JAKARTA, Spirit
Anggota DPR Komisi IV, Mamur Hasanudin, di Jakarta, Jumat (14/11), mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan suatu solusi agar swasembada pangan bisa tercapai. Sementara masalah pangan nasional ada pada di soal lahan, tata niaga, bibit yang kurang berkualitas, dan pemborosan."Target swasembada pangan dalam tiga tahun sangat diapresiasi dan terobosan yang baik, tapi bukan seperti itu caranya," ujar Mamur dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (14/11).
Anggota DPR dari fraksi PKS tersebut menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menaikan harga BBM dan menganggap hal tersebut tidak relevan.
"Seharusnya jangan bawa-bawa kenaikan BBM untuk swasembada. Selama ini masalah pangan nasional ada di soal lahan, tata niaga, bibit yang kurang berkualitas, dan pemborosan," kata Mamur menegaskan.
Mamur menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dilakukan melalui koordinasi terpadu dengan kementerian yang bersangkutan. Terkait dengan adanya pemborosan, lanjut dia, Presiden Joko Widodo harus memperketat anggaran di seluruh kementerian dan lembaga agar tidak ada dana yang terhambur sia-sia.
"Kegiatan seminar, loka karya, dan perjalanan dinas yang tidak penting ya jangan dilaksanakan. Penghematannya bisa signifikan," ujarnya.
Menurut Mamur apabila semua kementerian dan lembaga melakukan penghematan maka akan menghasilkan ratusan milyar rupiah, bahkan mampu menembus angka triliun. "Jika itu diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa digunakan untuk membangun waduk, akan sangat membantu pencapaian target swasembada pangan." Katanya.
Harus segera diumumkan
Sementara itu, Wapres, Jusuf Kalla, menyatakan kenaikan harga BBM memang harus segera diumumkan untuk menghilangkan keragu-raguan masyarakat serta menciptakan situasi perekonomian dan sosial yang lebih kondusif. "Iya (harga BBM, red) memang harus segera diumumkan. Insya Allah begitu Presiden Jokowi tiba di Indonesia segera diumumkan supaya bisa menghilangkan keragu-raguan," katanya, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, kemarin.
Pemerintah memang harus menghitung ulang, lanjut dia, karena harga minyak dunia yang turun menjadi 80 dolar per barel, sehingga hitungannya lain lagi saat harga minyak di pasaran dunia tinggi. Meskipun demikian, kata Wapres, rupiah pada saat sama juga melemah sehingga perlu dihitung ulang kombinasi harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.
"Jadi berapa persen kenaikan harga BBM dengan melemahnya harga minyak dan melemahnya rupiah musti diperhitungkan lagi," ujar dia.
Terkait dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok belakangan ini, Wapres mengatakan kenaikan bisa disebabkan berbagai alasan bukan sepenuhnya terkait rencana kenaikan harga BBM. "Kenaikan harga sembako bisa berbagai alasan. Pertama ini musim kering sehingga cabai sayur tak bisa tumbuh, kemudian karena barang impor karena rupiah melemah."
Mengenai hubungan rencana kenaikan harga BBM sehingga harga sembako naik, Wapres menilai, hal itu lebih disebabkan adanya hubungan dengan dengan biaya angkutan. "Tapi kenaikan lebih disebabkan cuaca yang kemarau, seperti kenaikan harga cabai karena musim kering."
Posting Komentar