KARAWANG, Spirit
Belum adanya tindakan penanganan terhadap bencana abrasi di Pantai Utara (Pantura) Karawang, semakin dikeluhkan masyarakat. Salah satunya oleh Ketua Forum Komunikasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (FK KKPMP) Kabupaten Karawang, Wanusuki. Dia juga menyesalkan kelambanan pemerintah kabupaten setempat yang miskin inisiatif dalam penanganan bencana tersebut.
Disebutkan dia, bencana abrasi yang semakin menghebat tersebut, sebetulnya sudah pernah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi di Dusun Pisangan Cemara Jaya Cibuaya pada pertengahan September 2013. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Karawang Teddy Rusfendi S, Kepala Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri dan salah satu kontraktor ikut hadir. Namun sampai tahun 2015 sudah akan habis, tak ada satupun kegiatan untuk penanganan.
"Jadi sudah 2 tahun lebih abrasi ini hanya dijadikan pemandangan oleh pemkab. Tragis betul. Apa pemkab sengaja membiarkan agar memang dusun itu habis dulu," ungkap Wanusuki.
Dia menerangkan, abrasi telah melenyapkan lahan tambak masyarakat. Termasuk juga menyebabkan kondisi satu-satunya Jalan Raya Cemara Jaya sebagai sarana dan akses vital masyarakat telah terputus. Lalu lintas barang dari desa tetangga sering mengalami keterlambatan. Sehingga masyarakat pun dengan terpaksa harus bersabar untuk memenuhi kebutuhannya.
"Luas tambak ikan dan udang 1.018 hektare di Cemara Jaya telah lenyap. Beberapa pemukiman penduduk pun sama. Mereka banyak kehilangan mata pencaharian, termasuk banyak yang bertempat tinggal di tempat pemakaman umum dan tanggul tambak milik orang lain," ujar Wanusuki.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu, masyarakat sukarela bergotong royong melakukan penanganan. Tetapi hal itu tidak mampu mengatasi besarnya gerusan ombak yang semakin mengganas. Alhasil, jerih payah masyarakat pun tidak berbekas.
"Kita sudah sering melakukan swadaya sesuai kemampuan. Tetapi, karena memang gerusan ombaknya sangat keras, hasilnya pun nihil," tandasnya.
Harapan Wanusuki, , dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, pemkab dapat melakukan penanganan melalui dana kebencanaan. Hal tersebut, bagi Wanasuki karena sudah masuk kondisi darurat.
"Yang namanya pangan dan papan itu menjadi kebutuhan manusia. Dan tentu, karena mereka sudah kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, harusnya pemkab lebih sensistif dengan derita masyarakat. Harusnya, ini sudah termasuk dalam bencana kemanusiaan, yang sudah emergency," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri, menyatakan, dalam anggaran 2015, direncanakan akan dianggarkan penanganan abrasi sebesar Rp 5-10 miliar. Hal tersebut akan dipergunakan untuk membangun penahan gelombang (breakwater), sehingga dapat menahan laju gerusan daratan. Anggaran tersebut, menurutnya dapat dipergunakan membangun penahan gelombang sepanjang kurang lebih 1-1,5 km.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Karawang, Saidah Anwar agak turut kecewa. Pasalnya, panjang kerusakan pesisir utara Karawang sudah sangat luar biasa. Sehingga, pihaknya mengaharap agar dinas teknis dapat melakukan terobosan anggaran tambahan dari pemerintah pusat atau provinsi agar hasil penanganannya lebih panjang lagi.(top)
Belum adanya tindakan penanganan terhadap bencana abrasi di Pantai Utara (Pantura) Karawang, semakin dikeluhkan masyarakat. Salah satunya oleh Ketua Forum Komunikasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (FK KKPMP) Kabupaten Karawang, Wanusuki. Dia juga menyesalkan kelambanan pemerintah kabupaten setempat yang miskin inisiatif dalam penanganan bencana tersebut.
Disebutkan dia, bencana abrasi yang semakin menghebat tersebut, sebetulnya sudah pernah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi di Dusun Pisangan Cemara Jaya Cibuaya pada pertengahan September 2013. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Karawang Teddy Rusfendi S, Kepala Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri dan salah satu kontraktor ikut hadir. Namun sampai tahun 2015 sudah akan habis, tak ada satupun kegiatan untuk penanganan.
"Jadi sudah 2 tahun lebih abrasi ini hanya dijadikan pemandangan oleh pemkab. Tragis betul. Apa pemkab sengaja membiarkan agar memang dusun itu habis dulu," ungkap Wanusuki.
Dia menerangkan, abrasi telah melenyapkan lahan tambak masyarakat. Termasuk juga menyebabkan kondisi satu-satunya Jalan Raya Cemara Jaya sebagai sarana dan akses vital masyarakat telah terputus. Lalu lintas barang dari desa tetangga sering mengalami keterlambatan. Sehingga masyarakat pun dengan terpaksa harus bersabar untuk memenuhi kebutuhannya.
"Luas tambak ikan dan udang 1.018 hektare di Cemara Jaya telah lenyap. Beberapa pemukiman penduduk pun sama. Mereka banyak kehilangan mata pencaharian, termasuk banyak yang bertempat tinggal di tempat pemakaman umum dan tanggul tambak milik orang lain," ujar Wanusuki.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu, masyarakat sukarela bergotong royong melakukan penanganan. Tetapi hal itu tidak mampu mengatasi besarnya gerusan ombak yang semakin mengganas. Alhasil, jerih payah masyarakat pun tidak berbekas.
"Kita sudah sering melakukan swadaya sesuai kemampuan. Tetapi, karena memang gerusan ombaknya sangat keras, hasilnya pun nihil," tandasnya.
Harapan Wanusuki, , dengan kondisi yang semakin memprihatinkan, pemkab dapat melakukan penanganan melalui dana kebencanaan. Hal tersebut, bagi Wanasuki karena sudah masuk kondisi darurat.
"Yang namanya pangan dan papan itu menjadi kebutuhan manusia. Dan tentu, karena mereka sudah kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, harusnya pemkab lebih sensistif dengan derita masyarakat. Harusnya, ini sudah termasuk dalam bencana kemanusiaan, yang sudah emergency," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Acep Jamhuri, menyatakan, dalam anggaran 2015, direncanakan akan dianggarkan penanganan abrasi sebesar Rp 5-10 miliar. Hal tersebut akan dipergunakan untuk membangun penahan gelombang (breakwater), sehingga dapat menahan laju gerusan daratan. Anggaran tersebut, menurutnya dapat dipergunakan membangun penahan gelombang sepanjang kurang lebih 1-1,5 km.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Karawang, Saidah Anwar agak turut kecewa. Pasalnya, panjang kerusakan pesisir utara Karawang sudah sangat luar biasa. Sehingga, pihaknya mengaharap agar dinas teknis dapat melakukan terobosan anggaran tambahan dari pemerintah pusat atau provinsi agar hasil penanganannya lebih panjang lagi.(top)
Posting Komentar