkan, pelaksanaann dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur, atau bupati, wali kota," katanya seraya menambahkan, melalui APBD, maka dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan.
Ia mengakui, selama ini ada kendala di Kabupaten Kerawang, belum kuatnya dukungan eksekutif untuk menyelesaikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) selain itu juga pengaruh masa transisi pergantian anggota DPRD yang baru, sehingga percepatan penyusunan RAPBD murni Kabupaten Kerawang terlambat. Keberhasilan Pemkot Pekanbaru dan Pemprov Riau pantas ditiru, ujarnya, agar Kerawang bisa memperoleh penghargaan yang sama.
Jika daerah tidak sukses menetapkan anggaran dalam waktu yang ditetapkan atau melewati Desember maka dikhawatirkan akan ada beberapa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak diturunkan oleh Pemerintah Pusat. "Ini harus dikejar, selesai kunjungan kerja ini maka Kabupaten Kerawang akan mengikuti langkah Pekanbaru dan pada Juli 2015 kita harus menyelesaikan laporan RKA, sehingga Agustus 2015 RAPBD murni sudah bisa diparipurkan dan disahkan menjadi APBD," katanya.(ak)
Posting Komentar