KARAWANG, Spirit
Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Karawang dinilai tidak peka dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Instansi tersebut diharapakan dapat membuat anggaran yang bisa memberikan aspek manfaat untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut diungkapkan Jimmy Akhmad Zamakhsyari, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, dalam rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, Rabu (5/11).
Bagi Jimmy, hal tersebut perlu ditegaskan kepada DPK, karena DPK kurang inisiatif dan seringkali mengajukan anggarannya setiap tahun dengan substansi yang sama. “Saya minta itu harus menjadi perhatian, karena saya lihat setiap tahun anggaran DKP terkesan jalan ditempat. DKP harus lebih peka dalam menggulirkan program, “ kata Jimmy.
Dia menjelaskan, selama ini keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada di Karawang belum bisa dioptimalkan. DPK harus jeli untuk menangkap potensi daerah yang bisa berimplikasi peningkatan PAD. Dengan keberadaan menteri baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, yang mempunyai basic pengetahuan perikanan tentu menjadi peluang tersendiri.
“DPK harus menginventarisasi jumlah TPI sekaligus memfungsikan secara optimal yang bisa menambah PAD dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Ketua DPC PKB Karawang ini.
Selain itu, menurut Jimmy, DPK harus bisa melihat potensi yang ada. “Tidak bisa dipungkiri, kekayaan laut kita juga ada migas dan pasir yang luar biasa. Hal tersebut tentu perlu diperhatikan juga. Jika memang terdapat kendala pada anggaran, mari kita jalin kemitraan. Saya dan teman-teman di DPRD pastinya punya mitra di provinsi dan pusat. Karena saya akui kalau dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) jumlahnya pasti kecil,” kata Jimmy.
Akan tetapi, di sisi yang lain pihaknya mengapresiasi DPK yang merenanakan memanfaatkan zona pesisir. “Zona pesisir itu bukan hanya satu hektare atau dua hektare. Tanah tersebut sebagian besar merupakan tanah yang timbul dari laut, misalnya di Kampung Pulau Gadung. Jika dimanfaatkan tentu menarik,” katanya.
Namun demikian, menurut Jimmy, pemanfaatan tanah tersebut harus jelas peruntukannya. “Apakah untuk mangrove, penopang pelabuhan atau apa? Jadi jangan berpikir pelabuhan akan di Karawang terlebih dahulu. Karena menurut perkiraan saya pelabuhan itu akan dibangun di perbatasan Subang dan Karawang,”ucap alumnus IAIC Tasikmalaya ini.
Jadi, menurut dia, ketika pelabuhan tidak sepenuhnya berada di Karawang akan tetapi penopang pelabuhan sebagian tentu tetap berada di Karawang, seperti hotel dan gudang. “Jelas tidak mungkin bangunan-bangunan seperti itu dibangun dekat pelabuhan,” kata dia lagi.
Perbaikan ekosistem
Sementara itu, Kepala DPK Yayat Supriatna mengatakan, pihaknya tengah menggulirkan program perbaikan ekosistem laut yang ada di Karawang. Pihaknya mengaku telah diberi kewenangan untuk mengelola laut sejauh 4 mil. Sehingga, saat ini pihaknya sedang mengajukan rencana penerbitan peraturan daerah (ranperda) zona pesisir dan perda konservasi.
“Mudah-mudahan ke depan hal ini bisa segera terwujud karena memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Tangkap DPK, Abu Bukhori membeberkan, Kabupaten Karawang hanya memiliki 12 TPI. Namun, sambungnya, tidak semua berfungsi optimal, karena TPI yang besar hanya ada 3. Bahkan, imbuhnya, sampai saat ini ada yang kondisinya tidak mati dan tidak hidup. “Saya pun sering dimarahi Pak kadis terkait masalah TPI ini,” ujarnya.
Diakuinya, untuk menghidupkan geliat perekonomian di setiap TPI membutuhkan anggaran sebesar 26 miliar. “Sehingga menurut kami karena kebutuhan anggaran yang besar itulah yang menjadi kendala. Di samping juga jumlah perahu yang kita miliki pun masih terbilang kurang,” katanya. (top)
Posting Komentar