KARAWANG, Spirit
Anggaran untuk menanggulangi tingkat abrasi (penggerusan daratan oleh gelombang) di pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Karawang yang semakin meluas dinilai masih minim. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, hanya menganggarkan Rp 5 miliar yang dialokasikan oleh Dinas Binamarga dan Pengairan (BMP).Sehingga hal tersebut menuai kritikan dari anggota Komisi C DPRD Karawang yang menilai anggaran tersebut terlalu kecil untuk mengatasi abrasi di Pantura Karawang.
Menanggapi hal itu Kepala Dinas BMP Acep Jamhuri, mempunyai alasan lain terkait penganggaran tersebut. Menurut dia, penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk menambal kekurangannya akan meminta bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Anggaran Bina Marga itu berapa, misalnya Rp 100 miliar tentunya harus di bagi untuk yang lain. Kita tentunya akan mengusahakan penganggaran dari luar,” kata Kepala Dinas BMP Acep Jamhuri kepada Spirit Karawang, Senin (3/11).
Bahkan Acep, mengusulkan sebaiknya anggota DPRD yang mempunyai relasi ke pemerintah provinsi atupun pusat, sebaiknya dapat membantu memberikan jalan untuk bantuannya.
“Yang mempunyai akses, seharusnya dapat membantu, menarik dari luar ke kabupaten,” ungkapnya.
Kebutuhan pesisir yang sudah tercantum dalam detail engineering design (DED), menurut Acep, mencapai angka Rp 70 miliar.
“Tentunya kita tak ingin memaksakan anggaran harus semuanya ke sana, sehingga kita harus proporsional lah,” ucapnya.
Dia juga menilai, untuk penanganan pesisir tersebut memang harus sudah ditangani oleh pemerintah pusat, melalui kementerian kemaritiman.
“Dan itu tentunya menjadi peluang untuk pemerintah daerah bagaimana meminta dana dari pemerintah pusat atau provinsi,” ujarnya.
Menurut Acep, bisa saja hal itu dilakukan melalui aspirasi dari dewan yang berada di daerah pesisir untuk membantu penanganan pesisir.
“Lebih bagus juga kalau misalnya ada ajuan aspirasi untuk penanganan pesisir itu,” ujarnya. (gus)
Posting Komentar