KARAWANG, Spirit
Devisit Anggaran pada tahun 2014 yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar lebih, menuntut Pemkab Karawang harus bekerja keras untuk menutupinya. Berbagai cara terus diupayakan agar bisa menutupi belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,1 triliun.
"Kita masih terus berupaya menggenjot pendapatan agar bisa menutupi defisit anggaran. Saya sudah meminta DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) agar bisa bekerja lebih keras lagi untuk bisa menutup kekurangan pendapat agar semua program yang sudah direncanakan bisa berjalan," kata Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurachadiana kepada wartawan belum lama ini.
Wabup optimis tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat mengatasi defisit anggaran meski hanya memiliki sisa waktu dua bulan lagi sebelum tutup tahun anggaran 2014.
"Makanya saya sudah meminta agar TAPD bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan saya optimis kita bisa mengatasinya," katanya.
Pemkab Karawang sebelumnya memang sempat mengalami kekhawatiran terhadap besarnya defisit anggaran tersebut. Pasalnya, menjelang tutup anggaran ternyata target pendapatan daerah baru mencapai sekitar 77 persen (Rp 2,4 triliun), dari total target pendapatan Rp 3,1 triliun. Kekurangan Rp 600 miliar lebih tersebut dinyatakan cukup besar, mengingat ketersediaan sisa waktu yang sudah mepet.
Sementara itu di lain kesempatan Sekda Karawang Teddy Rusfendy S mengatakan sudah meminta penjelasan Kepala Dinas DPPKAD terkait minimnya pendapatan menjelang akhir tahun ini. "Memang ada sejumlah pos yang belum masuk realisasi pendapatannya tapi saat ini sedang kita upayakan. DPPKAD sudah kita minta agar bekerja lebih keras lagi," katanya.
Hal senada dinyatakan Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samsuri. Dia mengakui adanya sejumlah kegiatan yang terkait dengan pendapatan, namun tidak bisa memberikan hasil secara maksimal. "Salah satunya seperti bantuan provinsi yang tidak bisa dicapai secara maksimal. Akibatnya bantuan itu tidak bisa terserap," ungkap Kepala Bappeda ini.
Oleh karena itu, kata dia, sektor pendapatan asli daerah (PAD) harus lebih maksimal digenjot untuk menutupi kekurangan. Diapun menyatakan optimis hal itu bisa menutupi kekurangan pendapatan.
"Seperti dari PBB yang baru masuk 30 persen atau BPHTB yang belum maksimal. Jadi, kita minta DPPKAD bisa menggenjot lagi dalam sisa waktu ini," tandasnya. (top)
Posting Komentar