SPSI Kecam PT DNP dalam Unjuk Rasa di Gedung DPRD

Perusahaan Diduga PHK Sepihak

KARAWANG, Spirit

Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (2/12). Mereka menutut para wakil rakyat itu menjembatani penyelesaikan konflik antara buruh dengan manajemen Perusahaan Dai Nipon Printing (PT DNP)

Ketua SPSI Kabupaten Karawang, Ferry Nuzarly, mengecam sikap manajemen PT DNP yang  telah memberikan sanksi skorsing dirumahkan selama delapan bulan kepada lima karyawan. Sanksi dikenakan, dengan alasan mereka melakukan mogok kerja dengan tuntutan kenaikan upah sebesar 20 persen.  

Lima karyawan yang mendapat sanksi tersebut diantaranya Fredy, Amarta, Donatus, Hilman, dan Dasarta. “Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 2014. Aksi mogok kerja itu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melanggar aturan. Tapi imbas dari aksi itu lima anggota SPSI yang bekerja di PT DNP mendapat sanksi dirumahkan selama delapan bulan. Ini adalah bentuk kejahatan union busting alias pemberangusan hak berserikat,” katanya, kemarin.

Atas kejahatan yang diduga dilakukan PT DNP tersebut, lanjut dia, SPSI Karawang melaporkan hal itu kepada Polres Karawang. Hingga kini ksus tersebut sedang ditangai Satreskrim Polres Karawang. 

Selain itu, katanya, anggota SPSI Karawang yang bekerja di PT DNP berupaya memperjuangkan agar kelima temannya diterima kembali bekerja. Salah satunya dengan cara melakukan aksi unjuk rasa meminta bantuan Pemkab Karawang melalui DPRD Karawang.

Tetapi, pada November 2014 PT DNP mengeluarkan surat PHK untuk seratus karyawan. “Kami meminta kepada Pemkab Karawang melalui Disnakertras Karawang untuk ikut terlibat menyelesaikan sengketa ini. Ini adalah kesempatan bagi Disnakertrans Karawang untuk membuktikan kinerja yang prima,” katanya.

Ferry menjelaskan, pihaknya menuntut DPRD Karawang menghadirkan manajemen PT DNP dalam rapat dengar pendapat dengan SPSI Karawang, bersama anggota DPRD dan Disnakertras Karawang. Rapat tersebut, menurut dia,  penting untuk mengetahui siapa yang benar dalam sengketa tersebut.

Ferry juga mendesak Disnakertras Karawang menerjunkan tim penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap PHK secara sepihak oleh pihak PT DNP. "Kami mohon agar DPRD dan Pemkab ini serius dalam menangani permasalahan ini, karena jika terus dibiarkan akan ada berapa banyak buruh lagi yang mengalami nasib yang sama. Kami juga menduga ini adalah permainan pihak perusahaan, untuk membrangus serikat pekerja di perusahaan itu," ujar Ferry, dalam dengar pendapat antara peserta aksi dengan anggota DPRD Karawang.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Karawang, Pendi Anwar, mengatakan, pihaknya akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secepatnya dan melakukan pemanggilan terhadap manajemen PT DNP. Dia juga meminta maaf atas keterlambatan sikap yang diambil pemerintah, akibat banyaknya agenda pembahasan yang harus dilakukan oleh DPRD Karawang.

"Kami mohon maaf dari Komisi D, karena belum bisa melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan. Sebab saya pikir, dalam pertemuan yang lalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Ketua DPRD sudah bisa mengambil tindakan penyelesaian," kata Pendi.

Ia menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai tidak kooperatif terhadap usaha pemerintah dalam menjembatani penyelesaian masalah kedua belah pihak, dengan melakukan PHK. "Saya ikut prihatin dengan PHK yang dilakukan pihak perusahaan kepada 100 orang, karena jadi semakin parah dari yang awalnya hanya lima orang." 

Untuk itu, pihaknya akan langsung mengomunikasikan hal tersebut kepada Ketua DPRD Karawang agar segera melakukan pemanggilan kepada manajemen PT DNP. "Kebetulan ketua masih di luar kota, katanya sudah di Bandara untuk ke Jakarta. Nanti begitu sampai langsung saya komunikasikan, untuk membuat surat pemanggilan kepada pihak perusahaan. Kebetulan minggu depan juga ada tiga perusahaan yang kita panggil, untuk beraudiensi dan dimintai penjelasan." (tgh/top)