Puluhan SDN Negeri Bermasalah

KARAWANG, Spirit
Puluhan SD negeri yang berada di Kecamatan Kotabaru berpotensi memiliki masalah ke depannya jika tidak segera dibenahi. Pasalnya, puluhan SD negeri tersebut berdiri di atas lahan bukan milik pemda Kabupaten Karawang yang seandainya pemilik lahan tersebut menggugat atau menjual lahannya, maka akan mengganggu proses belajar mengajar siswa. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Karawang, Fendi Anwar, kepada Spirit Karawang, Kamis (16/10).

Dijelaskan Fendi, dia menemukan permasalahan tersebut saat dia turun langsung mengunjungi beberapa SD negeri yang berada di dapilnya, diantaranya Kecamatan Kotabaru, pada masa reses berlangsung. Hasilnya cukup mengejutkannya, karena ternyata puluhan SD negeri di wilayah tersebut memiliki potensi masalah besar jika pihak terkait mendiamkan permasalahan tersebut dengan tidak duduk bersama untuk mencari solusinya.

 “Puluhan SD negeri di Kotabaru berdiri di atas lahan warga dan desa,” ucapnya.

Ditambahkan Fendi, permasalahan akan muncul jika warga pemilik lahan tersebut suatu saat bisa saja menuntut hak lahannya untuk dijual atau untuk kepentingan pribadi lainnya dan kemudian menyegel gedung sekolah yang pada akhirnya akan mengakibatkan proses belajar siswa terganggu.

Seharusnya, lanjutnya, pihak pemda Kabupaten Karawang dan Dinas Pendidikan bisa mengambil pelajaran dari permasalahan daerah lain yang memiliki latar belakang permasalahan yang sama dengan Kabupaten Karawang agar dampak negatifnya bisa dihindari.

“Saya tidak ingin mencari kambing hitam atas permasalahan ini, tetapi ada baiknya kita duduk bersama mencari solusinya,” pesannya.

Menurut Fendi, permasalahan pendidikan di Kabupaten Karawang seperti gunung es di atas permukaan laut. Tampak kecil di atas permukaan , tetapi besar di dasarnya. Fendi mengasumsikan, jika di satu kecamatan saja ada puluhan SD negeri yang berpotensi bermasalah, maka apabila digabung sebanyak 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang akan menghasilkan ratusan SD negeri potensi bermasalah.

“Itu pun baru satu level, yakni SD negeri. Bagaimana jika digabung lagi dengan level SMP dan SLTA, maka bisa saja ada ribuan sekolah yang berpotensi bermasalah,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD I Sri Rahayu Agustina Suroto sependapat dengan apa yang disampaikan Fendi Anwar terkait potensi masalah SD negeri yang berdiri di atas lahan bukan milik pemda Kabupaten Karawang. Diakui Sri, saat dia reses di dapilnya, yakni dapil satu, dia menemukan adanya permasalahan lain dalam dunia pendidikan di Kabupaten Karawang, diantaranya kekurangan kelas belajar, gedung sekolah sudah tidak layak lagi digunakan, bahkan ada sekolah yang meski pun sudah meluluskan siswanya, tetapi hingga saat ini masih menumpang di sekolah lain, karena belum memiliki gedung.

“SMAN I Telukjambe Barat merupakan contoh sekolah yang belum memiliki gedung meski sudah memiliki alumni siswanya,” kata politisi partai Golkar ini.

Oleh sebab itu, kata Sri, sudah sebaiknya semua pihak, terutama pemda Kabupaten Karawang dan Dinas Pendidikan serta Komisi D, untuk saling bersinergis menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan menggunakan anggaran lebih dari satu triliun dari APBD yang dimiliki Kabupaten Karawang untuk bidang pendidikan, mestinya permasalahan tersebut mulai diselesaikan secara bertahap.

Ditambahkan Sri, selain kesehatan, pendidikan harus menjadi perhatian utama semua kalangan, terutama para pengambil kebijakan. Pasalnya, dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, maka akan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat Karawang. “Salah satu indikator katalisator IPM, yaitu dengan tingkatkan pendidikan baik secara kuantitas, kualitas dan berkesinambungan,” pungkasnya. (tif)