Dinilai Masih Kurang Proporsional dan Tak Manusiawi
KARAWANG, Spirit
Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini dinilai masih kurang proporsional. Pasalnya, anggota BPD di Kabupaten Karawang setiap bulannya hanya mendapat tunjangan sebesar Rp 400 ribu.
“Saya rasa masih kurang proporsional dan tidak manusiawi. Bisa dipakai beli apa dengan uang sebesar itu? Padahal sama-sama kita tahu, kebutuhan per bulan itu pasti lebih dari itu,” ujar Wakil Ketua Forum Komunikasi (FK) BPD Kabupaten Karawang, H Tamjid AB kepada Spirit Karawang, Selasa (18/11), menanggapi lontaran salah satu anggota DPRD Karawang beberapa waktu yang lalu.
Diungkapkan Tamjid, pihaknya telah memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, agar dilakukan kenaikan tunjangan bagi anggota BPD. Namun sampai saat ini tidak pernah ada respons dan tindak lanjut dari pengajuan tersebut.
Bagi dia, sangat disayangkan kalau anggota DPRD sampai melontarkan pernyataan semacam itu. “Apa bedanya anggota BPD dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)? Paling hanya persoalan luas wilayahnya saja, tapi kenapa tunjangannya sangat jauh berbeda,” ungkap Tamjid yang juga anggota BPD Karyamakmur Batujaya..
Hal yang sama juga dinyatakan Sekretaris FKBPD Karawang, Deden Nurdiansyah. Dia menyatakan, jika memang benar ungkapan itu dilontarkan oknum wakil rakyat saat setelah mendengarkan paparan rencana kerja anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) , bisa dipastikan oknum dewan itu tak layak duduk di lembaga politik resmi daerah.
"Saya rasa menjadi seorang politisi perlu menguasai komunikasi politik, dan ini harus menjadi catatan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen kader untuk menjadi suguhan kepada publik dalam kompetisi politik lima tahunan," ujar Deden.
Menurut dia, hal itu dimungkinkan terjadi akibat ketidakpahaman oknum terhadap institusi resmi di desa yang salah satu fungsinya sebagai check and balances bagi pemerintah desa. Padahal, tambah dia, tiga fungsi yang melekat pada DPRD sesungguhnya linier dengan BPD. "Saya sarankan oknum wakil rakyat jangan asal ngomong atau asbun kalau tidak paham tentang institusi BPD,” saran alumnus LPIA Jakarta ini.
Alangkah baiknya, bagi Deden, wakil rakyat fokus dan konsentrasi terhadap banyaknya persoalan yang harus dilakukannya. Terutama menurutnya terkait anggaran daerah tahun depan yang saat ini menjadi prioritas pembahasan di parlemen.
“Ketimbang mengotak-atik urusan tunjangan anggota BPD yang diberikan pemerintah daerah, alangkah eloknya kalau oknum tersebut mengoreksi apakah sudah pantas segala fasilitas yang didapatnya dari uang rakyat selama ini?” ujar Deden.
Selanjutnya keduanya berharap, agar Pemkab dan anggota dewan bisa mempertimbangkan keberadaan BPD dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga ke depannya bisa lebih memperhatikan kebutuhan ekonomi para anggota BPD, sebagai upaya stimulasi peningkatan kinerja anggota BPD dalam melayani masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan di desanya masing-masing. (top)
Posting Komentar