Kinerja Disbudpar Dipertanyakan
KARAWANG, Spirit
Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karawang mengenai perizinan kembali dikeluhkan. Pengelola Pantai Pelangi yang juga direktur PT Pelangi Bahari Nusantara Oos Koswara, salah satu pengusaha yang mengeluhkan lambannya penerbitan perizinan bagi pengelolaan obyek wisata.
Oos juga mempertanyakan sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bagi pengembangan dunia pariwisata yang dianggap tidak maksimal. "Pengajuan perizinan atau rekomendasi ke Disbudapar sudah kita lakukan sejak bulan Mei lalu dan Disbudpar juga langsung melakukan survei. Tapi sampai hari ini perizinannya belum keluar dari BPMPT," ujar Oos kepada Spirit Karawang, Senin (13/10).
Padahal, menurut dia, seluruh administrasi perizinan operasional pendukungnya telah terpenuhi. Di antaranya, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah, tanda daftar perusahaan (TDP), izin tempat usaha dari lokasi kecamatan dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan.
Namum, pihak perusahaan tetap mengaku kesulitan dalam mendapatkan perizinan. Padahal, diakuinya niatan untuk ikut mengembangkan dunia pariwisata Karawang cukup tinggi. Melihat kondisi tersebut, pihaknya menengarai tidak berkembangnya dunia pariwisata di Karawang memang dipengaruhi oleh proses perizinan yang lamban dan terkesan bertele-tele.
Keluhan lain yang disampaikan Oos, pihaknya merasa kesulitan untuk mendeteksi sampai sejauh mana proses perizinan itu telah berjalan. "Kita juga belum tahu, apakah mandeg di Disbudpar soal rekomendasi, atau memang sudah masuk bagian perizinannya di BPMPT," ujar Oos.
Sementara itu, di tempat terpisah, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karawang, menegaskan, telah melakukan komunikasi dengan salah salah satu anggota fraksi Partai Golkar DPRD Karawang, Saidah Anwar. Salah satu fungsionaris DPD Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina menyatakan, pihak DPD Partai Golkar tidak tinggal diam seperti yang diberitakan salah satu media di Karawang.
Menurut Sri, DPD sudah mengklarifikasi kepada Saidah Anwar dan pihaknya menganggap hal itu sudah selesai. Karena manajemen perusahaan bukan di Saidah Anwar, tetapi yang menjadi Direktur PT tersebut adalah Oos Koswara, suami Saidah.
“Salah kalau DPD diam saja. Kita sudah berkomunikasi dan meminta klarifikasi terhadap Saidah Anwar. Dan pada kenyataannya, Saidah tidak masuk dalam pengelola Pantai Pelangi, seperti yang dituduhkan salah satu media di Karawang,” ungkap Wakil Ketua DPRD Karawang ini.
Ditambahkan dia, pemberitaan dengan membawa nama isntitusi organisasi partai politik terkesan pihak media tersebut terlalu berspekulasi. Apalagi, pengelolaan wisata pemancingan yang kebetulan berada di lokasi pantai sudah memenuhi persyaratan administrasi. Kalau soal perizinan pengelolaan obyek wisata agar ditanyakan saja ke isntansi terkait. Pasalnya pihak pengelola sudah menyampaikan permohonan rekomendasi ke Disbudpar.
“Kita sudah ditunjukkan oleh Saidah Anwar dan memang persyaratan perusahaan dan izin lokasinya sudah ada semua. Kalau soal izin pengelolaan wisata, tanyak saja ke Disbudpar atau BPMPT. Jangan sampai bawa-bawa partai dong,” katanya.
Agar ditelusuri
Hal yang sama juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Karawang, Suryana. Pihaknya mengharap agar sebelum ada pemberitaan harus dilakukan penelusuran data terlebih dulu. Jangan sampai media menyampaikan berita hanya sepotong-sepotong.
“Kami tegaskan, Fraksi kami akan tetap melakukan pembelaan terhadap anggotanya. Kami sudah minta kejelasan kepada Saidah, dan ternyata secara administratif sudah ada,” tegasnya.
Disesalkan pula oleh Suryana, mengapa sampai terjadi kelambanan proses perizinan yang dilakukan oleh pengelola obyek wisata tersebut. Pihaknya mengaharap, agar dinas atau instansi terkait untuk lebih responsif dan jangan bertele-tele.
“Hal-hal semacam ini, menunjukkan Disbudpar dan BPMPT memang tidak mempunyai sense untuk mengembangkan wisata. Padahal pengelolaan wisata dengan inisiatif warga Karawang, harusnya direspons dengan baik. Tinggal sebetulnya melakukan dialog untuk membahas bagi hasil atau keuntungan dari pengelolaan agar dapat menanmbah pendapatan daerah,” sesalnya.
Terakhir Suryana mengharap, agar media massa dalam pemberitaan bisa lebih fokus melakukan pencermatan terhadap obyek wisata yang benar-benar belum bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap daerah. Sehingga, hal tersebut dapat memotivasi juga bagi pengelola obyek wisata yang lain. (top)
Posting Komentar