Kadin Desak Pemerintah Benahi Pusat Data Ekspor-Impor Migas
JAKARTA, SpiritKamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah untuk membenahi pusat data ekspor-impor migas untuk mengatasi penyelundupan bahan bakar minyak yang terindikasi masih kerap terjadi di sejumlah daerah.
"Selama ini terjadi penyeludupan minyak di daerah yang tidak terdeteksi, pengenaan pajak kurang terdeteksi, sehingga pendapatan negara dari pajak impor minyak pun kurang terdeteksi karena data center impor-ekspor migas Indonesia belum efektif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Natsir, Kadin Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak yang terjadi di daerah selama ini diakibatkan oleh masih terbatasnya instrumen kebijakan deteksi terkait pusat data ekspor-impor migas.
Untuk itu, ujar dia, Kadin mengapresiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk pemberantasan mafia migas di Tanah Air.
Ia mengusulkan ke Menteri Perdagangan Rachmat Gobel agar deteksi minyak didukung kebijakan tata kelola migas melalui instrumen IT termutakhir sehingga importir bisa terdaftar.
Dengan demikian, lanjutnya, maka asal minyak, jumlah minyak, serta pemakai minyak dapat terdeteksi disertai laporan Lembaga surveyor untuk kelengkapan pusat data migas.
Sebagaimana diwartakan, pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
"Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.
Presiden Jokowi mengingatkan, selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.
Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan disediakan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif," katanya.
Posting Komentar