CIBUAYA, Spirit
Diduga sejumlah aparata desa melakukan pemotongan terhadap dana dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), yang pencairannya kini sedang berlangsung di seluruh pelosok Kabupaten Karawang. Dalihnya, untuk pemerataan agar semua warga yang berhak mendapat dana tersebut menerimanya.
Ketua Koordinator Wilayah 2 LSM Kompak, A Mukron, kepada Spirit Karawang, di kantornya di jalan Raya Proklamasi Rengasdengklok menegasakan, pemotongan yang dilakukan sejumlah aparat desa tersebut merupakan pelanggaran. Namun, menurut dia, di sisi lain pihak pemerintahan desa juga akan menghadapi dilema, karena kalau saja tidak melakukan pemotongan itu warga yang tidak kebagian dana PSKS akan menghujat pihaknya.
“Sebenarnya, dengan dalih apapun, pemotongan yang dilakukan sejumlah aparat desa kepada para penerima dana PSKS itu dinyatakan salah dan memang benar-benar melanggar aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah," kata Mukron, Selasa (2/12).
Tapi, lanjut dia, bila aparat desa tidak melakukan hal tersebut, selain akan dihujat, tidak menutup kemungkinan peristiwa tahun-tahun yang lalu akibat tidak kebagian dana BLT tidak sedikit kantor desa atau aparat desa didemo warganya. “Memang ini delematisa,” kataya lagi.
Lebih daripada itu, dia mengharamkan sekaligus juga tidak mengharamkan atas pemotongan dana PSKS tersebut. Dikatakan haram, lanjutnya, sudah jelas yang melakukannya merupakan penyimpangan.
“Dan kalau di katakan tidak haram sipatnya ini kan demi keselamatan jangan sampai ada gejolak yang akan berimbas kepada pihak pemerintahan desa," ujarnya.
Ia berharap, bila memang ada pemotongan dana PSKS yang di lakukan oleh aparat desa, dengan tujuan untuk pemerataan itu harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai hasil dari pemotongan, bila ada lebihnya malah membuat untung aparatur pemerintahan desa.
“Dan kalau perlu mereka harus mempublikasikan kepada warga di desa masing-masing, berapa hasil pemotongan dan berapa dana yang di gunakan untuk pemerataan itu,” katanya.(yan)
Posting Komentar