KARAWANG, Spirit
Abrasi yang terjadi di pesisir utara Kabupaten Karawang yang kian parah, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Karawang, Saidah Anwar. Anggota dewan dari Daerah Pemilihan Karawang 3 tersebut, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk serius dan segera melakukan penanganan. Demikian diungkapkannya di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (8/10).
Sebagai wakil rakyat dari daerah utara, dirinya mengaku telah turun langsung melihat lokasi bencana abrasi. Dia berharap pihak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera menanganinya, karena abrasi telah menggerus area rumah pemukiman beberapa penduduk dan memutuskan putusnya akses jalan.
“Saya sudah turun ke lokasi. Kondisi paling parah di pantai Pisangan Desa Cemara Jaya. Akses jalan sudah putus, sehingga kendaraan roda empat harus berputar,” ungkapnya.
Ditambahkan dia, berbagai aktivitas perekonomian masyarakat sudah mulai lumpuh dan terganggu. Beberapa lahan tambak, hilang tergerus abrasi. Belum lagi untuk transportasi. Biaya operasional menjadi tinggi. Pasalnya, masyarakat yang seharusnya bisa mengangkut hasil bumi dengan kendaraan roda empat, harus bolak-balik menggunakan roda dua. “Ada di antara mereka yang justru rumahnya mulai digerus abrasi. Kalau rumah itu menjadi tempat kediaman satu-satunya, terus mereka mau kemana?” tutur Saidah.
Menurut dia, penanaman mangrove di daerah abrasi tersebut sangat telat. Pasalnya, tanaman tersebut seharusnya ditanam sebelum abrasi mengganas. “Kalau ditanam sekarang pasti akan tumbang dan hilang dihantam ombak. Jadi kalau sekarang efektifnya dengan membangun penahan gelombang. Memang saat ini sudah ada sebagian yang memasang bantalan-bantalan karet. Akan tetapi hal tersebut juga kurang efektif,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan adanya rencana dari Dinas Bina Marga dan Pengairan yang dalam Anggaran 2015 akan menganggarkan Rp 5-10 miliar untuk penanganan abrasi, pihaknya menyatakan persetujuannya. Bahkan, nilai pengajuan anggaran tersebutm, bagi Saidah masih perlu untuk ditambah, mengingat panjang abrasi sudah kian parah, di berbagai titik.
“Kalau pengajuan anggaran dari Dinas, Rp 5-10 miliar hanya cukup untuk pembangunan penahan gelombang dengan kisaran sepanjang 2 km, saya kira perlu ditambah. Nanti saya akan mengusulkan melalui Badan Anggaran DPRD Karawang, agar bisa ditambah. Kalau Cuma 2 km itu untuk wilayah mana? Kalau akan diperuntukkan bagi daerah yang paling parah, semuanya sudah parah,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri mengatakan, biaya penanganan abrasi di pesisir utara Karawang diajukan sebesar Rp 5-10 miliar di RAPBD 2015.
Pembangunan big water atau tanggul penahan gelombang diperkirakan akan memakan biaya yang cukup tinggi. Oleh karenanya, dalam rapat pertanggungjawaban, Dinas Bina Marga dan Pengairan akan memnyampaikan hal tersebut. Lantaran biaya yang diperlukan untuk membangun pemecah gelombang tersebut cukup besar, pihaknya juga akan mengajukan detail engineering design (DED) ke provinsi maupun ke pusat.
Harapannya, dengan pengajuan DED ke provinsi dan pusat, akan dapat stimulasi bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat khusus untuk penanganan abrasi yang ada di Karawang, agar wilayah penangananya pun semakin luas. (top)
Posting Komentar