Penting, Perda Kepemudaan

KARAWANG, Spirit

Komisi D DPRD Kabupaten Karawang menganggap penting  peraturan daerah (perda) yang mengatur kepemudaan.  Hal itu terlontar  atas polemik yang terkait anggaran untuk organisasi kepemudaan (OKP) dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD).

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Karawang, Ahmad Fajar,  berharap, dengan adanya perda kepemudaan tata kelola kepemudaan bisa lebih tepat sasaran. Politisasi anggaran bagi OKP, lanjut dia, kerapkali menimbulkan persepsi yang sangat beragam, sehingga, argumentasi di antara satu dengan yang lainnya berbeda. 

Kalau ada perda tersebut, kata dia, perwujudan penganggarannya bisa ditilik dari peraturan secara normatif. Selama ini, sambungnya, tidak ada pijakan jelas untuk penyusunan program penggunaan anggaran yang digunakan oleh OKP. Lain halnya, ujar dia, bila ada Perda kepemudaan, segala sesuatu akan lebih teratur, karena tertuang dalam sebuah perda.

"Yang kita mau itu jelas segala sesuatunya. Dengan adanya perda, jadi bisa jelas laporan setiap tahunnya mengenai anggaran dan apa saja yang menjadi program-programnya. Nah, programnya itu berbasis pada perda tersebut, yang kemudian diterjemahkan oleh OKP-OKP yang ada," katanya, Minggu (30/11). 

Semua diamanahkan perda, menurut dia, aturan yang menyangkut target yang harus dicapai, akan lebih tepat sasaran. Selain itu, tambahnya, perda memiliki hak paksa yang harus dipatuhi yang kemudian ada turunannya melalui peraturan bupati (perbup) yang mengatur secara teknis.

"Nah, itu lebih greget. Daripada hanya ancang-ancang program jangka panjang, sementara capaian realisasinya tidak jelas karena komitmen dari sisi aturannya yang tidak ada. Jadi, dengan adanya perda akan lebih teratur pengelolaannya," kata politisi PDI Perjuangan ini.(top)