KNPI Pertanyakan Anggaran Kepemudaan Rp 200 Jt

Kepada Disdikpora Karawang
 

KARAWANG, Spirit
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Karawang mempertanyakan anggaran kepemudaan sebesar Rp 200 juta di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk peringatan Sumpah Pemuda. Sedangkan kegiatan tersebut sudah merupakan agenda tahunan KNPI.


“Kita dalam agenda sumpah pemuda, sebagai agenda rutin tahunan mengajukan anggran Rp 45 juta. Mungkin ada baiknya, anggaran sumpah pemuda yang jumlahnya Rp 200 juta bisa dimintakan kejelasannya ke disdikpora,” kata Ketua PD KNPI Kabupaten Karawang, Abdul Aziz setelah mendapat pertanyaan dari Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina, dalam dengar pendapat dengan Komisi D di ruang rapat I DPRD setempat, Kamis (27/11).


Sebelumnya, Aziz menjelaskan alokasi anggaran yang diajukan KNPI untuk APBD tahun anggaran 2015. Besarnya pengajuan anggaran tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan KNPI semata, melainkan  juga sebagai dana pembinaan OKP-OKP di Kabupaten Karawang.

"Jadi anggaran itu bukan hanya untuk KNPI. Tapi juga untuk pembinaan OKP yang berhimpun di dalamnya. Begitu pun dengan bantuan kegiatan yang dilaksanakan oleh OKP-OKP dan kegiatan masyarakat sekitar, termasuk kepada pengurus KNPI di tingkat kecamatan," ujar mantan Ketua PC PMII Karawang ini.

Ia sangat menyayangkan, jika  ada wacana pengurangan anggaran Pada 2015, karena pada 2014 KNPI dan OKP bisa membuktikan prestasinya. Seperti KNPI yang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, termasuk juga GMNI yang meraih prestasi tingkat nasional sebagai juara II dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Karawang, Emay Ahmad Maehi. Ia berharap ada sinergitas antara kaum muda dan kelompok tua, dalam hal ini pengambil kebijakan.

“Pemuda sebagai saksi baling-baling sejarah selalu mempunyai semangat yang lebih dari sekadar mengenang romantisme seperti yang dilakukan kaum tua. Jadi, bagi kami, selaku yang dituakan di KNPI, harus ada sinergitas dan kebersamaan antara keduanya untuk kemajuan Karawang,” kata mantan Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Karawang ini, di tempat yang sama.

Sementara itu, terkait pengajuan anggaran untuk KNPI Karawang dalam APBD tahun 2015, DPRD Karawang memastikan besarannya tetap diangka Rp 1,6 miliyar. "Saya akan kawal anggaran untuk KNPI dalam APBD, tetap di angka Rp 1,6 miliyar," ujar Sri Agustina Rahayu.

Ia menjelaskan, wacana pengurangan anggaran KNPI akibat terjadi kesalahpahaman antara anggota DPRD, pejabat Disdikpora, dan pengurus KNPI dalam pengajuan KUA-PPAS. Disdikpora, dinas yang menaungi KNPI, tidak bisa menjelaskan alokasi kegiatan yang ada dalam pengajuan anggaran kebutuhan KNPI. Selain itu, tambahnya, ada alokasi anggaran yang bentrok dalam draf ajuan dari Disdikpora, antara bidang Pemuda dan Olahraga (PO) dengan KNPI.

"Ini akibat kurangnya komunikasi, baik antara KNPI dengan Komisi D, maupun antara KNPI dengan Disdikpora. Makanya saat kami tanya dalam hearing beberapa waktu lalu, Pak Gunadi menjawab tidak tahu menahu tentang kebutuhan dan penggunaan anggaran KNPI," kata politisi dari partai Golkar ini.

Namun akhirnya legislator yang mewakili Dapil Karawang I, secara tegas berjanji akan mengawal anggaran KNPI dalam APBD 2015 yang akan dibahas Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Karawang. "Saya akan kawal ini sampai tuntas. Untuk kenaikannya nanti tahun depan saja, termasuk pengajuan fasilitas dan tambahan reward untuk OKP yang berprestasi."

Ketua Komisi D DPRD Karawang, Pendi Anwar, yang sangat mengapresiasi kedatangan pengurus KNPI dan perwakilan OKP untuk menemui Komisi D, sangat mendukung kebijakan KNPI untuk mempermudah distribusi anggaran bagi OKP-OKP se-Kabupaten Karawang, dengan pengalokasian satu pintu melalui KNPI. "Kalau memang perlu kita pertahankan sesuai pengajuannya sejumlah Rp 2,9 miliyar, untuk memacu semangat OKP lainya agar bisa berprestasi seperti KNPI di tingkat provinsi dan GMNI."

Sementara menurut, anggota Komisi D DPRD Karawang,  Herno, alangkah baiknya KNPI memiliki penganggaran sendiri, karena sudah diatur oleh undang-undang, begitupun halnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). "Harapan kami ke depan, KNPI pengajuan anggarannya bisa langsung sendiri, tidak lagi melalui Disdikpora, karena mereka punya undang-undang sendiri seperti KONI. Jadi akan lebih mudah mengkontrolnya."(top)