Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang masih terbilang lama. Namun, berbagai pendapat sudah mulai mengemuka, termasuk disampaikan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Karawang, Nana Kusdiyana.
Menurut Nana, kondisi sosilogis masyarakat Karawang sebagai masyarakat proletariat mempunyai kecenderungan untuk menerima siapapun yang memimpin. Karakter masyarakat proletar, katanya, lebih terbuka dengan segala kerendahan budi dan tata nilai yang selalu dipegangnya.
“Inklusivitas masyarakat Karawang telah termanifestasikan melalui bukti kehadiran warga luar yang berinteraksi baik tanpa adanya kesenjangan. Bahkan, masyarakat di sini cenderung egaliter. Hal inilah yang justru menjadi ciri dan kebanggaan masyarakat Karawang,” katanya.
Bagi Nana, pemimpin yang baik justru mengetahui seluk beluk kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bisa berbuat demi masyarakat Karawang.
Dalam konteks ini, bagi Nana, masyarakat akan lebih mengapresiasi ketika seorang calon pemimpin lebih mempunyai sense of sensitifity terhadap problematika masyarakat.
“Timbal balik dari masyarakat tentu berimbang. Ketika calon mempunyai komitmen dan sensitivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu masyarakat akan respek. Misalnya, dalam satu tahun masyarakat butuh 10 piring, 10 gelas. Siapa yang bisa memnuhi kebutuhan itu, masyarakat tentu mengapresiasinya,” tuturnya.
Menurut dia, persyaratan calon kepala daerah bukan terletak pada dari mana calon berasal, tetapi bagaimana persyaratan secara administratif untuk mengikuti pemilihan bisa terpenuhi.
“Dalam undang-undang sudah jelas, persyaratan calon semisal status sebagai WNI, syarat pendidikan, menyampaikan visi-misi, persyaratan kesehatan dan lain-lain sudah diatur. Jadi, tidak ada persyaratan daerah asal,” katanya.
Luar Karawang
Secara historis, menurut Nana, Karawang dalam catatan sejarah, pernah dipimpin Singaperbangsa yang merupakan keturunan dari Kerajaan Galuh (Ciamis). Artinya, Singaperbangsa memang bukan asli Karawang.
Demikian pula dalam perjalanan kepemimpinan Karawang masa berikutnya. Banyak bupati yang ternyata bukan putra daerah asli Karawang.
“Kalau mau belajar sejarah, sebetulnya Karawang lebih banyak dipimpin orang dari luar Karawang. Jadi, jangan sampai ketentuan yang primordialistik ini menjadi hal yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemimpin Karawang masa depan agar lebih visioner. Mengingat strategisnya Karawang sebagai salah satu penyangga ibu kota negara, mempunyai tingkat urbanisasi dan problematika sosial tinggi. Terpenting, calon pemimpin Karawang harus mengerti "need" masyarakat.
Dunia usaha
Hal senada dikatakan pengusaha Karawang, Ferri Kurrapindo. Ia mengisyaratkan, agar pemimpin Karawang ke depan mampu menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha dan investasi. Termasuk yang mampu melakukan perlindungan bagi berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Karawang.
”Dengan keberadaan Pasar Bebas ASEAN, membutuhkan sikap tegas pemda untuk selalu melakukan pembinaan dan perlindungan bagi dunia usaha,” katanya. (top)








Posting Komentar