KARAWANG, Spirit
Membakar poster gambar Kepala Negara dalam sebuah aksi demo termasuk katagori melanggar hukum. “Saya juga pernah menjadi bagian dari aktivis dan melakukan aksi seperti itu. Namun, tidak pernah melakukan hal-hal yang nantinya akan terkait dengan masalah pelanggaran hukum,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karawang, Ace Sudiar, Rabu (19/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Ace Sudiar, terkait dengan aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Karawang, yang melancarkan aksi unjuk rasa menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya diumumkan Presiden Joko Widodo. Dalam aksi tersebut, di salah satu ruas jalan, massa HMI melakukan aksi membakar poster Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Ace mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut sudah menjadi ranah tanggung jawab pihak aparat kepolisian. Pasalnya, pihak kepolisianlah yang bakal menentukan apakah tindakan demikian merupakan pelanggaran hukum atau tidak.
“Bagi saya, demo hal yang wajar, tapi kalau sampai membakar poster takutnya dianggap penghinaan. Apalagi terhadap Kepala Negara. Itu tentu sudah tanggung jawab pihak kepolisian. Nah, kalau pihak kepolisian Karawang melaporkan ke pusat bisa saja kena pelanggaran,” katanya.
Ditanya pendapatnya terkait dengan adanya kenaikan harga BBM yang ditempuh oleh pemerintahan Jokowi, Ace menyatakan, cukup memahami langkah kebijakan tersebut. Sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya mengatakan akan ada rencana baik untuk rakyat yang akan dilakukan oleh Jokowi.
“Positive thinking aja, karena manfaat penggeseran subsidi untuk kebutuhan yang lebih krusial. Nanti juga kan dirasakan untuk semua rakyat terutama rakyat miskin,” paparnya.
Ditambakan dia, ditempuhnya kebijakan tersebut karena memang bagi pemerintahan Jokowi sudah tidak ada pilihan lain. Dan kebijakan tersebut, menurutnya sudah barang tentu melalui kajian yang mendalam dan tidak datang secara tiba-tiba.
Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, menurut Ace, tidak serta merta menaikan harga BBM dengan tujuan untuk mempersulit rakyat. Justru kebijakan tersebut, baginya secara proporsional subsidi akan benar-benar tepat diterima oleh mereka yang berhak.
“Orang-orang yang berhak mendapatkan subsidi ya orang-orang yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya serta masalah lainnya. Yakinlah Jokowi tidak ingin menyengsarakan rakyatnya,” ujarnya. (top)
Posting Komentar