BENGKULU, Spirit
Presiden Joko Widodo mengatakan, pihak pemerintah pusat hingga daerah harus menghemat anggaran yang dapat disisihkan untuk alokasi anggaran pembangunan infrastruktur bermanfaat.
"Pusat dan daerah semuanya harus menghemat," kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Kota Bengkulu, Rabu (26/11).
Menurut Jokowi, penghematan anggaran itu harus dilaksanakan untuk dipergunakan sebanyak-banyaknya bagi anggaran pembangunan semua daerah.
Presiden mengemukakan, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam sejumlah kesempatan. Seperti saat memberikan arahan kepada para gubernur.
"Kemudian (penghematan itu) didorong untuk ke anggaran pembangunan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (17/11) mengatakan, penghematan anggaran belanja barang dan pegawai salah satunya dilakukan dengan membatasi kegiatan rapat di luar kantor.
"Penghematan ini dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain," katanya.
Sesuai kondisi
Yuddy menuturkan, langkah-langkah penghematan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing instansi, tanpa mengurangi efisiensi kinerjanya terhadap masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat senilai Rp 16 triliun dipergunakan untuk infrastruktur.
"Semuanya untuk mendukung yang diprioritaskan itu. Prioritasnya ya infrastruktur. Untuk infrastruktur juga ada prioritasnya, yang diperuntukkan peningkatan produksi pangan, irigasi, waduk, dan lain-lain," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/11).
Selain itu, menurut dia, pemerintah masih menghitung efisiensi mata anggaran lainnya yang selama ini tidak efisien.
Kartu
Presiden menyatakan, jajaran pemerintahannya bakal membenahi data terkait jumlah penerima beragam kartu kepada warga miskin yang menerima bantuan sebagai bagian kompensasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"(Ditemukan data jumlah penerima di) Kementerian Kesehatan beda, BPS beda, Kementerian Sosial beda," katanya.
Jokowi mengemukakan, bahwa pertanyaan yang layak diajukan adalah pihak pemerintahan memegang data yang mana, atau data institusi mana dipergunakan.
"Ini yang akan kami benahi. Kami akan perbaiki biar jelas," ujarnya.
Presiden juga menyatakan, sesuai target, pemerintah bakal merampungkan pendistribusian tahap awal kartu keluarga sejahtera (KKS) pada akhir tahun 2014.
Untuk itulah, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya "blusukan" ke berbagai daerah atau provinsi seperti yang telah dilakukan ke berbagai lokasi.
"Kami turun ke daerah atau provinsi biar ke depan kelihatan terang benderang dan jelas," tuturnya.
Posting Komentar