Piutang PBB Rp 30 MiliarKARAWANG, Spirit
Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang menyatakan optimis pendapatan daerah mengalami peningkatan. Hal tersebut terungkap saat digelarnya rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD Karawang, Rabu (22/10).
Menurut Kepala DPPKAD Hadis Herdiana, dalam laporannya menyatakan, pendapatan melalui pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sampai Oktober sudah mencapai lebih dari 80 persen dari target.
“PBB dari tahun ke tahun ditargetkan meningkat, dari Rp 80 miliar menjadi Rp 94 miliar dan pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp 130 miliar dan saat ini sudah masuk Rp 116 miliar, yang didominasi oleh PBB perkotaan. Sementara untuk BPHTB, yang ditargetkan Rp 180 miliar, yang hampir sama dengan Batam, saat ini sudah terealisasi Rp 156 miliar,” ungkapnya.
Ditambahkan dia, saat ini masih terdapat juga tunggakan (piutang) PBB sebesar Rp 30 miliar, karena kondisi keadaan tanah yang masih kosong. “Tagihannya selalu kita layangkan,” katanya.
Sedangkan untuk pandapatan lain-lain yang sah, menurut Hadis, masih terkait dengan realisasi yang dilakukan oleh dinas dan OPD teknis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendi yang ikut hadir pula dalam rapat tersebut menyakini di bulan Desember serapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah (OPD) ditahun 2014 akan mencapai 90 persen. Pasalnya, alokasi dana untuk setiap OPD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni telah terserap secara keseluruhan.
"APBD murni sudah habis semua, tinggal kita optimalkan penyerapan di APBD-Perubahan saja diakhir tahun ini. Insya Allah dinas-dinas bisa menyerap anggaran sampai 90 persen," ujar Teddy kepada Spirit Karawang, Rabu (22/10).
Namun, Teddy mengungkapkan penyerapan anggaran tersebut dikecualikan bagi dua OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, yakni di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, baik faktor internal maupun eksternal.
"Disdikpora itu dalam penggunaan dana alokasi khusus (DAK) untuk program pemerintah pusat terkait pengadaan buku kurikulum 2013 terkendala faktor eksternal, yaitu pendistribusian dari pusat. Paling mungkin DAK itu bisa terserap hanya 50 persen," ungkapnya.
Sedangkan untuk Dinkes sendiri, anggaran pembangunan rumah sakit baru dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT), masih terkendala belum adanya payung hukum lokal untuk mengimplementasikan program tersebut. "Sebetulnya program dari DBHCT sudah ada, tapi sampai saat ini masih terkendala regulasi, karena belum ada peraturan bupati (Perbup)," jelas Teddy.
Pimpinan rapat, Danu Hamidi, mengaharapkan, adanya evaluasi ini menjadikan OPD dan SKPD yang menjadi leading sector dan Komisi B dapat mengupayakan target sesuai dengan perancanaan. Hal tersebut, menurutnya akan bisa memberikan deskripsi untuk melakukan kegiatan lanjutan di APBD tahun 2015 yang sebentar lagi akan dibahas oleh DPRD.
“Capaian yang sudah dipaparkan, dengan sisa waktu dua bulan kami harapkan bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan lagi agar bisa terealisasi sesuai target,” harapnya saat memimpin rapat bersama Suci Nurwinda. (top)
Posting Komentar