KARAWANG, Spirit
Minimnya pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kendala tersendiri dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Banyak potensi PAD yang gagal memenuhi target akibat kondisi jalan yang rusak, salah satunya di sektor pariwisata.
Minimnya pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kendala tersendiri dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Banyak potensi PAD yang gagal memenuhi target akibat kondisi jalan yang rusak, salah satunya di sektor pariwisata.
“Infrastruktur harus dibenahi secara total, karena itu menjadi kendala untuk meningkatkan PAD Kabupaten Karawang. Contohnya jalan-jalan rusak menuju objek wisata di wilayah Karawang utara dan selatan,” kata Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, H Danu Hamidi, belum lama ini.
Ia menjelaskan, untuk terhindar dari bayang-bayang defisit anggaran, Pemerintan Kabupaten (Pemkab) Karawang harus jeli dalam melihat potensi PAD yang ada. Untuk itu, diperlukan sebuah solusi kongkrit mengefisienkan anggaran belanja pada 2015, dengan memangkas anggaran kegiatan-kegiatan seremonial dan mengalihkannya kepada perbaikan infrastruktur.
Selain itu, lanjut dia, Pemkab Karawang juga jangan hanya terfokus kepada sektor industri dalam upaya meningkatkan PAD. “Karawang ini bukan hanya ada industri, kita punya lahan pertanian yang luas dan objek pariwisata yang beragam. Coba itu juga di maksimalkan, sehingga bayang-bayang defisit anggaran terhindarkan.”
Ia meminta, Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, lebih ketat dalam mengawasi pungutan PAD yang dilakukan oleh bawahannya, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran PAD yang secara langsung berdampak pada minimnya pemasukan ke kas daerah. Selain itu, katanya, Pemkab juga harus bisa menjadikan DPRD sebagai paratner dalam bekerja, sehingga dengan pola komunikasi yang baik dari kedua lembaga tersebut dapat terlahir beragam regulasi yang bisa mengamankan potensi-potensi PAD di Kabupaten Karawang.
“Seperti dari sektor parkir, penyewaan gedung dan lahan milik pemerintah, serta retribusi dari sektor perhotelan dan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Karawang jangan sampai terus-terusan bocor,” terangnya.
Meskipun Pemkab Karawang menerima bagi hasil keuntungan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat pada 2015 mendatang dengan kisaran Rp 200 miliyar lebi. tidak bisa dijadikan sebagai hitungan utama dalam mengamankan kas daerah. Pemasukan secara riil justru ada pada sektor lainnya yang selama ini tidak terkelola dengan baik.
“Makanya harus diiventarisir secara matang, mana saja yang bisa dijadikan sebagai sumber PAD Kabupaten Karawang,” katanya.(top)
Posting Komentar