Tradisi Kekerasan Penyebab Tawuran Pelajar

KARAWANG, Spirit

Terjadinya tawuran antarpelajar yang akhir-akhir ini yang kembali marak terjadi di wilayah Kabupaten Karawang mengundang keprihatinan dari Ketua Komisi D DPRD Karawang, Pendi Anwar. Menurutnya, penyebab terjadinya tawuran antarpelajar diantaranya disebabkan tradisi turun-temurun kakak angkatan di sekolah.

“Ini permasalahan klasik yang terjadi pada generasi atau angkatan sebelumnya,” ucapnya kepada Spirit Karawang, Selasa (2/12).

Pendi menuturkan, banyak tawuran yang terjadi antarsekolah hanya karena dendam dari  alumni yang tidak terbalas dan akhirnya menjadi budaya turun temurun yang susah untuk dihapuskan atau dihilangkan dari sekolah tersebut. Apabila tawuran tetap ditumbuh-kembangkan di kalangan pelajar, maka akan menimbulkan dampak negatif berupa kerugian. Tidak hanya bagi mereka para pelajar dan sekolah yang bersangkutan, namun juga masyarakat sekitar.

“Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi semua elemen masyarakat yang peduli dengan pendidikan untuk dicarikan solusinya,” ujar politisi Demokrat ini.

Untuk itu, Pendi meminta kepada elemen Pemkab Karawang pemangku pendidikan, terutama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang agar berpikir dan bekerja keras untuk meminimalisir terjadinya tawuran antarpelajar dengan menoptimalkan satgas pelajar dan satgas anti tawuran pelajar yang baru dibentuk bertepatan dengan peringatan hari guru nasional pekan lalu.

“Kedua satgas yang sudah terbentuk itu dioptimalkan dengan menyisir daerah rawan yang sering terjadi tawuran antarpelajar usai jam sekolah,” imbuhnya.

Pendi pun kemudian memberi solusi agar tawuran antarpelajar bisa diminimalisir, yakni dengan merapatkan dua-tiga sekolah yang bermusuhan dalam satu kegiatan. Jika hal itu sering dilakukan, maka Pendi yakin lama-lama sekolah yang awalnya bermusuhan akan mencair menjadi sekolah yang bersahabat.

“Sebab akar permasalahan itu dari dendam lama turun-temurun dari kakak kelasnya, sehingga perlu dicairkan dengan mengakrabkan mereka dalam satu kegiatan” kata Pendi.

Saat disinggung perlunya sanksi administratif bagi sekolah yang siswanya sering terlibat tawuran berupa pelarangan menerima siswa baru selama satu tahun, Pendi menolaknya. Menurutnya, dia belajar dari kasus yang dialami Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah yang siswanya sering terlibat tawuran menerima siswa baru selama satu tahun, tetapi kemudian keputusan Dedi berhasil digugat oleh sekolah tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Karena hal itu melanggar HAM,” tandasnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, solusi yang efektif untuk meredam terjadinya tawuran antarpelajar ialah sekolah-sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus.

“Ada baiknya diadakan pertandingan atau acara kesenian bersama di antara sekolah-sekolah yang secara tradisional bermusuhan itu,” pungkasnya. (tif).