Termasuk Timbulkan Resistensi Politik
JAKARTA, Spirit
Politisi Golkar, Lili Asdjudiredja kembali meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM. Pasalnya, masih banyak cara yang bisa ditempuh, misalnya memangkas belanja pegawai, meningkatkan efisiensi, dan sebagainya.
Lili mengingatkan, kenaikan harga BBM akan menimbulkan resistensi politik dan pemerintah dituding hanya mencari cara gampang, tidak mau berpikir untuk mengatasi persoalan yang muncul sejak republik ini berdiri.
”Kenaikan itu akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin bertambah dan tidak terselesaikan oleh program bantuan langsung tunai,’’ ujar Lili di Jakarta, Minggu (9/11).
Lili menagih janji kampanye Jokowi untuk memberantas mafia minyak. Gagasan ini bagus dan mestinya menjadi gebrakan pertama yang dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM.
Ia yakin, kalau itu dilakukan, seluruh kebijakan Jokowi akan mendapat dukungan rakyat.
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian mengingatkan, kalau pemerintah menaikkan harga BBM akan terjadi demo besar-besaran karena logikanya tidak nyambung dan pemerintah dituding cari untung. Alasannya, harga minyak dunia sedang turun, malah harga BBM dinaikkan.
Anggota Fraksi Gerindra ini menilai, kalkulasi dan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM belum dilakukan dengan baik dan tidak ada kepastian dari pemerintah, apakah kenaikannya Rp 1.000 atau Rp 3.000 per liter.
Ketidakjelasan ini mendorong spekulasi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, mengakibatkan meningkatnya inflasi hingga 16 persen.
‘’Saya tidak setuju harga BBM di dalam negeri disesuaikan dengan harga pasar di Singapura. Ini jelas bertentangan dengan UU Migas. Saya juga sayangkan kenapa Presiden Jokowi menyebut nilai subsidi BBM yang dibakar mencapai Rp 714 triliun, padahal yang benar Rp 247 triliun,’’ kata Ramson.
PDIP mendukung
Sebelumnya, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan, PDIP mendukung rencana pemerintah Jokowi-JK untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dukungan itu merupakan sikap politik resmi PDIP sebagai partai yang ada dalam pemerintahan Jokowi-JK.
”PDIP akan mengawal kenaikan harga BBM bersama seluruh rakyat dengan harapan agar hidup lebih baik,’’ kata Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan, realokasi subsidi BBM merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia mengatakan, Jokowi-JK mendapat warisan kondisi perekonomian yang buruk dari pemerintahan SBY.
Di masa peralihan kepemimpinan, katanya, Presiden Jokowi berhadapan dengan keterbatasan fiskal akibat tidak tercapainya target pajak pada tiga tahun sebelumnya. Ditambah lagi beban subsidi BBM tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.
”Jadi, kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah saat ini,’’ ujarnya.(net)
Posting Komentar