Ketua Komisi D Minta Laksanakan UMK 2015

Karawang, Spirit
Persoalan ketentuan upah 2015 Karawang terus menggelinding. Kali ini, pendapat berbeda dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) datang dari Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Pendi Anwar.

Politisi muda Partai Demokrat ini menyambut baik ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang dengan nilai tertinggi di Jawa Barat yakni Rp 2957.450.

Ia menilai, proses penentuan UMK 2015 yang dilakukan dewan pengupahan kabupaten (depekab) sudah berjalan sebagaimana regulasi dan mekanisme diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
“Kami melihat (penentuan upah-red) sudah melalui proses dan mekanisme. Sudah disetujui oleh gubernur. Ya itulah, (upah 2015) Karawang,” kata Pendi, Senin (1/12).

Pada prinsipnya, Pendi mendukung kepada semua pihak terkait untuk menjalankan keputusan tersebut. Adapun  komplain dari pihak Apindo, menurut dia, merupakan hal yang wajar karena semua pihak mempunyai hak untuk bersikap.

“Hal yang wajar jika ada komplain ya, tak masalah.  Akan tetapi, karena sudah menjadi keputusan harus tetap  dijalankan,” ujarnya.

Sah-sah saja
Ia menuturkan, hingga saat ini belum menerima informasi resmi terkait gugatan Apindo tentang UMK Karawang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun upaya pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK 2015 ke pemerintah.

”Kalau mau ke PTUN, ya sah-sah saja. Semua pihak punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan,” katanya.

Kemudian, khusus untuk rencana upaya pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK oleh perusahaan yang tidak mampu, dia menilai, hal itu wajib dijalankan sebagaimana mekanisme dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Harus jelas ya, tidak boleh sembarangan. Harus dimusyawarahkan, harus sesuai peraturan,” ujarnya.  (fjr)