Pemerintah Harus Menyampaikan Argumentasi Kenaikan BBM KOTABARU, Spirit
Anggota Komisi IX DRPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyebutkan, kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 merupakan pil pahit bagi sebagian rakyat Indonesia, karena akan berdampak kepada kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Oleh karena itu, seharusnya pemerintahan Jokowi-JK menyampaikan argumentasi kuat atas kenaikannya.
“Hal itu tentunya juga perlu didorong oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan kebijakan-kebijakan politik. Seperti, kebijakan politik kebutuhan harga pokok dan kebijakan politik tentang perlindungan industri nasional,” katanya kepada wartawan, usai kunjungan kerjanya di Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Karawang, Selasa (18/11).
Rieke menyebutkan, seharusnya ada argumentasi kuat yang disampaikan pemerintahan Jokowi tentang kenaikan harga BBM ini. Ia mengakui, kenaikan harga BBM ini mempunyai efek domino, sebagai akibat dari pencabutan pengurangan subsidi BBM.
“Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Jokowi akibat dari kenaikan BBM ini. Pertama kebijakan politik harga, seperti tertulis di buku pembangunan semesta berencana yang punyanya Pak Karno,” ujarnya.
Dibuku tersebut, lanjutnya, tertulis jelas ada kebijakan politik yang mengupayakan agar harga kebutuhan pokok itu minimal stabil, kalau bisa turun. Tetapi hal ini malah diintervensi oleh pemerintahan Jokowi-Jk dan bukan operasi pasar.
“Karena pemerintah itu punya hak untuk mengintervensi dengan cara tetap menyubsidi mereka yang ada pada jalur distribusi pangan,” kata Rieke yang hadiri pada sosialisasi Program Keluarga Berencana, Rumah Sehat, RT Sehat, dan Desa Berdikari, di Desa Pucung itu.
Kemudian, tambahnya, efek domino dampak dari kenaikan harga BBM ini, akan berdampak kepada perlindungan industri nasional, terutama industri padat karya, seperti perusahaan garment, tekstil, sepatu dan perusahaan lain-lain.
Ia berpesan, jangan sampai solusi perusahaan mem-PHK-kan karyawannya akibat ongkos produksi komponennya itu adalah energi dan upah. “Dan hal seperti perusahaan mem-PHK-kan karyawannya itu jangan sampai terjadi, maka harus ada kebijakan politik perlindungan indsutri dan perdagangan dari pemerintah.”
Upah harus naik
Selain itu, Rieke meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak boleh menjalankan kebijakan politik upah murah. Oleh karena itu, Rieke menyatakan dukungannya terhadap buruh di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bejuang bersama dewan pengupahan di setiap kota maupun kabupaten untuk menaikkan upah pada 2015.
“Karena itu juga, saya memohon kepada pemerintah Jokowi-JK untuk mencabut, memperbaiki Instruksi Presiden (Inpers) No 9 Tahun 2013 yang menyatakan kenaikan upah harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Presentasi pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 7 persen. Masa sekarang BBM naiknya 30 persen, kemudian hanya boleh naik sebesar 7 persen. Itu tidak mungkin yah. Jadi harus ada perhitungan komponen hidup layak,” ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan, pada 21 Desember mendatang, akan dicanangkannya batas terakhir keniakan upah oleh gubernur di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Rieke meminta ada dukungan dari intervensi kebijakan politik pemerintah Jokowi-JK, tidak hanya 15,5 juta rumah tangga miskin yang akan mendapatkan bantuan Rp 200 ribu perbulan itu.
“Kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 itu menyebabkan inflasi sebesar 2,4 persen, yang artinya harus ada tambahan penghasilan rumah tangga Rp 200 ribu perbulan. Nah ada 46 juta lebih pekerja formal dan 45 juta lebih pekerja informal yang terkena dampak kenaikan BBM ini. Dan kita juga sekarang lagi berjuang untuk kenaikan upah di Karawang, yang tuntutannya sebesar Rp 3,6 juta per bulan untuk buruh,” katanya.(gus)
Cap: Anggota Komisi IX DRPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam kunjungan kerjanya di Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Karawang, Selasa (18/11). Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan kenaikan harga BBM Rp 2.000 merupakan pil pahit bagi sebagian rakyat Indonesia. Karena itu, seharusnya pemerintahan Jokowi-JK menyampaikan argumentasi kuat atas kenaikannya.
Posting Komentar