KARAWANG, Spirit
Bola panas soal rencana impeachment (pemakzulan) Bupati Karawang Ade Swara oleh anggota DPRD Karawang terus menggelinding. Setelah sebelumnya dilontarkan oleh Sekretaris DPD Golkar Karawang Timi Nurjaman, terkait rencana pemakzulan, akhirnya diusulkan pula oleh Sekjen DPC Demokrat Karawang Nana K Kustara, meski dalam ungkapan yang hati-hati.
Sebegaimana diberitakan, Sekretaris DPD Golkar Karawang Timi Nurjaman akan mendorong Fraksi Golkar dan fraksi lainnya untuk meminta Bupati Karawang H Ade Swara mengundurkan diri, sebelum muncul interpelasi. Alasannya kekosongan jabatan Bupati Karawang sudah cukup lama, padahal banyak hal perlu diselesaikan oleh pejabat setingkat bupati.
Nana K Kustara atas usulan pemakzulan tersebut mempersilahkan anggota DPRD dari Demokrat menggunakan haknya secara dewasa berdasarkan peraturan yang ada.
"Perlu dipahami, keduanya (Ade-Cellica) diusung oleh partai gabungan dan salah satunya Demokrat sebagai partai terbesar. Kalau kita sudah jelas partai pendukung keduanya, jadi ketika bupati ada halangan seperti saat ini tentu wakil bupati lah yang harus mem-backup," ujar Nana, kepada Spirit Karawang di DPRD Karawang saat diminta komentarnya soal rencana pemakzulan Ade Swara oleh DPRD Karawang.
Peran Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana, kata Nana, merupakan konsekuensi logis sebagai wakil dari Ade Swara. Namun terkait apakah Ade Swara harus dimakzulkan atau mengundurkan diri, ia tak mau ambil pusing asalkan semua dijalankan dengan peraturan yang ada. Ia selaku pengurus partai juga enggan memberikan intervensi lebih jauh kepada kadernya di legislatif agar memberikan hak interpelasi agar memberhentikan Ade Swara.
"Apapun yang dilakukan bukan persoalan politik semata, tapi yang mendasar adalah bisa melanjutkan pembangunan Karawang ke depan, bukan karena bupati berhalangan dan wakil bupati mau jadi bupati. Kami dari Demokrat mendukung selama dijalankan dengan aturan," ujar Nana.
Nana menambahkan, yang terpenting bagi Demokrat saat ini adalah bagaimana roda pemerintahan di Karawang bisa berjalan dengan lancar dan pelayanan publik tidak terganggu dengan status Ade Swara yang ditahan KPK. Ia juga mempersilahkan jika memang DPRD berencana memakzulkan Ade Swara asalkan ditempuh dengan cara konstitusional dan demi Karawang lebih baik lagi.
"Saya pikir itu hak pribadi, dengan situasi faktual seperti ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana membawa Karawang lebih baik dan bukan persoalan subjektivitas. Tapi harus melakukan yang terbaik saja demi Karawang," katanya.
Berdasarkan pengamatan, saat ini isu soal rencana pemakzulan Bupati Karawang Ade Swara oleh DPRD ini sudah dibicarakan oleh banyak kalangan elite partai di Karawang. Bahkan bukan hanya Golkar yang berencana menggunakan hak interpelasinya di DPRD, melainkan banyak partai lain seperti Gerindra dan PDIP juga dikabarkan berencana menggunakan hak interpelasinya untuk memberhentikan Ade Swara sebagai Bupati Karawang. (fjr)
Posting Komentar