Pemerintahan Cukup Terganggu

KARAWANG, Spirit
Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurracahdiana, mengaku, menjelang proses persidangan bupati setempat, Ade Swara di Pengadilan Tipikor Jawa Barat dalam tuduhan melakukan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), cukup menggangu kinerja pemerintahan. Surat pelimpahan terbatas dalam pengambilan kebijakan menjadikan beberapa kebijakan yang lain agak terhambat

“Ya pasti ada, sedikit. Cuma kami berharap seluruh elemen birokrat untuk tetap fokus melakukan pelayanan kepada masyarakat,” kata Cellica, Rabu (26/11).

Alasan dia, adanya surat pelimpahan yang terbatas dalam pengambilan kebijakan, menjadikan beberapa kebijakan yang lain agak terhambat. Salah satu contoh, surat keterangan bagi tenaga honorer K-2 yang menjadi kewenangan Bupati dan juga dimungkinkannya segera terbit Perbup Pilkades menjadi sesuatu yang harus segera diperjelas.

Bagi Cellica, keterbatasan pelimpahan kewenangan cukup dipahami, karena beberapa kebijakan penting memang masih tetap menjadi kewenangan bupati. Jadi, katanya, sebelum ada keputusan hukum tetap, posisi Ade Swara masih Bupati.

Meski demikian, ia menjanjikan, kewajiban Pemkab Karawang untuk melayani masyarakat tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. “Insya Allah kita niatkan sekarang tidak ada sesuatu hal yang menjadi halangan, tuntutan birokrasi juga, karena kami memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Terkait wacana pemakzulan Bupati Karawang yang digagas oleh Fraksi Partai Golkar DPRD setempat, Cellica enggan berkomentar, dengan alasan ia hanya ingin fokus dalam menyelasaikan tugas diakhir masa jabatannya. Menurut dia masalah pemakzulan merupakan kewenangan legislatif.

“Saya tidak ingin berkomentar hal itu, karena saya hanya ingin bekerja selaku wakil bupati. Mudah-mudahan kami juga seluruh jajaran birokrat bisa tetap bersatu, bersama-sama membangun Karawang,” ujarnya lagi.

Diakuinya pula, pihaknya tidak terlalu ambil pusing atas kekosongan jabatan pemerintahan selama ditinggalkan Ade Swara pasca penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempo hari. Termasuk, lanjut Cellica, mengenai pengambilan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 yang langsung dikomandoinya.

“Saya rasa ini sudah dimulai, apapun kebijakan diambil oleh pemerintah, pastinya untuk kebaikan masyarakat,” katanya.(top)

Share this video :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. POTRET KARAWANG - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger