FKBPD Akan Bentuk Satgas Mafia PilkadesKARAWANG, Spirit
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Karawang tinggal hitungan bulan. Saat ini, regulasi berupa peraturan daerah (Perda) tentang desa masih digodog Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Namun suhu dan dinamika politik di desa sudah mulai bergeliat secara dinamis. Beberapa bakal calon kepala desa (calkades) mayoritas sudah melakukan gerakan politik untuk menarik simpati dan dukungan pemilih.
Bagi Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Karawang, hal tersebut saat ini masih dalam batas kewajaran. Pasalnya, aturan “main” pilkades yang memberikan batasan dan rambu-rambu pesta demokrasi desa tersebut belum terbentuk.
Namun, pada saat ini pula FKBPD memandang di desa-desa tertentu perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian tersebut yakni harus diwaspadai terkait dengan adanya sinyalemen intervensi pihak luar yang akan bermain di desa yang dianggap rawan kepentingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris FKBPD Karawang, Deden Nurdiansyah kepada awak media, Minggu (9/11).
Menurut Deden, sudah sepatutnya di desa-desa tersebut akan mengundang keterlibatan pihak luar demi kelancaran kepentingan pemodal. “Jelang kompetisi politik enam tahunan tingkat desa tersebut, kami (FKBPD) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pilkades yang secara khusus akan diterjunkan di desa-desa yang rawan keterlibatan pihak luar yang berkepentingan dengan kegiatan investasinya,” ungkapnya.
Ditambahkan Deden, untuk sementara ini ada desa-desa yang berpotensi diduga “dimainkan” oleh pihak luar. “Diduga desa tersebut antara lain DesaWanasari, Margamulya, dan Wanajaya di Kecamatan Telukjambe Barat,” ujar Deden.
Rampas kedaulatan rakyat
Deden meyakini, dugaan dan sinyalemen akan munculnya keterlibatan pemodal kakap dalam pilkades di tiga desa tersebut. Hal itu menjadi bagian dari strategi pemodal untuk memuluskan usahanya dengan merampas kedaulatan rakyat.
“Ini bukan sekadar isapan jempol belaka,” ujar Deden.
Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan Satgas, ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan tentang bahayanya memilih pemimpin desa yang hanya menjadi boneka pengusaha. ”Kita berupaya agar Pilkades bebas dari intervensi, intimidasi dan rakyat betul-betul merasa aman dalam mengunakan hak politiknya,” terang Deden yang juga salah seorang inisiator Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas).
Selain itu, tambah dia, langkah pembentukan satgas tersebut dilakukan sebagai upaya melakukan pencerahan dan pendidikan politik masyarakat. Bagi dia, meskipun FKBPD bukan lembaga politik, namun merasa mempunyai tanggung jawab moral agar masyarakat lebih tercerahkan untuk berdemokrasi sesuai nuraninya, bukan karena intervensi dan intimidasi.
“Memang, kami bukan lembaga politik tapi kami cukup paham permainan politik, dan yang lebih penting adalah komitmen semua pihak untuk bersama-sama memerangi mafia pilkades,” ujarnya. (top)
Posting Komentar