7 Prioritas Kerja untuk Wabup
KARAWANG, Spirit
Pasca ditangkapnya Bupati Karawang secara otomatis kendali kepemimpinan ada pada wakil bupati (Wabup) dan sekretaris daerah (Sekada). Dengan kompleksitas problematika yang terjadi di Kota Pangkal Perjuangan ini, tentu banyak harapan agar Cellica selaku Wakil Bupati mampu untuk memberikan solusi. Setidaknya dari problematika tersebut, ada tujuh prioritas kerja yang harus diutamakan dan segera dilakukan oleh Cellica.
Hal tersebut di ungkapkan Ketua Yayasan Putra Karawang, Mahar Kurnia dalam acara Diskusi untuk Karawang bersama pengurus yayasan dan mitra lembaga. Mitra lembaga yang sempat hadir di acara tersebut antara lain, LSM, pengusaha, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan dan awak media di Galeri Putra Karawang , Komplek Galuh Mas Telukjambe.
Ketujuh prioritas tersebut, menurut Mahar, adalah perlunya peningkatan pelayanan birokrasi yang sementara waktu ini masih banyak dikeluhkan oleh masyaratakt terkait perizinan, pengurusan dokumen termasuk kedisplinan pegawai. Selanjutnya ketersediaan lapangan kerja bagi para lulusan SMU/SMK, termasuk persoalan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan outsourching (alih daya)
“Di sini perlu diupayakan program padat karya sekaligus penciptaan iklim kondusif bagi investasi daerah,” katanya.
Dia juga mengatakan, prioritas selanjutnya terkait persoalan lingkungan hidup. Meski sepele, Cellica harus mampu meminimalisasi potensi gesekan sosial yang tentu dampaknya menghambat pembangunan. Persoalan sampah, taman kota, dan alih fungsi lahan termasuk dalam maket besar lingkungan hidup.
Prioritas selanjutnya yang harus dikerjakan, yakni persoalan kesehatan. Menurut Mahar, keberadaan program BPJS harus menjadi beban Pemkab Karawang, agar secara kontinu melakukan sosialisasi program ini hingga ke tingkat desa. “ Pada kenyataannya, masih banyak temuan, masyarakat mayoritas belum tahu dan mengerti tentang program BPJS tersebut,” kata dia.
Penataan kota
Rendahnya pengelolaan tata kota Karawang, menurut dia, merupakan prioritas pula yang harus jadi perhatian. “Kita harus belajar dari kabupaten tetangga, pendapatan daerahnya jauh di bawah Karawang,namun mampu mengelola dan menata kota dan infrastruktur yang baik,” paparnya.
Sementara itu, problematika pengelolaan potensi kekayaan sumber daya alam Karawang, bagi Mahar masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan kekayaan gunung di Karawang selatan dan pantai di utara, masih belum direspons pemkab sebagai potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Tentu kalau hal ini dapat dikelola dengan baik, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus sumber PAD,” katanya.
Terakhir yang harus diprioritaskan pula, yakni adalah pendidikan. Pendidikan saat ini, menurutnya memang masih jauh dari harapan untuk menberdayakan generasi bangsa sebagai manusia seutuhnya. Terutama terkait dengan persoalan pendidikan karakter dan budi pekerti.
“Pergeseran nilai-nilai yang penuh dengan kearifan lokal sebagai budaya bangsa harus menjadi perhatian serius semua pihak. Kesantunan, akhlakkul karimah dan sopan satun sebagai nilai-nilai luhur harus benar-benar ditanamkan kepada generasi muda Karawang,” ujarnya.
Harapannya, semua pihak dan elemen di Kota Pangkal Perjuangan dapat bersinergi untuk berpartisipasi menyukseskan prioritas beban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Saya yakin, apabila LSM dan Ormas yang ada bersedia untuk berjalan beriringan apabila memang dilibatkan. Berilah mereka dengan perhatian, tentu mereka pun secara otomatis dapat diajak untuk bekerja,” ujarnya penuh keyakinan.
Acara diskusi yang dikemas dengan model obrolan sati tersebut, dihadiri beberapa komponen, antara lain HPPI, GMI,GP Ansor, FPI, NU, JMPH,dan beberapa perwakilan lainnya. (top)
Posting Komentar