Pemkab Kelola Keuangan Akrual

KARAWANG, Spirit

Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, mengingatkan, jajarannya siap mengelola keuangan daerah mulai menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

"Kita semua sudah sepakat kalau pengelolaan keuangan daerah harus ekstra hati-hati, apalagi Karawang memiliki APBD sekitar RP 3,2 triliun," katanya, di Karawang, Selasa (4/11).

Akrual, adalah suatu metode akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan, seperti dikutip situs wikipedia.

Menurut dia, saat ini pengelolaan keuangan daerah harus sudah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Seiring dengan cukup besarnya APBD Karawang yang mencapai sekitar Rp 3,2 triliun, maka pengelolaan keuangan menjadi garda terdepan, apalagi dengan diberlakukannya sistem akrual tersebut.

Ia menilai, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual cukup bagus. Di antaranya untuk lebih menertibkan administrasi keuangan di lingkungan Pemkab Karawang.

Atas hal tersebut, untuk mempersiapkan pengelolaan keuangan berbasis akrual, Pemkab Karawang menggelar diklat mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut. Dengan diberlakukannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual itu, memberikan informasi keuangan yang lebih baik. Tapi implementasinya lebih rumit dibandingkan sebelumnya, standar akuntansi pemerintahan berbasis kas.

"Untuk kegiatan diklat diperlukan agar para pengelola keuangan bisa lebih paham tentang basis akrual itu, sehingga bisa langsung diterapkan di masing-masing organisasi perangkat daerah," ujar dia.

Kegiatan diklat seputar standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut berlangsung selama sekitar sebulan, mulai 3-28 November yang dibagi empat gelombang. Pesertanya sebanyak 144 orang, terdiri atas para pengelola keuangan dan dan kasubag keuangan dari masing-masing organsisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang.