KARAWANG, Spirit
Kesepakatan pelaksanaan Pilkades yang ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indoensia (Apdesi) Karawang dan Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Karawang di ruang rapat Gedung Singaperbangsa beberapa waktu yang lalu mendapat kritik keras dari Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari, Rabu (22/9).
Menurut Jimmy, Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana terlalu berani membubuhkan tanda tangan kesepakatan terkait jadwal pelaksanaan Pilkades. Pasalnya, bagi Jimmy, pelaksanaan Pilkades mustahil bisa terlaksana di bulan Januari.
“Pengalaman selama ini, yang namanya anggaran APBD tidak pernah cair untuk kegiatan pada bulan Januari,” serunya.
Dijelaskan dia, proses yang sekarang ini, di internal DPRD Karawang sendiri belum menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan, termasuk Badan Anggaran yang bertugas membahas APBD tahun 2015. Tentunya, menurut dia semestinya perlu menjadi pertimbangan Cellica dalam melakukan kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, disampaikan Jimmy KUA PPAS 2015 belum diserahkan eksekutif kepada legislatif.
“Seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pembahasan anggaran bisa jadi selesai dan ditetapkan di bulan Desember 2014. Sesudah disahkan, lalu APBD tersebut dikirim ke Gubernur untuk dimintakan persetujuan, dan kalau bisa cepat mungkin 2 minggu sudah kelar. Tapi kalau gak bisa, biasanya bisa sampai sebulan. Baru setelah itu, instansi terkait, dalam hal ini BPMPD mengajukan anggaran ke DPPKAD,” terangnya.
Menilik pengalaman tersebut, dikhawatirkan olehnya akan terjadi kemunduran jadwal pelaksanaan Pilkades. Sehingga, tidak mustahil sangat dimungkinkan pengunduran tersebut membuat calon-calon kepala desa akan melakukan aksi demo karena merasa dirugikan.
“Coba bayangkan, berapa biaya tiap hari yang harus dikeluarkan calon kepala desa untuk operasional pencalonannya. Padahal, calon sudah mengestimasikan biaya dengan pelaksanaan di Januari. Betapa jengkelnya, kalau sampai jadwalnya mundur,” beber Ketua DPC PKB Karawang ini.
Ketika ditanya soal kemungkinan dipergunakannya dana talangan terlebih dahulu untuk menggelar pelaksanaan Pilkades agar tetap berjalan di bulan Januari, secara diplomatis Jimmy menyatakan keraguannya. “Semua anggaran daerah yang dikeluarkan harus ada nomenklaturnya. Kalau mau menggunakan dana Rp 14,7 milyar tanpa melalui prosedur yang normal ya silahkan saja, kalau memang siap untuk “dibui”,” ujarnya sembari tersenyum.
Untuk itu, dinyatakan Jimmy, dirinya segera mendorong pimpinan DPRD untuk bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pasalnya, jika tidak ada sudut pandang yang sama antara legislatif dan eksekutif, dikhawatirkan jadwal pelaksanaan Pilkades akan menjadi bola liar. “Kalaupun akhirnya mereka kurang berinisiatif untuk bertemu dengan legislatif, kami yang akan melangkah untuk menemuinya,” pungkasnya. (top)
Posting Komentar